Anggota DPR Wajib Miliki Rumah Aspirasi


Selasa, 03 Maret 2015 - 19:11:06 WIB
Anggota DPR Wajib Miliki Rumah Aspirasi

“Ini perlu kita dukung, dan pen­ting pu­la untuk ikut memantau ser­ta me­­ngawasi. Un­tuk tahap awal, ten­­tu tu­juan­nya un­tuk me­mastikan, apakah ang­gota dewan ber­sangkutan benar-benar telah menga­dakan dan mewujudkan Ru­mah Aspirasi itu. La­por­kan saja jika ada anggota DPR, khususnya yang berasal dari Sumbar, yang tidak melak­sanakan kewa­jibannya itu,” tandas Febby.

Baca Juga : Tahun 2020, Capaian PAD Perumda AM Kota Padang Melebihi Target

Karena memang angga­rannya sudah disediakan khu­sus untuk itu, Febby juga meminta agar seluruh wakil rakyat yang berasal dari Dapil Sumbar, benar-benar mewu­judkan Rumah Aspirasi sesu­ai dengan daerah pemilihan masing-masing. Kehadiran Rumah Aspirasi katanya, tentu akan menjadi wakil badan diri seorang anggota DPR, meski berkantor di Jakarta.

Wakil Ketua Badan Uru­san Rumah Tangga (BURT) DPR, Agung Budi Santoso kepada Haluan di Gedung DPR Senayan, Selasa (3/3) mengatakan, untuk menga­dakan Rumah Aspirasi, ma­sing-masing anggota DPR sudah ditetapkan sebesar Rp12,5 juta perbulan dalam APBNP 2015.

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Umumkan Pemenang Lomba Karya Tulis Artikel HUT ke-46 Tahun

Alokasi anggaran Rumah Aspirasi tersebut jelas Budi, dikhususkan untuk biaya sewa tempat atau bangunan yang akan dijadikan sebagai kantor, lengkap dengan inventaris dan mobiler lainnya seperti meja, kursi, lemari, peralatan kan­tor, upah penjaga rumah, iuran kemanan, kebersihan dan kebutuhan operasional kan­tor lainnya.

“Paling cepat anggaran tersebut baru bisa dicairkan pada April tahun ini. Rumah Aspirasi ini sebagai media untuk mendekatkan anggota dewan dengan konstituennya dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Hal ini, tentu juga sekaligus bertujuan untuk menampung aspirasi ma­sya­rakat di daerah pemilihan masing-masing anggota de­wan,” kata Agung.

Baca Juga : Ada 52 Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kota Padang Tahun 2020, Penyebab Utama 'Hamil Duluan'

“Siapapun dapat men­data­ngi Rumah Aspirasi ini untuk menyampaikan dan me­nga­wal aspirasi secara terbuka, untuk ditindaklanjuti oleh anggota DPR yang mewa­kilinya. Untuk menampung dan menyalurkan aspirasi, konstituen harus menjadi prioritas utama anggota DPR,” kata anggota DPR dari Partai Demokrat itu.

Dasar pembentukkan Ru­mah Aspirasi tersebut adalah Pasal 234 ayat (3) huruf (j) UU MD3 hasil revisi tahun 2014. Secara eksplisit, Ru­mah Aspirasi diatur pula da­lam Tatib DPR, Pasal 1 ayat (18) yang antara lain ber­bunyi, ‘Rumah Aspirasi ada­lah kantor setiap anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan’.

Baca Juga : Cuma 2 Menit, Cetak Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang dengan Anjungan Dukcapil Mandiri

“Dalam menjalankan fung­si Rumah Aspirasi tersebut, setiap anggota DPR dibantu satu orang tenaga ahli dan satu orang staf administrasi, yang gajinya juga dibebankan ke­pada Setjen DPR,” kata Agung. (h/yan/sam)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]