Giliran KPP Tolak Padang Landmark

Untuk itu, KPP meminta pemerintah daerah lebih me­mentingkan nasib ribuan pe­dagang kecil daripada me­mentingkan kepentingan investor. KPP juga mengancam akan demo ke balaikota Pa­dang bersama dengan pe­da­gang. “Kita ingin wali kota bisa memposisikan diri membela kepentingan rakyat kecil dan bukan membela pihak investor,” ungkapnya.

Baca Juga : Jadikan Padang Kota Bersih, Danlantamal II Ajak Warga Perang dengan Sampah

Irwan juga mengingatkan kembali janji wali kota pada saat kampanye Pilkada lalu dimana dalam programnnya, wali kota berjanji akan men­dorong pertumbuhan eko­nomi, mencetak 10.000 wira­usahawan baru dan pem­ba­ngunan ekonomi kreatif, UM­KM serta pemberdayaan ma­syarakat petani dan nelayan.

Menanggapi hal ini, Project Director Padang Landmark yang dihubungi terpisah, Andi Eka Firman kepada Haluan me­nyangkal penilaian keha­diran Padang Landmark dapat me­­matikan UMKM di Pa­dang. Ia berpendapat, keha­diran Pa­dang Landmark akan disusul dengan kehadiran wira­usaha­wan baru yang akan ha­dir di sekitar ling­kungan mall tersebut.

Baca Juga : Warga Sungai Sapiah Padang Mulai Berdatangan Menyambut Kedatangan Jenazah Angga

“Saya sudah mendapat in­for­masi dari warga sekitar mereka akan membuka kos-kosan dan rumah makan di sekitar area Padang Landmark dengan target pasar karyawan Padang Landmark itu sendiri. Selain itu juga ada beberapa bentuk usaha lainnya karena Pa­dang Landmark akan dikun­jungi banyak orang, terutama mereka yang berasal dari luar kota Padang. Ini artinya, akan ada pengusaha-pengusaha ba­ru yang lahir menyusul keha­diran Padang Landmark,”katanya.

Selain itu, hal yang paling berpengaruh adalah dengan kehadiran Padang Landmark, justru akan membuka lapa­ngan pekerjaan bagi 1.500 orang dan tentunya itu mayoritas berasal dari Padang sendiri. Tentunya ini membantu program peme­rintah menekan angka pengang­guran yang te­rus bertambah.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Pedagang: Sabtu dan Minggu Harinya Kami

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) Masfar Rasyid menilai bahwa pembangunan Padang Landmark telah bertentangan dengan visi dan misi wali kota yang dituangkan dalam 10 program unggulan diantaranya mencetak wirausahaan baru dan meningkatkan ekonomi kreatif dan UMKM. Karena itu, FMM Sumbar tetap kukuh menolak berdirinya Padang Landmark.

Dia menegaskan, pasca­tabayyun yang digelar PT Surya Persada Lestari beberapa wak­tu lalu bahwa kehadiran FMM dan ormas Islam bukan untuk memberikan dukungan terha­dap pendirian Padang Landmark tetapi untuk menyam­paikan aspirasi penolakan.

Baca Juga : Layanan Kesehatan Warga Binaan, Rutan Padang Teken MoU dengan Puskesmas Anak Air

Tabayyun itu sendiri dilak­sanakan 19 Februari lalu, jajaran PT Surya Persada Les­tari (SPL) selaku perusahaan pembangunan Padang Landmark bertabayun dengan se­jum­lah ormas Islam, pemuka adat dan agama Kota Padang.

Pada tabayyun tersebut, hadir Chairman Padang Land­Mark, Masagoes Ismail Ning, Ko­mi­saris PLM, Irjenpol (Purn) Das­rul Lamsudin, Ke­tua LKAAM Sumbar, M Sa­yuti Dt Rajo Pang­hulu, per­wakilan MUI Sumbar, Rektor Unes, Andi Mustari Pide, dan tokoh Islam Sumbar, Irfian­da Abidin, pengurus FPI Sum­bar, lembaga Mujahidin dan be­bera­pa unsur masyarakat lain­nya.

Pada tabayyun tersebut, Masagoes Ismail Ning ber­sumpah tidak akan ada misi kristenisasi pada pem­ba­ngu­nan Padang Landmark. Buk­tinya, akan dibangun masjid yang representatif, kantor un­tuk pemuka adat dan agama. Tak hanya itu, kehadiran Pa­dang Landmark bakal men­dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga akan mengurangi angka pengang­guran di kota ini. (h/ows)