Agung Menang, Ical Kasasi ke MA


Selasa, 03 Maret 2015 - 19:27:56 WIB

Keputusan Mahkamah Partai Golkar dibacakan dalam rapat yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar di Gedung Graha Widya Bhakti I, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3).

“Menerima hasil Munas Ancol di bawah Agung Laksono dengan kewajiban mengakomodir dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. Akomodir ini secara selektif harus memenuhi kriteria prestasi, dedi­kasi, dan sikap yang tidak tercela,” kata majelis hakim Mahkamah Partai, Djasri Marin.

Ditambahkannya, setelah kepu­tusan itu, DPP Partai Golkar harus segera melakukan konsolidasi partai mulai dari musyawarah daerah tingkat kota, provinsi. Konsolidasi ini harus dilakukan dilakukan pa­ling lambat Oktober 2016.

“Demikian diputuskan rapat Mahkamah Partai tanpa dihadiri Aulia Rahman, anggota masing-masing pada hari Selasa 3 Maret 2015 dan pleno tanggal 3 Maret,” ujar Ketua Mahkamah Partai Muladi.

Beda Pendapat

Dalam putusan itu, terjadi per­bedaan pendapat antara empat hakim. Hakim Muladi dan Natabaya merekomendasikan empat hal.

“Satu, menghindari the winners takes all. Dua, rehabilitasi kader yang dipecat. Tiga, apresiasi pihak yang kalah dalam kepengurusan. Empat, yang kalah berjanji tidak membentuk partai baru,” ujar Muladi.

Adapun hakim Djasri Marin dan Andi Mattalatta berpendapat kalau Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar secara akla­masi, adalah tidak demokratis. Hal ini berbeda dengan Munas IX Ancol Jakarta yang pelaksanaannya dinilai sangat terbuka. Meski di lain sisi, An­di dan Djasri menilai Munas IX Ja­karta memiliki banyak keku­rangan.

Dikatakan Muladi, Mahkamah Partai menerima permohonan kubu Agung sebagian, dan memutuskan permohonan lainnya tidak dapat diterima.

Terkait hal itu, Agung Laksono menyatakan pihaknya bisa mene­rima keputusan itu. “Kami mene­rima putusan hakim, bahwa Munas IX Jakarta dinyatakan sah, seti­daknya oleh pandangan dua hakim, dan tidak ada satu hakim pun yang menyatakan Munas Jakarta tidak sah,” ujarnya.

Namun, di sisi lain kubu Ical menganggap putusan itu tidak memenangkan pihak mana pun. Menurut Wakil Ketua Umum kubu Ical, Aziz Syamsudin hasil putusan ini berlanjut ke pengadilan.

“Tak ada yang menang. Sama, skornya dua-dua. Seri jadinya. Profe­sor Natabaya dan Muladi memiliki pendapat berbeda dengan Djasri dan Andi Mattalatta. Kan tadi lihat langsung putusannya,” sebutnya.

Ajukan Kasasi

Menyikapi keputusan itu, kubu Golkar hasil Munas di Bali meng­isyaratkan akan mengajukan ban­ding. Seperti dituturkan Wakil Ketua Umum kubu Ical, Fadel Muham­mad, putusan itu belum bisa meng­akomodir kedua pihak.

“Dari awal kan kami sudah katakan kalau Mahkamah Partai bukan solusi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah Partai Gol­kar. Bukan hasil yang terbaik, Makanya Pak Ical tidak mau hadir,” ujarnya usai rapat.

Karena tidak ada solusi maka, tambah Fadel, selanjutnya kubu Ical tetap akan melanjutkan persoalan ini dengan mengajukan kasasi ke Mah­kamah Agung (MA) RI.

Putusan yang kurang meng­ako­modir ini terlihat dari adanya per­bedaan suara empat hakim Maje­lis Mahkamah Partai. Dalam sidang, hakim Andi Matalatta dan Djasri Marin ‘mendukung’ kepengurusan Agung Laksono. Namun, hakim Muladi dan HAS Natabaya menga­rahkan suaranya untuk kubu Ical.

“Ini kan jadi imbang. Lihat hakim Andi Mattalata dan Djasri jelas mendukung kubu Agung Lak­sono. Profesor Muladi ini putu­sannya memenangkan Ical. Nah, sementara Profesor Natabaya yang awalnya netral tapi memenangkan kubu Mu­nas Bali. Jadi imbang, tidak ada yang menang dan kalah,” tuturnya.

Komentar yang lebih keras d­i­lon­tarkan Wakil Ketua Umum lain, Aziz Syamsudin. Dia menyebut putusan ini tidak menghasilkan poin yang berarti. Justru dengan putusan ini maka selanjutnya adalah menem­puh tahap pengadilan dengan me­ngajukan banding.

“Tak ada yang menang, enggak ada yang kalah. Ya kita ke penga­dilan lah,” ujar Ketua Komisi III DPR itu.

Menyikapi rencana kubu Ical itu, kubu Agung meminta untuk bersikap legawa dan mengurungkan niat mengajukan kasasi. “Mestinya lega­wa dan menerima. Tetapi kalau ada pihak yang tidak terima dan menga­jukan kasasi, ya silakan. Itu hak mereka,” kata Wakil Ketua Umum kubu Agung, Priyo Budi Santoso.

Dia menyebut putusan Mah­kamah Partai Golkar ini perlu disam­but dengan gembira. Keme­nangan di Mahkamah Partai menu­rutnya kemenangan yang tidak prematur. Momentum ini seha­rusnya dijadikan untuk bergandeng tangan dan duduk bersama.

“Bukan prematur tapi hanya sedikit. Saya berpendapat ini saatnya kita gandeng tangan dan memberi tempat bagi Munas Bali untuk duduk bersama,” sebutnya.

Lantas, adakah peluang mem­bawa suara Golkar untuk men­dukung pemerintahan Jokowi dan keluar dari Koalisi Merah Putih? Dia mengisyaratkan hal tersebut bisa terjadi.

“Arah koalisi kami nanti akan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera keluar dari KMP. Na­mun demikian tidak berarti kami masuk ke KIH. Netral, tapi posi­sinya mendukung pemerintahan. Kalau pemerintah benar kita du­kung, kalau keliru kita ingatkan,” tuturnya. (bbs/kom/dtc/ral/sis)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 31 Oktober 2019 - 10:51:39 WIB

    Surya Paloh Rangkul PKS, Pengamat: NasDem Kecawa ke Jokowi Soal Jaksa Agung 

    Surya Paloh Rangkul PKS, Pengamat: NasDem Kecawa ke Jokowi Soal Jaksa Agung  JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, langkah Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang menemui petinggi PKS disinyalir karena Nasdem kecewa ke Presiden Jok.
  • Kamis, 29 Oktober 2015 - 18:14:34 WIB

    Jaksa Agung Penuhi Panggilan Pansus Pelindo II

    JAKARTA, HALUAN —Ja­k­sa Agung M. Prasetyo ke­m­bali memenuhi pang­gilan Panitia khusus (Pansus) Pelindo II, Kamis (29/10/2015). Pada panggilannya kali ini, ia mengaku akan men­jelas­kan pandangan.

  • Senin, 19 Oktober 2015 - 19:36:40 WIB

    Jaksa Agung: Biasa-biasa Saja

    DIPANGGIL MENDADAK JOKOWI

    JAKARTA, HALUAN — Sorotan demi sorotan terhadap Partai NasDem, terus berlanjut. Hal itu seiring dengan mencuatnya dugaan suap dalam kasus dana Bansos di.

  • Rabu, 16 September 2015 - 19:27:01 WIB

    Jaksa Agung Percepat Eksekusi Yayasan Supersemar

    SURATI PN JAKARTA SELATAN

    JAKARTA, HALUAN — Jaksa Agung HM Pra­set­yo segera mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekus.

  • Ahad, 06 September 2015 - 19:35:20 WIB

    Kejagung Dalami Kasus Airin

    TERIMA THR RP50 JUTA

    JAKARTA, HALUAN — Wa­li­kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany disebut ikut menerima tunjangan hari raya (THR) dari Dinas Kes.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM