Izin 12 Money Changer di Bali Dicabut


Rabu, 04 Maret 2015 - 18:42:51 WIB
Izin 12 Money Changer di Bali Dicabut

“Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara KUPVA bukan bank di Bali lebih kepada keterlambatan administrasi penyampaian laporan berkala,” kata Dewi.

Baca Juga : Presiden Meksiko Positif Terpapar Covid-19

Langkah tegas tersebut diambil pihak bank sentral itu mengingat sektor jasa penukaran uang asing sangat erat kaitannya dengan dunia pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi utama di Pulau Dewata.

“Dalam perkembangannya, muncul beberapa stigma kepada para pelaku KUPVA bukan bank yang dianggap sebagai salah satu perusak citra pariwisata di Bali. Hal ini disebabkan oleh ulah nakal pedagang Uang Kertas Asing (UKA) liar yang melakukan kecurangan kepada sejumlah wisatawan asing,” imbuhnya.

Baca Juga : Nama Buah Naga Diganti Jadi Teratai di Gujarat, Ini Alasannya

Dewi menjelaskan bahwa perkembangan KUPVA bukan bank berizin di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup pesat.

Data terakhir Kantor Perwakilan BI Pro­vinsi Bali, total KUPVA Berizin pada 2014 mencapai 526 kantor layanan KUPVA dengan 117 diantaranya adalah kantor pusat yang tersebar di seluruh Pulau Dewata.

Baca Juga : Mantan Menteri Yunani Ditemukan Tewas di Laut

Dominasi sebaran terbesar ada di Kabu­paten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar dengan total aset pada tahun 2013 tercatat sebanyak Rp209,62 miliar atau tumbuh sebesar 9,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp191,28 miliar.

Sedangkan dari sisi volume, rata-rata total omset atau nilai transaksi pembelian dan penjualan UKA dan cek perjalanan pada tahun 2014 mencapai Rp2,31 triliun per bulan.

Baca Juga : Ada Apa? Italia Akan Seret Produsen Vaksin Covid Pfizer dan AstraZeneca ke Ranah Hukum

Dewi menyatakan bahwa menjamurnya KUPVA liar bukan hanya merugikan wisa­tawan asing dan merusak citra pariwisata Bali, namun juga rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris, per­dagangan narkotik, hingga penyelundupan yang disamarkan seolah-olah bersumber dari bisnis tukar menukar valuta asing.

Menandai keseriusan ini, BI Bali telah mela­kukan penandatanganan Pokok-Pokok Kesepa­haman (PPK) dengan Kepolisian Daerah Bali terkait “Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA”. (h/inl)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]