Kinerja PDAM Dinilai Terus Membaik

“Kita hendaknya ikut men­yo­kong dan mendukung mana­jemen yang ada sekarang. Karena dalam kondisi seka­rang, PDAM Padang sudah dapat dikate­gori­kan sebagai perusahaan daerah yang se­hat,” ujar Wahyu yang juga koordinator Komisi II DPRD Padang itu.

Dijelaskannya, salah satu indikator yang menjadi ruju­kan kinerja baik itu adalah berbagai penghargaan yang telah diraih. Seperti tidak adanya temuan dalam hal ter­kait keuangan, sehingga PDAM bisa meraih predikat Wajar Tanpa Penge­cualian (WTP) dari BPK RI.

“Tak hanya itu, PDAM juga akan ditetapkan sebagai peru­sahaan yang taat membayar hutang. Inikan patut di­sup­port,”tegasnya.

Sebagai  lembaga yang me­miliki fungsi pengawasan, DP­RD Padang, kata Wahyu sudah cukup terbantu dengan ke­terbukaan manajemen PDAM selama ini. Sehingga fungsi-fungsi pengawasan ang­gota dewan khususnya komisi II bisa berjalan lancar. “Saya menilai, Direksi sekarang sa­ngat terbuka kepada Dewan. Jadi mereka sangat tepat untuk di­per­tahan­kan dan didukung terus,”ujar Wahyu yang juga Ketua DPD Golkar Kota Padang ini.

Menurutnya, manajemen PDAM layak dipertahankan. Jika ada upaya pergantian Direksi  sebelum masa tugas berakhir, maka hal itu berarti  melanggar aturan. Tak lazim kiranya jika di tengah mem­baiknya kinerja sebuah peru­sahaan, lalu manajemennya dirombak. Padahal, per­gantian itu bukan jaminan perusahaan akan menjadi lebih baik.

Hal ini sesuai dengan Per­da No 9 Tahun 2013,  tentang Organ dan Kepegawaian PDAM yang mengatakan bah­wa pergantian direksi hanya bisa dilakukan  jika me­ning­gal  dunia, permintaan sendiri (men­gundurkan diri), mela­kukan hal-hal yang merugikan PDAM atau tersangkut per­soalan hu­kum.  “Jadi tak bisa semena-mena mengganti Di­reksi. Apa­lagi kinerja mereka sangat baik,”sebut Wahyu.

Dalam catatan Haluan, sejak setahun terakhir, PDAM Kota Padang melakukan lang­kah-langkah yang progresif. Pelanggan-pelanggan yang se­lama ini tak tersentuh, mulai didekati dengan pendekatan persuasif, sehingga likuiditas perusahaan menjadi lancar.

Upaya ini tak hanya dila­ku­kan terhadap satu lembaga saja, tapi juga sejumlah lembaga sehingga tingkat akumulasi pungutan yang sebelumnya tak tertagih, makin tinggi. (h/ade)