Berantas Maksiat, Pemko Butuh Peran Lembaga Adat


Rabu, 04 Maret 2015 - 18:59:15 WIB
Berantas Maksiat, Pemko Butuh Peran Lembaga Adat

“Peran lembaga adat dalam memerangi aksi maksiat me­mang sangat kita butuhkan. Maka dari itu, perlu kita be­ri­kan pemahaman melalui pe­latihan ini,” terang walikota.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Menurut walikota, tidak hanya persoalan maksiat yang bisa ditangani lembaga adat, persoalan pembebasan lahan juga menjadi agenda utama saat ini. Tanpa pertolongan lembaga adat, tidak mungkin persoalan tanah ulayat, sengketa tanah, serta pembebasan lahan bisa diselesaikan.

“Makanya, penguatan pe­ran lembaga adat harus terus ditingkatkan. Sebab, pemko sangat membutuhkan bantuan lembaga adat,” tuturnya.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Terkait dengan peran lem­baga adat selama ini, yang hanya tinggal simbolis saja ketika Kota Padang menuju Kota Metropolitan, Mahyeldi menampik tidak seperti itu. Karena, lembaga adat di Kota Padang cukup berperan pen­ting dalam menyokong pem­bangun di Kota Padang.

Apalagi, Kota Padang khu­susnya dan Sumbar pada umu­m­nya sangat mengutamakan daerah adatnya dengan Adat Basandi Syarak, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Na­mun, kekuatan adat atau per­soalan adat di Kota Padang masih ada.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Tokoh adat Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Sahar­man menuturkan ketika ber­bicara persoalan tempat-tem­pat maksiat, memang penuh dengan dilema. Karena, tidak segampang membalikkan te­lapak tangan. Apalagi, ketika aksi maksiat yang dihubungkan dengan mata pencaharian anak kemenakan cukup sulit men­jelaskannya. Walaupun pada dasarnya, hati tidak menerima kondisi tersebut.

“Ini diperparah dengan kon­disi yang melibatkan kawasan Bungus. Pada kenya­taanya, kawasan tersebut tidak se­penuh­nya berada di Bungus. Kami sudah berusaha untuk mencari solusinya, tetapi hing­ga hari ini belum ada jalan keluar yang jelas,” tutur Saharman.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Tetapi, Saharman me­nga­kui, peran lembaga adat se­ma­kin hari memang semakin terkikis jika dikaji kepada hakikinya adat itu sendiri. Dahulu adat memang di­de­ngar­kan anak kemenakan, jika itu memang mamak yang ber­bicara. Kenyataan saat ini, yang mau mendengarkan ke­pu­tu­san adat hanya keluarga yang satu itu saja atau keluarga inti. Persoalan semakin menge­cilnya peran lembaga adat, memang perlu mendapat per­hatian dari pihak-pihak terkait dan harus memahami urgensi adat itu yang sesungguhnya.

“Karena jika berbicara adat, maka berbicara aturan juga. Jika adat sudah tidak dianggap lagi, maka aturan hidup ber­masyarakat, ber­kaum dan ber­niniak mamak juga akan me­nipis,” ulas Saharman.

Sementara itu, Kabag Kes­ra Kota Padang, Al Amin menjelaskan, perhatian Pemko Padang terhadap kelestarian dan penguatan lembaga adat semakin meningkat. Hal ini, terbukti anggaran untuk lem­baga adat di tahun 2015 dikujurkan sebesar Rp400 juta untuk lembaga adat di Kota Padang. (h/ows)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]