BK Tetap Dilewakan, Meski Anggota BK Absen


Rabu, 04 Maret 2015 - 19:00:05 WIB

“Tugas dan fungsi BK, seperti dalam draf, memantau dan mengevaluasi disiplin dewan. Tapi tidak hadir saat dilewakan, mohon per­tim­bang­an ketua,” kata anggota DPRD Kota Padang, Arfendi Dt. Tan Bagindo saat me­nga­jukan interupsi kepada pim­pinan sidang.

Selain anggota Komisi IV itu, sejumlah anggota dewan lain juga berasumsi serupa. Setelah jual beli bantahan, akhirnya disepakati pelewaan tetap dilanjutkan. Peserta paripurna akhirnya men­yetu­jui dan kebulatan pendapat ditutup dengan ketukan palu kesepakatan.

Lima wakil rakyat yang ditetapkan sebagai BK, yakni Ir. H. Yendril sebagai ketua dan Masrul Rajo Intan sebagai wakil ketua. Lalu, Ir. H. Emnu Azamri, SH, MKn, MBA, Drs. Iswandi dan Jumadi, SH se­bagai anggota.

“Ya, ada dua anggota BK yang tidak hadir. Ke­tidak­hadiran ini karena si­da­ng pa­ripurna berbenturan dengan agenda partai di Bali,” kata Ketua DPRD Padang, Erisman yang juga pimpinan sidang.

Menurutnya, perbenturan agenda karena padatnya ke­giatan di dewan. Masalah lain, jadwal paripurna baru di­tetap­kan kemarin oleh Badan Mu­sya­warah (Bamus). Dewan tidak mungkin mengundur jadwal. Ditakutkan, pelewaan ini akan berbenturan lagi de­ngan kegiatan lain di dewan. Pertimbangan terbaik pari­purna harus dilanjutkan.

“Hadir atau tidaknya BK saat pelewaan, tidak dapat menjadi indikator BK tidak mampu mengawasi kinerja anggota dewan,” ujarnya.

Sebab, kata Erisman, dua anggota BK telah berangkat se­belum jadwal ditetapkan Ba­mus. Politisi Gerindra ini ber­harap, ke depan BK yang telah ditunjuk dan disahkan dapat menjalankan tugas sesuai we­wenang dan fungsinya masing-masing.

Di antara tugas BK, per­tama, memantau dan menge­valuasi disiplin, kepatuhan terhadap moral, kode etik, peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga mar­tabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Kedua, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib DPRD dan atau kode etik DPRD. Lalu, melakukan pen­yelidikan, verifikasi, klarifikasi atas pengaduan pimpinan DP­RD, anggota DPRD dan atau masyarakat. Dan terakhir, ber­tugas melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana di­mak­sud pada huruf c kepada ra­pat paripurna DPRD. (h/ade)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]