Bersiap Rombak Fraksi di DPR


Rabu, 04 Maret 2015 - 19:02:39 WIB
Bersiap Rombak Fraksi di DPR

Selain membahas ke­pe­ngu­rusan partai, lanjut La­w­rence, pihaknya juga akan mem­bicara­kan terkait rencana pertemuan dengan Aburizal Bakrie (Ical). Tujuannya ada­lah untuk mem­bicarakan hasil sidang Mah­kamah Partai Golkar.

“Termasuk dengan kubu Pak Ical kami juga akan ber­temu. Kami akan atur untuk bertemu dengan mereka mem­bicarakan hasil putusan MP,” tambahnya.

Sementara itu, kubu Agung menyerahkan hasil putusan MPG ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ke­menkumkam).

“Kami baru saja selesai menyampaikan surat per­mo­honan pengesahan pengurusan DPP Partai Golkar hasil Mu­nas Jakarta di Ancol, sebagai­mana putusan Mahkamah Par­tai yang menyatakan dari em­pat majelis hakim, dua men­yatakan Munas Ancol sah dan dua tidak berpendapat di­ka­rena­kan pihak Aburizal Bakrie mengajukan kasasi ke Mah­kamah Agung,” kata Lawrence.

Namun demikian, Law­ren­ce mengakui bahwa ke­da­tangan­nya tidak diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, melainkan oleh Dirjen Ad­ministrasi Hukum Umum (AHU), Harkristuri Harkrisnowo.

“Tadi yang terima Ibu Dir­jen AHU, karena Pak Menteri (Yasonna Laoly) sedang rapat dengan Presiden Joko Wi­dodo,” katanya.

­Meski tidak diterima lang­sung oleh Menkumham, na­mun ia meyakini bahwa pu­tusan dari MP Golkar akan disetujui oleh Kemenkum HAM. Sebab, sebagaimana putusan itu, Munas Ancollah yang diakui oleh MP Golkar.

“Oleh karena itu di dalam keputusan itu jelas me­nga­takan kubu Agung yang sah, dan kami diminta untuk mela­kukan konsolidasi sampai ke tingkat daerah,” tukasnya.

Sekedar diketahui, Mah­kamah Parai Golkar telah memutuskan permasalahan dualisme kepengurusan. Da­lam membacakan putusan, empat majelis Mahkamah Par­tai Golkar menyampaikan pandangan berbeda. Muladi dan HAS Natabaya men­yata­kan tidak ingin berpendapat karena pengurus Golkar hasil Munas IX Bali, atau kubu Aburizal, sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan PN Jakarta Barat.

Hal tersebut dianggap Mu­ladi dan Natabaya sebagai sikap bahwa kubu Aburizal tidak ingin menyelesaikan per­seli­sihan kepengurusan Golkar melalui Mahkamah Partai. Dengan sikap itu, Muladi dan Natabaya hanya memberikan rekomendasi agar kubu yang menang tidak mengambil se­mua­nya (the winners takes all), merehabilitasi kader Golkar yang dipecat, mengakomodasi kubu yang kalah dalam ke­pengurusan, dan kubu yang kalah diminta untuk tidak membentuk partai baru.

Sementara itu, anggota lain majelis Mahkamah Partai, Djasri Marin dan Andi Mat­talatta, menilai Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar secara aklamasi digelar tidak demokratis. Djasri dan Andi menilai pelaksanaan Munas IX Jakarta sangat ter­buka, transparan, dan demo­kratis, meski di lain sisi, Andi dan Djasri menilai Munas IX Jakarta memiliki banyak ke­kurangan.

“Maka, mengabulkan per­mohonan pemohon sebagian, menerima kepengurusan Mu­nas Ancol,” ucap Djasri.

Ia mengungkapkan, pu­tusan itu harus dilaksanakan berikut sejumlah syaratnya, yaitu mengakomodasi kubu Aburizal secara selektif dan yang memenuhi kriteria, loyal, serta tidak melakukan per­buatan tercela untuk masuk dalam kepengurusan partai.

Majelis juga meminta ke­pengurusan Agung untuk me­la­kukan tugas utama partai, mulai dari musyawarah daerah dan penyelenggaraan Musya­warah Nasional X Partai Gol­kar. Pelaksanaannya paling lambat adalah Oktober 2016. (h/inl)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]