Persiapan Pilkada Riau Masih Sisakan Masalah


Kamis, 05 Maret 2015 - 18:54:22 WIB
Persiapan Pilkada Riau Masih Sisakan Masalah

Berbagai permasalahan tersebut ditemukan Lukman Edy saat melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau. Dia menyebutkan,

Baca Juga : Jenderal Idham Aziz Yakin Tangan Dingin Kapolri Baru Membawa Polri Lebih Baik

Pilkada serentak di Riau dilaksanakan di sembilan kabupaten/ kota dengan total anggaran mencapai Rp190 milyar.

Hanya empat kabupaten/kota yang sudah menganggarkan dalam APBD 2015, yaitu Bengkalis, Meranti, Dumai dan Indragiri Hulu dengan anggaran rata-rata Rp20 miliar. Sedangkan sisanya, lima kabupaten lagi yakni Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Sengingi, Pelalawan dan Siak akan diakomodasi melalui APBD perubahan tahun 2015 ini.

Baca Juga : Mantap! Koto Ilalang Homestay Raih Sertifikat CHSE dari Kemenparekraf

Persoalan lainnya, yaitu tidak adanya anggaran KPU Riau untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota. “KPU Riau tidak mendapat bantuan dari APBD Provinsi, sementara anggaran yg dimiliki melalui APBN hanya untuk honor dan gaji karyawan,” ungkap politisi PKB itu.

Kemudian juga ditemukan masalah validasi DPT di perusahaan perkebunan dan pertambangan yang mo­bilisasinya tinggi berakibat selisih DPT mencapai puluhan ribu suara dan masalah konflik desa di perbatasan. “Lima desa masih konflik antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu,” terang Lukman.

Baca Juga : Asyiknya Wisata di Moosa Edufarm: Mengenal Sapi Wagyu Penghasil Daging Termahal di Dunia

Juga ditemukan masalah DPT di kecamatan Mandau yang jumlah pemilihnya terlalu besar, yang memerlukan payung hukum 1 kecamatan boleh memiliki 2 atau lebih PPK. Selain itu masalah ogistik untuk daerah daerah sulit dan terpencil, sementara dukungan dana sama dengan daerah-daerah yang biasa.

Karena itu, ia meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendagri harus mencarikan solusi agar masalah anggaran bisa diantisipasi dengan memerintahkan segera kabupaten/kota yang belum menganggarkan dalam APBD-nya untuk segera melakukan perubahan APBD.

Baca Juga : Lari Pagi Bersama Sandi Uno, Audy Joinaldy Bahas Strategi Pengembangan Pariwisata Sumbar

Menyelesaikan soal kisruh DPT melalui penyempurnaan e-KTP karena APBN-P 2015 sudah menganggarkan tambahan Rp. 1 Trilyun untuk penyempurnaan e-KTP dalam rangka mendukung pelaksanaan pilkada serentak.

“KPU juga harus secepatnya menyelesaikan seluruh peraturan yang mengatur lebih detail pelaksanaan pilkada serentak. Paling lambat bulan mei harus sudah selesai, karena tahapan akan dimulai bulan Juni,” jelas Lukman Edy. (h/sam)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]