18 Segmen Tapal Batas Masih Menggantung

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Mardi di­hu­bungi Haluan Kamis (5/3) kemarin menuturkan, per­masa­lahan tapal batas kabu­paten/kota merupakan prio­ritas Biro Pemerintahan di tahun 2015 ini di luar perma­salahan tapal batas dengan provinisi tetangga yang sampai saat ini masih juga meng­gantung.

Baca Juga : Alhamdulillah! Bayi Penderita Ekstrofi Bulli Bladder di Solok Dibantu Anggota DPR

“Permasalahan tapal batas kita dengan Bengkulu tinggal menunggu keputusan dari Kemendagri, sementara de­ngan Jambi masih harus duduk kembali untuk mencari titik temu terkait kejelasan tapal batas ini. Untuk kabupaten/kota juga akan kita priori­taskan,” tutur Mardi.

Data dari Biro Pemerin­tahan Setdaprov Sumbar, 18 segemen tapal batas kabu­paten/kota yang telah ditun­taskan ini, 9 diantaranya batas Kabupaten Solok dengan Pa­dang Pariaman, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Kota Solok, Kota Padang, Ka­bupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, dan Kota Paria­man. Sedangkan dua sisanya yakni batas antara Kabupaten Limapuluh Kota dengan Ta­nah Datar dan Kabupaten Pasaman.

Baca Juga : Alokasi Pupuk Bersubsidi di Solsel Berkurang, Tidak Cocok dengan Target Tanam

Sementara itu, 18 segmen batas yang belum terselesaikan dan dipriortaskan tuntas di tahun 2015 ini masing-masing, batas antara Solok dengan Dharmasraya, Payakumbuh dengan Limapuluh Kota, Si­jun­jung dengan Sawahlunto, Pasaman dengan Pasaman Barat, Tanah datar dengan gaam, dan Kota Padang de­ngan Padang Pariaman.

Ditambahkan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintah Setdaprov Sumbar Nanda, sengketa batas sebe­narnya hanya permasalahan administrativ, untuk itu masya­rakat tidak perlu kuatir akan kehilangan hak kepemili­kan­nya atas tanah yang berada di titik batas tersebut.

Baca Juga : Jadi Biang Kerok Banjir, DPRD Sumbar Dorong Percepatan Normalisasi Batang Lembang

“Kita mulai turun ke lapa­ngan diperkirakan pada bulan April mendatang. Sejauh yang kami evaluasi tidak ada konflik yang krusial di titik batas tersebut. Memaang ada be­berapa sengketa batas yang disebabkan adanya perebutan potensi SDA di titik batas tersebut, tapi tidak begitu krusial,” ujar. (h/mg-isr)