DPRD Akan Panggil Walikota Padang


Kamis, 05 Maret 2015 - 19:09:01 WIB
DPRD Akan Panggil Walikota Padang

Menurutnya, apa yang dila­ku­kan walikota merupakan salah satu terobosan baru, akan tetapi ketika ide atau visi menggandeng investor untuk membangun pasar tanpa mem­bicarakan terlebih dahulu bersama pedagang dan juga legislatif, seolah-olah ini ada­lah wacana saja.  Akibatnya, menimbulkan kontroversi atau persoalan baru.

Ia meminta, walikota un­tuk menjelaskan secara detail terkait rencana menggandeng investor dalam membangun pasar. Tidak hanya itu, unsur pimpinan DPRD Kota Pa­dang agar mengirim surat ke Pemko untuk menjelaskan hal ini ke seluruh anggota dewan.

Sementara itu, Iswandi Muchtar, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang me­nga­takan,  walikota jangan hanya membangun wacana ditengah publik, sehingga dampak dari realitanya ialah setelah meng­gan­deng invesotr tidak jelas kemana arahnya. Kemudian memunculkan, gejolak amarah masyarakat pedagang. Kenapa bisa demikian?.

“Bisa-bisa saja masyarakat itu serang Gedung DPRD Kota Padang menanyakan hal ini kepada kami, maka dari itu dimintakan setiap program tak sekedar wacana dan telah banyak contohnya yang sam­pai saat ini belum jelas rea­litanya,” terangnya.

Sementara kinerja wali­kota terkait perencanaan pem­bangunan Kota Padang, menurut anggota Komisi I  DPRD  Kota Padang, Faisal Nasir, telah gagal atau mandek. Ia mengibaratkan, apa yang dibuat untuk membangun Kota Padang seakan tidak memiliki perencanaan yang matang dan jelas. Sehingga, Ibukota Provinsi Sumbar da­pat dikatakan jauh tertinggal dari beberapa kota yang juga merupakan pusat ibukota daerahnya.

Ia mencontohkan, soal program ‘Padang Bebas Ba­njir’, toh masih ada ruas jalan yang tergenang air kala hujan dalam dua jam. Sedangkan, hal itu merupakan bagiannya. Tata kelola pasar, yang sampai kini tak ada perubahan. Baik itu dalam penempatan para pe­dagang pasar, perbaikan drai­nase dan tata kelola parkir di pusat jual beli.  “Saat ini banyak meng­gandeng pihak kedua dalam proses pem­bangunan, akan tetapi hasilnya nihil,” tu­kasnya.

Secara prinsip, ia tidak melarang investor datang ke Padang, akan tetapi pemko semestinya memiliki draf peren­canaannya. “Saya tidak larang, siapa pun boleh bangun kota, akan tetapi harus jelas,” katanya.

Tantangan pun dila­yan­g­kan ke Pemko,  untuk me­nun­jukkan salah satu keberhasilan dalam sepuluh program dan juga program yang sedang berlangsung, telah berlangsung dan sudah dapat gambaran hasilnya.

Akibat hal ini, tambahnya, Wako Mahyeldi dan Wawako Emzalmi akan dipanggil ke DPRD untuk menjelaskan dan menjabarkan terkait program yang telah dilaksanakan. Apa­kah pemanggilan itu secara Komisi I membidangi Peme­rintahan atau secara fraksi?. “Ya, bisa saja lewat fraksi PAN,” ungkap ketua Fraksi-PAN di DPRD Padang.

Sebelumnya, Walikota Pa­dang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pembangunan Pasar Raya dan Pasar Ulak Karang akan dilakukan dengan bekerja sama pihak swas­ta. De­ngan mengembangkan fungsi pasar menjadi sentra perda­gangan representatif, sehingga para PKL tertampung di dalam pasar. “Kami  membutuhkan in­vestasi, dari pihak swasta da­lam penyelesaian pem­bangunan Pasar Raya dan pasar satelit, karena tidak mungkin mengandalkan AP­BD saja,” katanya .(h/ade)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]