Jokowi Dianggap Terlambat Menyelamatkan KPK


Kamis, 05 Maret 2015 - 19:18:52 WIB
Jokowi Dianggap Terlambat Menyelamatkan KPK

Presiden Jokowi baru mengambil sikap tegas, Kamis (5/3) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk menghentikan kriminalisasi terhadap semua unsur dalam KPK. Pratikno menyatakan, publik tak perlu meragukan komitmen Presiden Jokowi pada upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga : Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Setop, Ini Penjelasan Dirjen Bina Marga

Pratikno menegaskan, permintaan Jokowi agar Polri menghentikan kriminalisasi berlaku untuk tidak hanya pimpinan KPK, tetapi juga penyidik dan pegawai. Bahkan, Pratikno berani memastikan bahwa Jokowi meminta Polri tidak mengkriminalisasi individu, lembaga, atau kelompok pendukung KPK. Menrutnya sudah dari awal Presiden mengatakan stop, tidak boleh ada kriminalisasi terhadap KPK.

Namun, tidak salah kiranya jika disimpulkan bahwa Presiden Jokowi sudah terlambat mengambil tindakan penyelamatan terhadap KPK. Lembaga yang memerangi praktik korupsi tersebut sudah keburu lesu darah, sempoyongan, semaput dan bahkan siap-siap untuk ambruk. Dalam kondisi tersebut tentunya para koruptor tertawa terbahak-bahak dan bisa bersenang-senang menikmati uang hasil korupsi.

Baca Juga : Para Penerima Sebut Tidak Ada Efek Samping Serius dari Vaksin Covid-19

Presiden seperti nyaris tidak memiliki power di hadapan lembaga kepolisian yang dalam garis komando mestinya tunduk dan patuh kepada presiden. Tapi dalam praktiknya, Presiden Jokowi sudah minta berkali-kali agar tidak dilakukan kriminalisasi terhadap KPK, tapi nyatanya Polri seakan berjalan di luar kontrol sang pemegang remot. Polri melalui komando pimpinan tertentunya seperti bersikap liar kepada Presiden dan seolah-olah ada sosok lain yang lebih dipandang dan dipatuhi ketimbang presiden.

Langkah Presiden Jokowi menonaktifkan dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad  (ketua) dan Bambang Widjojanto serta mengangkat tiga orang lainnya menjadi unsur pimpinan KPK menggantikan Abraham dan Bambang dianggap sebagai strategi untuk melemahkan KPK.

Baca Juga : Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas LPI

Bahkan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto angkat bicara dan menilai Presiden Jokowi belum menunjukan sikap tegas dalam melindungi KPK dari upaya kriminalisasi. Jokowi dinilai belum menjalankan salah satu agenda dalam Nawa Cita.

Jokowi perlu memenuhi janji-janji politik yang diutarakan dalam masa kampanye Pemilu Presiden 2014. Salah satunya agenda penegakan hukum dengan mem­berantas mafia peradilan. Jokowi dituntut memiliki keberanian dalam mengawal KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan elite partai politik dan korporasi.

Baca Juga : Pakai Singlet saat Vaksin Dosis ke Dua, Ini Alasan Jokowi

Manajer Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi mengatakan, Presiden saat ini memiliki kewajiban untuk mendorong pemerintah pusat, khususnya mengenai pembayaran obligasi dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  enurut Apung, secara lembaga, KPK sudah dikriminalisasi. Bahkan jaksa penyidik yang menangani kasus BLBI dan Century kabarnya telah diganti. Penanganan kasus ini menjadi semakin suram

Apung mengatakan, ketegasan Jokowi saat ini harus ditunjukan dengan penguatan institusi KPK. Dalam hal ini, menurut Apung, memperkuat infrastruktur KPK, menam­bah jumlah penyidik, dan memberikan kebebasan penye­lidikan serta menghentikan segala upaya kriminalisasi.**

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 15:48:57 WIB

    Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Setop, Ini Penjelasan Dirjen Bina Marga

    Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Setop, Ini Penjelasan Dirjen Bina Marga Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian buka-bukaan soal kondisi Jalan Tol Trans Sumatera. Ia mengatakan, PT Hutama Karya (Persero) atau HK yang mendapat penugasan untuk membangun tol tersebut mengalami de.
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 15:21:18 WIB

    Para Penerima Sebut Tidak Ada Efek Samping Serius dari Vaksin Covid-19

    Para Penerima Sebut Tidak Ada Efek Samping Serius dari Vaksin Covid-19 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima vaksin COVID-19 dosis kedua, Rabu (27/1/2021) di halaman tengah Istana Negara, Jakarta. Pemberian vaksin tersebut kemudian diikuti dengan vaksinasi kepada sejumlah perwakilan dari ber.
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 14:43:03 WIB

    Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas LPI

    Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas LPI Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin  melantik Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (Dewas LPI), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021) pagi..
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 14:08:17 WIB

    Pakai Singlet saat Vaksin Dosis ke Dua, Ini Alasan Jokowi

    Pakai Singlet saat Vaksin Dosis ke Dua, Ini Alasan Jokowi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua pada pagi hari ini Rabu (27/1) di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta. Berbeda saat penyuntikan tahap pertama, kali ini, Presiden hanya tampak menge.
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 14:04:06 WIB

    Jenderal Listyo Sigit Berkomitmen Tampilkan Polri yang Tegas dan Humanis

    Jenderal Listyo Sigit Berkomitmen Tampilkan Polri yang Tegas dan Humanis Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menampilkan potret institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang tegas namun humanis. Hal tersebut disampaikannya sesaat setelah dilantik Presiden RI Jo.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]