Kasus Tender di Agam Juga Dilaporkan ke Bareskrim dan Kejagung


Kamis, 05 Maret 2015 - 19:24:37 WIB
Kasus Tender di Agam Juga Dilaporkan ke Bareskrim dan Kejagung

“Jadi kita juga sudah me­masukan laporan ke Ba­res­krim Mabes Polri dan Kejak­saan Agung, Senin (2/3) lalu. Waktu itu juga ketemu sama Syahrini yang diperiksa di Bareskrim. Laporan kepada dua lembaga penegak hukum tersebut dari sisi dugaan keru­gian Negara,” kata Direktur LBH JK, Ir H Suparman SH MH MSi, Kamis (5/3) melalui sambungan telepon.

Dari softcopy bukti tanda terima laporan LBH JK yang dikirim ke redaksi Haluan, di Bareskrim laporan diterima oleh oleh AKP Anang Djus­wandi. Sedangkan di Kejagung laporan tersebut diterima oleh Retna K Rachman SH.

Sebelumnya Kadis PUKa­bu­paten Agam, Yunaldi  menyatakan tidak ambil pusing terkait beragam laporan yang ditujukan dinas yang dipimpinnya. Ia mengaku selagi suatu pekerjaan itu dilakukan de­ngan mekanisme yang benar tidak akan menjadi masalah.

“Apapun bentuk laporan yang disalurkan melalui lembaga yang benar merupakan hak setiap warga Indonesia. Tetapi Yang jelas Dinas PU Agam hingga saat ini bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Tidak itu adanya pengaturan proyek maupun tuduhan yang lain,” katanya beberapa waktu lalu

Dalam menentukan pekerjaan  maupun yang memenangkan tender tidak diputuskan oleh PU saja. Di situ ada panitia dan wadahnya. Semua dilakukan terbuka dengan mekanisme yang sudah diatur secara ketat, dan melibatkan banyak pihak. Sangat Mustahil terjadi hal  seperti yang dituduhkan.

“Dalam satu tender ada sekitar tujuh penawaran dari perusahaan, tatapi yang bakal mengerjakan tentu hanya satu perusahaan. Tidak mung­kinlah tujuh-tujuhnya dimenangkan. Kemudian panitia pasti tidak akan memenangkan perusahaan yang sudah pernah kena black list. Kalau sekiranya di antara mereka ada yang tidak senang itu bisa dipastikan,” jelasnya.

Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto sebelumnya juga mengakui telah menerima surat laporan dari LBH JK dalam dugaan pengaturan lelang proyek konstruksi di Agam tahun 2014 dan 2015, sehingga berpotensi merugikan Ne­gara.“Surat tersebut telah saya lihat dan diserahkan ke bagian Direktorat Reskrim Khusus (Ditres­krimsus) untuk dikaji,” kata Bam­bang kepada Haluan, Rabu (25/2) lalu.

Dikatakan Bambang, apabila nantinya dalam kajian atau penye­lidikan ditemukan adanya indikasi tindak pidana, maka statusnya akan menjadi penyidikan. “Yang jelas akan kita teliti atau perdalam dulu,” ungkapnya.

Seperti berita sebelumnya, duga­an ‘pengaturan’ lelang proyek kons­truksi di Agam tahun 2014 dan 2015 yang diwarnai persaingan usaha tak sehat dan berpotensi merugikan negara hingga belasan miliar rupiah dilaporkan oleh LBH JK ke KPPU.

Isi laporan tersebut sebagaimana siaran pers yang diterima Haluan dari LBH JK, Rabu (4/2). Surat laporan LBH JK kepada KPPU tersebut Nomor 001/LBH-JK/II/2015 Batam, 2 Februari 2015. Yang dilaporkan Pokja Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Agam tahun anggaran 2015, Paket I, Kegiatan Jalan dan Jembatan (DAK), Satuan Kerja Dinas PU Pemkab Agam.

“Kami melapor ke KPPU, kare­na terjadi persaingan tidak sehat dan juga sangat berpotensi merugikan negara belasan miliar rupiah,” kata Direktur LBH Jasa Kontruksi Supar­man.

Objek proyek yang proses lelang­nya diduga bermasalah diantaranya; tahun 2014 Paket I; Kegiatan Pe­ningkatan Jalan tahun 2014 dengan HPS Rp 5.379.370.000. Paket II; Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) tahun 2014 de­ngan HPS Rp 6.976.689.000.

Berikutnya Paket I  Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) tahun 2014 dengan HPS Rp 5.029.358.000. Paket II Kegiatan Peningkatan Jalan (DAU) tahun 2014 dengan HPS Rp 6.404.117. 000, selanjutnya Paket IV Kegiatan Peningkatan Jalan (DAU) tahun 2014 dengan HPS Rp 4.144.200. 000. Paket III Kegiatan Peningkatan Jalan (DAU) tahun 2014 dengan HPS Rp 4.691.310.000. Paket VII Kegiatan Peningkatan Jalan (DAU) tahun 2014 dengan HPS Rp 5.337. 084.000. Sehingga total nilai proyek tahun 2014 yang diduga proses pelelangannya bermasalah adalah Rp37,9 miiar.

Sedangkan pada proyek 2015 yang diduga proses lelangnya juga diduga penuh pengaturan adalah Paket I: Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) tahun  2015 de­ngan HPS Rp 8.833.264.000. Paket II Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) tahun 2015 HPS Rp 7.559.575.000. Paket I Kegiatan Peningkatan Jalan 3 (DAU) tahun. 2015 dengan HPS Rp. 8.392. 465.000, dan totalnya Rp 24.785.304.000.

Dalam laporan LBH JK juga diterakan pihak yang akan bisa dimintai kesaksiannya. Untuk lelang proyek tahun 2014, saksi tersebut adalah pihak  PT Lubuk Minturun Konstruksi Persada, PT Anugrah Tripa Raya.

PT ATR adalah pemenang Paket I Kegiatan Peningkatan Jalan  tahun 2014 dengan HPS Rp 5.379. 370.000. Penawaran pemenang adalah Rp 5.281.034.000 dengan nomor urut dua terendah dari 4 peserta lelang. Selisih dari HPS, hanya Rp 98.336.000. Terindikasi kuat dugaan bahwa paket ini sudah di atur oleh KPA melalui Pokja.

PT ATR juga pemenang Paket II Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) tahun 2014 de­ngan HPS Rp 6.976.689.000. Pena­waran pemenang adalah Rp6.772. 897.000. Dengan nomor urut 5 terendah dari 5 peserta lelang. Selisih dari HPS, hanya Rp 203. 000.000,- Terindikasi kuat dugaan bahwa paket ini sudah di atur oleh KPA melalui Pokja.

PT ATR juga pemenang Paket IV, dengan proyek Peningkatan Jalan (DAU) tahun 2014 dengan HPS Rp 4.144.200.000 dan pena­waran pemenang Rp 3.921.339.000. Dengan nomor urut 1 terendah dari 3 peserta lelang. Selisih dari HPS, hanya Rp 222.861.000,- Terindikasi kuat dugaan bahwa paket ini sudah di atur oleh KPA melalui Pokja.

Berikutnya PT FCG, pemenang paket I pada proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) tahun 2014 dengan HPS Rp 5.029.358. 000. Penawaran pemenang adalah Rp 4.901.710.000. Penawar nomor urut 1 terendah dari 4 peserta lelang keluar sebagai pemenang. Selisih dari HPS, hanya Rp. 127.648.000,- Terindikasi kuat dugaan bahwa paket ini sudah di atur oleh KPA melalui Pokja. Dalam hal paket ini PT ATR, sengaja tidak mengikuti tender ini, karena yang memasukan sudah cukup 4 perusahaan sebagai pendamping.

PT FCG pemenang paket III pada proyek Peningkatan Jalan (DAU) tahun 2014 dengan HPS Rp 4.691. 310.000. Penawaran peme­nang Rp4. 418.313.000, yakni  penawar urut 2 terendah dari 3 peserta lelang. Selisih dari HPS, hanya Rp 272.997.000. Terindikasi kuat dugaan bahwa paket ini sudah diatur KPA melalui Pokja. Dalam hal paket ini PT ATR, sengaja tidak mengikuti tender ini, karena yang memasukan sudah cukup 3 peru­sahaan sebagai pendamping. (h/erz/rel)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]