Jalan Evakuasi Tsunami Diperlebar

Saat ditanya berapa dananya, Rusdi belum tahu. Pihaknya sedang menunggu dana tersebut cair.

Baca Juga : Ada 52 Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kota Padang Tahun 2020, Penyebab Utama 'Hamil Duluan'

Ia meminta dukungan masyarakat dengan cara mempermudah proses pembebasan lahan yang terkena poryek pelebaran jalan itu. Ia melihat, salah satu masalah pembangunan di Padang adalah pembebasan lahan.

“Dulu di tahun 2012, ada dana dari pusat untuk pelebaran jalan Simpang Kalumpang Lubuk Buaya-Simpang Kataping Bypass. Namun, karena terkendala pembebasan lahan, jalan itu tak jadi dilebarkan. Jalan itu akhirnya ditingkatkan saja kualit­as­nya dengan menggunakan dana itu,” sebutnya saat ditemui Haluan di ruangannya, Rabu (4/3).

Baca Juga : Cuma 2 Menit, Cetak Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang dengan Anjungan Dukcapil Mandiri

Rusdi menjelaskan, jalan-jalan yang direncanakan untuk dilebarkan itu merupakan usulan Dinas PU Padang ke pusat. Usulan itu ber­dasarkan data jalur evakuasi tsunami yang terdapat di red book(buku merah) Badan Penanggulangan Ben­cana Daerah (BPBD) Padang.

Namun, Kota Padang baru men­dapatkan lagi dana bantuan pusat pada tahun ini setelah absen dua tahun sebelumnya. Terakhir, Kota Padang mendapatkan bantuan dana pada tahun 2012, yakni pelebaran jalan Simpang Kalumpang Lubuk Buaya-Simpang Katapiang Bypass. Sebe­lumnya, pada tahun 2010 dan 2011, Kota Padang juga mendapatkan ban­tuan itu yang digunakan untuk pele­baran jalan Alai- Bypass dengan panjang 3,4 km. Namun, hingga saat ini, masih tersisa 40 meter yang belum dilebarkan karena terkendala pem­bebasan lahan.

Baca Juga : Terdampak Pandemi Covid-19, Angka Pernikahan di Kota Padang Turun 10 Persen

Rusdi melanjutkan, selain meng­gunakan dana pusat, PU Padang juga membuat jalan alternatif evakuasi tsunami menggunakan dana APBD Padang. Jalan tersebut adalah jalan Sungai Taruang ke Dadok Tunggul Hitam, yang ditimbun pada 2014 yang lalu, dengan panjang 1 km dan lebar 8 meter. Tahun ini pihaknya beren­cana mengeraskan jalan tersebut.

“Jalan itu melintasi run away (landasan pacu) Lanud Tabing,” sebutnya.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Tahun ini, kata Rusdi, Bina Marga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 14 miliar. Dana itu akan digunakan untuk mengaspal ulang (overlay) jalan yang aspalnya sudah aus. Ada 18 ruas jalan dengan total panjang 12 km yang akan diaspal ulang, contohnya jalan Dobi, Gajah Mada dan sebagainya. Pengerjaannya menunggu dana APBD cair.

Rusdi menambahkan, Bina Mar­ga juga mendapatkan alokasi dana dari APBD Padang sebanyak Rp 10 miliar. Rp 6,5 miliar dana itu akan digunakan untuk peningkatan jalan dan Rp 3,5 miliar lagi untuk reha­bilitasi jalan.

Pihaknya baru melakukan peren­canaan jalan mana yang akan direha­bilitasi dan ditingkatkan kualitasnya. “Disainnya sudah dibikin. Nanti dipilih mana jalan yang penting untuk diprioritaskan pengerjaan­nya,” pung­kasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Padang, Dedi Henidal menga­takan, pihaknya sedang mengusulkan 10 titik pembukaan jalan baru dengan lebar 8 meter ke BNPB pusat, yang bisa digunakan sebagai jalur evakuasi tsunami.

Saat ditanya di mana lokasi 10 titik jalan itu, Dedi belum menyebut­kannya. “Setelah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penang­gula­ngan Bencana nanti saya beri tahu,” katanya. Rakornas tersebut ber­langsung di Jakarta mulai 9 hingga 11 bulan ini.

Terkait sebutan jalan evakuasi tsunami, menurut Dedi, tidak ada yang namanya jalan evakuasi tsunami, sebab semua jalan, baik sempit mau­pun lebar, bisa digunakan untuk jalan evakuasi tsunami.

“Ada yang harus diluruskan me­nge­nai jalan evakuasi tsunami ini. Yang orang pikirkan terkait pelebaran jalan untuk evakuasi tsunami adalah men­jauhi pantai menggunakan jalan itu dengan mobil atau sepeda motor. Itu cara pikir yang salah, karena bila menggunakan kendaraan, akan terjadi kemacetan parah. Kalau pun semua jalan di Kota Padang ini dibuka dan dilebarkan untuk evakuasi tsunami menggunakan ken­daraan, tetap akan macet, karena jumlah kendaraan tidak se­ban­ding dengan jumlah jalan,” tuturnya.

Ia mengimbau, masyarakat se­baik­­nya meninggalkan kendaraan dan berlari menjauhi pantai apabila ter­jadi gempa berpotensi tsunami. Cara itu lebih efektif ketimbang me­ng­gunakan kendaraan. “Dalam berbagai simulasi tsunami, tidak pernah lari menggunakan kendaraan. Pernah waktu simulasi tsunami, anak TK Bunda di Ulak Karang berjalan santai saja ke Kampung Bung Hatta di Gunung Pangilun, hanya meng­habiskan waktu 28 menit. Itu baru anak TK. Bayangkan kalau orang dewasa yang berlari, pasti lebih cepat,” pungkasnya. (h/dib)