Ratusan Rumah Gadang Hancur Akibat Eksekusi

Dalam diskusi yang dihadiri  Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Tau­fiqurrohman Syahuri serta puluhan pemuka adat lainnya, Dt Rajo Indomamangun berharap Komisi Yudisial lebih mempertimbangkan setiap permasalahan adat Minangkabau yang berujung di Pengadilan Negeri.

Baca Juga : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Ajak Petani Gunakan Pupuk Organik

Disamping itu, Rajo Mufakat Luak Limopuluah tersebut, turut kecewa terhadap belum disusunnya Undang-Undang khusus terhadap permasalahan adat yang sempat dibahas oleh DPR-RI periode 2009-2014 lalu.”Dahulu, undang-undang terhadap hukum adat pernah dibicarakan di DPR-RI, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan terhadap undang-undang tersebut. Kita harap, KY mampu u untuk mendong­krak kembali terhadap lahirnya undang-undang adat tersebut,”ungkap Dt Marajo Indomamangun.

Taufiqurrohman Syahuri akan membawa keluhan serta aspirasi dari pemuka adat Minang­kabau tersebut ke Komisi Yudisial. Tak sampai dana, Komisi Yudisial turut mengawasi setiap sengketa adat yang diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan. “Untuk kedepan, putusan hakim atas sengketa adat Minangkabau ataupun eksekusi terhadap Rumah Gadang, akan kita awasi. Hal ini merujuk pada fungsi dan wewenang dari Komisi Yudisial sebagai pengawasan terhadap hakim. Sehingga, hancurnya rumah gadang akibat eksekusi tidak lagi terjadi,” tegas  Taufiqurrohman Syahuri.

Baca Juga : BMKG Ingatkan Hujan Lebat Disertai Petir di Enam Wilayah Sumbar Ini

Dalam diskusi bersama pemuka adat Luak Limopuluah serta dihadiri ratusan dari  tokoh masyarakat, pemuda, niniak mamak  turut mem­berikan gelar kehormatan adat terhadap Tau­fiqurrohman Syahuri. Pria kelahiran Brebes, Propinsi Jawa Tengah tersebut, diberi gelar kehor­matan Malin Palito Undang. “Gelar kehormatan ini, jauh lebih berharga dari guru besar. Gelar ini juga sebagai pencerahan hukum secara adil. Artinya, pengakuan masyarakat secara adat telah mempercayakan saya untuk menjaga hukum serta kepercayaan masyarakat adat untuk  tidak ada lagi rumah gadang yang hancur akibat hukum pengadilan,”jelasnya. (h/ddg)