Wako Solok Dipanggil KPK


Ahad, 08 Maret 2015 - 20:04:24 WIB
Wako Solok Dipanggil KPK

Untuk mengungkap misteri di balik penjualan aset negara itu, KPK akan meminta keterangan kepada beberapa orang saksi, di antaranya Walikota Solok, Irzal Ilyas dan Wakil Walikota Solok, Zul Elfian SH MSi.  Menanggapi permintaan KPK ini, Walikota Solok Irzal Ilyas mengaku siap untuk memenuhi undangan KPK.

“Agar persoalan ini menjadi jernih, demi masyarakat Solok saya akan memenuhi per­min­taan KPK untuk datang ke Kota Padang pada Hari Kamis tanggal 13 Maret besok. Dan saya akan beberkan semua fakta yang ada,” ujar Irzal Ilyas, di So­lok, Sabtu (7/3).

Dikatakannya, KPK juga me­manggil Wakil Walikota Solok Zul Elfian. Zul Elfian untuk datang ke Kota Padang hari Selasa (10/3). Sebagai ulil amri dan panutan warga, Irzal sangat yakin wakilnya itu akan berbuat yang sama dengannya.

Irzal Ilyas mengaku sangat me­nye­salkan tindakan Pemerintah Ka­bupaten Solok yang telah menjual tanah dan rumah eks kantor bupati itu secara diam-diam dengan harga yang sangat murah. Di samping itu, Pemerintah Kota Solok sendiri sangat membutuhkan tanah tersebut dan ingin membeli semua aset Ka­bupaten Solok yang berada di Kota Solok  dengan harga yang wajar. Terutama aset Kabupaten Solok yang sudah tak terpakai lagi.

Pemerintah Kota Solok sendiri, kata Irzal, telah mengajukan tawaran peralihan hak atas tanah dan bangu­nan milik Pemerintah Kabupaten Solok yang sudah tak terpakai itu pada tanggal 25 Oktober 2010 lalu. Ada enam  lokasi yang ditawar ketika itu, dan semuanya berhasil dilakukan tukar menukar atau ruis­laag.

Sementara eks  rumah dinas bupati itu sendiri, ketika itu memang tidak termasuk dalam penawaran, karena rumah itu masih diman­faatkan oleh Pemkab Solok sebagai kantor Diklat. Dan rencananya Pemko Solok akan mengajukan penawaran apabila eks rumah bupati itu tak lagi dimanfaatkan oleh Pem­kab Solok.

Sebagai langkah persiapan untuk memiliki aset itu, Pemko Solok bahkan telah menganggarkan dana untuk pembelian tanah tersebut dalam APBD Kota Solok tahun 2011.

Akan tetapi apa yang terjadi, kata Irzal, tiba-tiba sudah beredar saja kabar bahwa tanah eks rumah dinas bupati sudah dibeli oleh Nofi Can­dra. Kabar ini menyebar luas dengan cepat dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ma­sya­rakat Solok mulai bereaksi, terutama dari kalangan pemangku adat yang merasa tertipu dengan adanya transaksi penjualan ini.

“Kita sangat sayangkan tindakan Pemkab Solok yang tak memberi tahu sama sekali tentang rencana penjualan dan pelaksanaan penjua­lan eks rumah dinas bupati ini. Padahal mereka tahu Pemko Solok sangat berminat untuk ikut sebagai peserta lelang,” ujar Irzal Ilyas.

Ditambahkannya, secara etika semestinya proses lelang ini dibe­ritahukan kepada Pemko Solok. Karena ini menyangkut penggunaan tanah itu oleh pihak ketiga nantinya. Apa pun yang akan dibangun oleh pihak ketiga atau pembeli di atas tanah tersebut harus seizin Peme­rintah Kota Solok, agar bangunan dan kegu­naannya sesuai dengan tata ruang.

“Akan tetapi kenyataannya apa, pihak ketiga malah membangun NC Plaza tanpa mengantongi izin. Pa­rah­nya lagi, setiap ditertibkan, mereka malah melawan dengan cara-cara preman,” tukas Irzal.

Sesuai Prosedur

Bupati Solok Syamsu Rahim (SR) dan Anggota DPD RI Nofi Candra (NC) sebelumnya menya­takan bahwa proses jual beli eks rumah dinas Bupati Solok di Jalan Cengkeh Kota Solok  sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Tanah eks Rumah Dinas  Bupati Solok itu luasnya 2.732 M2. Dijual  dengan harga Rp4.518.000.000. Sedangkan harga lelang yang dibuka Panitia Lelang Pemkab Solok seba­gaimana yang tertera dalam pengu­muman Rp4.500.000.000. Kasus ini sampai ke KPK karena diduga harga jualnya terlalu rendah. Sebagai perbandingan, Gedung Bioskop Karya dengan luas tanah 2.300 M2 yang berjarak hanya sekitar 100 meter dari eks lahan dan rumah dinas bupati dijual Rp7,6 miliar.

NC selaku pembeli membantah, pembelian lahan yang saat ini telah berdiri NC Plaza itu,  menyalahi prosedur dan ketentuan dalam proses jual belinya. “Kita telah melalui proses lelang dan ketentuan serta persyaratan yang diajukan kantor lelang negara juga telah kita penuhi,” kata Nofi Candra men­jawab Haluan via selulernya.

Pihaknya juga membantah bah­wa proses lelang yang dilakukan pada tahun 2011 lalu itu dilakukan secara diam-diam. Karena selaku calon pembeli,  pihaknya me­ngetahui adanya lelang eks rumah dinas Bupati Solok itu ketika meli­hat iklannya di sejumlah media massa terkemuka di Sumbar. “Saya tidak ingat pasti tanggal berapa iklannya. Namun yang pasti iklan­nya ada di sejumlah media, salah satunya harian Haluan,” jelasnya.

Pihaknya bahkan mengetahui calon pembeli lain hanya satu selain dirinya, ketika hari dilaksanakannya proses lelang di Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset (DPPKA) pemkab Solok. “Kami hanya mendapat telepon dari pihak kantor lelang tentang jadwal pelak­sanaan lelang. Kami juga tidak tahu kalau calon pembelinya hanya ada dua orang, karena kita juga tidak dapat informasi tentang calon pem­beli,” katanya.

Sedangkan terkait harga yang dianggap terlalu murah, Nofi me­nye­butkan pihaknya hanya mengi­kuti standar harga yang telah dite­tapkan dan tercantum pada lem­baran lelang. “Kalau masalah harga, kita hanya mengikuti standar harga yang ditetapkan,” jelasnya.

Terpisah,  Bupati Solok Syamsu Rahim yang dikonfirmasi via selu­lernya menyebutkan penjualan lahan dimaksud telah melalui proses dan ketentuan sesuai aturan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Semua ketentuan tentang lelang aset telah kita lalui. Pelak­sanaan lelang juga dilakukan oleh kantor lelang negara,” jelasnya.

Bahkan secara hukum, pihak Pengadilan Negeri Solok juga telah memutuskan gugatan yang dila­yangkan oleh sejumlah ninik mamak Suku Nan Balimo kota Solok ini dinyatakan NO. “ Termasuk inter­vensi yang dilayangkan oleh Wali­kota Solok,” ungkapnya.

Bersamaan dengan itu, pihaknya bahkan telah melalui proses peme­riksaan dan penyidikan yang dila­kukan oleh aparat penegak hukum mulai dari pihak kepolisian, kejak­saan bahkan KPK. “Semua yang terkait dengan masalah ini juga telah diperiksa. Kalau  hasil penyi­dikan­nya silahkan tanya kepada penyi­dik,” beber Syamsu Rahim.

Terkait harga, SR meminta agar semua pihak tidak membandingkan harga jual saat itu,  dengan harga dan nilai tanah saat ini. Karena untuk  harga saat itu, jika dibandingkan dengan harga dan nilai jual beli yang dilakukan oleh Bank Nagari dengan lokasi yang tidak terlalu jauh, harga aset tersebut lebih tinggi.

Pihaknya menjelaskan, jika di­ban­dingkan dengan Bank Nagari yang saat itu harganya Rp1.337.000 permeter sudah termasuk semua pembiayaan, mulai dari pajak, biaya ukur dan lainnya. Sementara untuk objek eks Rumah dinas Bupati yang harganya Rp1,5 juta permeter be­lum termasuk biaya ukur dan pajak. (h/tim)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]