Kasus Korupsi Bisa Berkurang?


Senin, 09 Maret 2015 - 19:11:34 WIB
Kasus Korupsi Bisa Berkurang?

Hal tersebut dikatakan Fah­­ri menanggapi wacana yang dilontarkan Mendagri Tjahjo Kumolo yang me­nya­takan pem­­b­iayaan partai poli­tik sebe­sar Rp 1triliun yang bersumber dari anggaran pen­dapatan dan belanja negara (APBN).

Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) juga mengakui bahwa politik adalah salah satu tempat terjadinya korupsi karena seluruh politisi akan mencari uang untuk kepen­tingan politik dan dituntut mencari uang untuk partai politiknya.

“Kalau kita tidak mengatur keuangan politik ini maka seluruh politisi itu akan men­cari uang untuk kepentingan politik. Mencari uang untuk kepentingan politik itu dekat dengan korupsi. Sekarang kita mau milih yang mana. Sebab kalau mau korupsi itu hilang, diantara tempat korupsi yang harus dibabat habis itu adalah pada politik,” kata Fahri.

Selama ini kata Fahri, sela­lu disibukkan dengan nangkap orang tapi tidak pernah me­nuntun politisi mencari uang untuk partainya. Politisi harus dituntun bagaimana cara men­cari uang untuk partai. Harus ada jawaban, jangan didiam­kan saja. padahal di situ banyak masalah.

“Politisi kita itu mem­biayai politiknya sendiri. Begi­tu kampanye dia jual tanah, dia jual rumah. Nanti kalau kalah kasihan dia, rugi katanya, bangkrut, ada yang gila mala­han. Nah sekarang ini dipi­kirkan dong, sebab nanti dia berjuang sendiri. Begitu dia terpilih orang bilang, syukur­lah  nanti dia bisa kembali modal. Nah darimana dia balik modal, dari nyari uang, dan nyari uang itu disebut korupsi sekarang,” tegas Fahri.

Karena itu kata Fahri, DPR sedang meregulasi sis­tem pen­dukung, meregulasi sistem pembiayaan kos­nti­tuen, se­dang mergulasi sistem pem­biayaan aspirasi. “Ke­napa? Supaya jangan 560 politisi di DPR mencari uang dengan cara tidak diregulasi. Cara korupsi itu yang mau kita tekan. Regulasi keuangan poli­tik itu adalah syarat pem­beran­tasan korupsi,” ujar Fahri.

Fahri juga menjelaskan, di dunia ada tiga metode pem­biayaan politik. Metode perta­ma seperti di Eropa Barat yang sebagian besar dari biaya poli­tik bahkan ada negara yang 100 persen dibiayai negara.

Metode kedua ada yang ekstrim dibiayai donatur, do­nasi pasar, seperti di Amerika Serikat. Tidak ada batas mem­biayai politik, orang mau mem­biayai berapapun, orang mau menyumbang berapapun tidak ada batas asalkan dila­porkan dalam satu rekening yang diaudit oleh negara.

Pola ketiga ada yang sifat­nya gabungan dari keduanya, ada yang menggunakan ins­trumen negara termasuk pajak cukai dan lain sebagainya dalam rangka  meringankan pembiayaan politik.

Wacana Lama

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Luk­man Edy mengatakan, wacana par­tai politik dibiayai negara melalui APBN sebenarnya sudah muncul semenjak pem­bahasan UU Parpol tahun lalu, yang dilandasi oleh fungsi ideal sebuah partai politik, yaitu fungsi pilar demokrasi, pendi­dikan kebangsaan, rek­ruitmen calon pemimpin bang­sa dan fungsi agregasi aspirasi masya­rakat.

“Untuk menjalankan fung­si ideal tersebut, sebuah partai politik memerlukan dana yang besar, yang dengan kondisi sekarang jelas tidak bisa men­jalankan fungsi-fungsi tersebut secara maksimal,” kata politisi PKB ini.

Menurut Lukman Edy, ke­bi­jakan partai politik dibia­yai negara baru bisa dilaksanakan kalau sudah menyelesaikan konsolidasi demokrasi secara maksimal, yaitu treshold mak­simal sudah diterapkan.

“Kalau dengan treshold sekarang sudah dianggap ideal, maka syarat untuk menambah partai politik baru yang ikut pemilu diperberat. Pada in­tinya pembiayaan untuk partai politik oleh negara jangan sampai memperberat beban negara,” ujar anggota DPR Dapil Riau ini.

Sementara itu senator Sum­­­bar, Nofi Candra menga­takan, usulan bagi partai untuk mendapat suntikan dana Rp1 triliun dari pemerintah, hen­daknya tidak langsung diang­gap sebagai langkah bagi-bagi duit untuk partai politik. Kare­na dibalik rencana tersebut banyak sisi positif yang dapat diambil, terutama dari pen­cega­han korupsi dan peran aktif partai politik ditengah masyarakat. Menurut Nofi, ide tersebut bisa diterima jika pemerintah menyertakan sya­rat ketat dan aturan yang jelas bagi partai politik.

"Bukan rahasia lagi, sum­ber keuangan partai politik salah satunya berasal dari iuran atau sumbangan ka­dernya, yang menduduki jaba­tan baik di eksekutif maupun legislatif. Tidak mungkin hanya me­ngan­dalkan gaji saja untuk membantu partai," ujar Nofi.

Dengan adanya dana itu, jelas Nofi, Parpol sudah bisa membiayai dirinya sendiri, dan kader partai tersebut juga konsentrasi bekerja untuk rak­yat, sehingga fikiran untuk korupsi juga akan minim. "Ka­lau sudah dibiayai negara tentu BPK berhak mengaudit dana mereka. Kita bisa tahu kemana aliran dana mereka, apakah untuk kepentingan rakyat atau tidak" jelas Nofi. (h/sam/ndi)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]