Dari Satu Tenda ke Lain Gangguan

Teman saya itu bisa dika­takan orang baru di Padang, meski sudah bertugas kurang lebih satu tahun di kota ini. Sebagai orang baru, dia me­rasakan keanehan yang mung­kin tidak dia temukan di kota lain. Dia tidak biasa melihat pemandangan tenda pesta per­nikahan yang begitu lancang mengganggu arus lalu lintas, karena itu dia merasa ada sesuatu yang aneh, atau salah tepatnya. Sementara bagi mas­yarakat yang berdomisili di Padang atau yang sering pergi ke Padang, mungkin sudah terbiasa melihat tenda pesta pernikahan yang demikian, sehingga tidak merasa aneh lagi dan tidak memiliki keha­rusan untuk mengritisinya. Apakah masyarakat Padang menerima hal seperti itu seba­gai suatu kebenaran, atau su­dah terbiasa melihat hal yang salah karena mereka sendiri juga melakukan hal itu, sehing­ga kalau persoalan itu dikritisi, sama halnya dengan merobek baju di dada, walau mereka sebenarnya merasa terganggu?

Teman saya itu, barangkali sudah melihat tenda pesta pernikahan meluber sampai ke tengah jalan saat dia pertama kali tiba di Padang. Tetapi belum mengungkapkan kea­nehan itu, sampai dia sering menemukan hal demikian di banyak tempat di kota ini. Sama seperti yang saya rasakan: setelah menetap di Padang sejak tahun 2006, ketika awal kuliah, saya melihat dan mera­sakan hal itu. Bagaimana ter­gang­gunya kelancaran arus lalu lintas, akibat kesenangan sekelompok orang atas nama baralek. Merasakan baga­i­mana pengguna jalan harus mencari jalan lain yang lebih jauh dan menyulitkan, untuk sampai di tempat tujuan. Mera­sakan bagaimana jalur dua, hanya dipakai satu jalur ketika tenda pesta pernikahan menu­tup penuh seruas jalan.

Bertahun-tahun saya mera­s­akan hal itu. Dua tahun yang lalu, saya ingin menulisnya tetapi tidak kunjung ingin memulai, karena takut dinilai orang bahwa yang saya tulis ini hal yang konyol. Ketakutan saya bukan tanpa dasar, sebab saya merasa bahwa hal demikian seolah menjadi lum­rah dan bukan sebagai sesuatu yang salah. Saya takut, jika saya menulis hal itu, akan banyak orang yang marah kepada saya, karena mayoritas masyarakat sepertinya melakukan itu.

Membaca status BBM te­man saya itu, keinginan untuk m­e­ngritisi hal itu muncul kembali, bahwa memang, ten­da pesta pernikahan yang “ku­rang ajar” itu terasa sangat menganggu. Bahwa setelah tulisan ini terbit dan banyak orang marah kepada saya, saya tidak peduli.

Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan mereka yang berpesta, lantas semua orang terganggu karenanya. Apakah karena mereka berpesta, maka orang harus memaklumi bah­wa mereka sedang bersenang-senang dan boleh menganggu kepentingan umum? Apakah karena mereka berpesta, lantas fasilitas umum boleh dipakai dan orang lain tidak berhak melarangnya? Atau karena mereka tahu Pemerintah Kota Padang dan penegak hukum tidak akan menindak pelang­gar kepentingan umum, kemu­dian mereka nekat me­lang­garnya? Ironisnya, yang ber­buat demikian bukan hanya masyarakat, tetapi juga pejabat.

Memang harus dipahami, bahwa tidak semua orang mam­­­pu menyewa gedung per­te­muan untuk menggelar re­sepsi pernikahan, oleh karena itu mereka mendirikan tenda di depan rumah. Tetapi harus diingat juga pelajaran waktu Sekolah Dasar, bahwa kepen­tingan umum harus dida­hu­lukan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Harus diingat juga kata-kata yang mengatakan “Katuju dek awak, lamak dek urang”, bukan ma­lah melakukan tindakan yang me­nim­bulkan kata-kata “ka­tuju dek awak, urang berang”.

Sepertinya, segala hal yang berhubungan dengan kata “ten­da” di Padang ini selalu mem­bikin masalah. Tidak hanya tenda ceper, tenda biru (baca: tempat maksiat), tetapi juga tenda pesta pernikahan. Yang mem­bikin kita heran, Pe­merintah Kota Padang tidak bisa menyelesaikan masalah tenda-tenda itu. Lihatlah, ten­da ceper, yang ketika men­dengar namanya saja membuat orang alergi, berdiri kokoh bahkan bertambah banyak, seolah tumbuh dari dasar pantai. Bagaimana Pemerinta Kota Padang mau me­nye­lesaikan persoalan yang lebih besar jika masalah sepele macam tenda-tenda darurat saja tidak bisa diurai-putuskan. Pemerintah Kota Padang yang pu­nya aparat dan aparat pe­negak hukum lainnya ternyata lemah terhadap sekelompok orang yang berlindung di balik tenda sebagai perisai.

Masalah orang balarek ini tidak hanya habis sampai pada tenda saja. Namun, hiburannya juga mengganggu orang di sekitar. Organ yang dipakai orang untuk hiburan, sangat menganggu kenyamanan para tetangga saat beristirahat di malam hari. Dentuman musik dari speaker organ hingga lewat tengah malam, bahkan sampai subuh, sungguh mengganggu. Tapi tak seorang pun bisa melarang.

Kembali ke soal fasilitas umum yang digunakan orang untuk kepentingan pribadi. Bicara soal tugas pemerintah membersihkan fasilitas umum dari kepentingan yang meng­ganggu, memang menim­bulkan pesimisme dan kema­lasan yang parah dalam otak. Jangankan tenda pesta perni­kahan yang tidak muncul se­tiap hari, pedagang kaki lima yang berjejer di trotoar, mulai simpang lampu lalu lintas Alai sampai SD 03 di dekat itu tidak diperhatikan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Jangan ditanya soal penegak hukum. Walau setiap hari mereka melintas di sana, tapi seolah menjadi hal biasa saja. Apakah para penegak hukum di kota ini buta soal larangan me­manfaatkan fasilitas umum?

Teman saya itu bisa jadi salah. Karena persoalan de­mikian tidak hanya terjadi di Padang atau daerah lain di Sumatera Barat, tetapi juga terdapat di kota lain di luar provinsi ini. Namun masalah yang terdapat di sebuah kota tentu menjadi tanggungjawab oleh pemerintah kota dan penegak hukum setempat. (*)

HOLY ADIB
(Wartawan Haluan)