Golkar Sumbar ‘Tantang’ Pemerintah

Putusan Menkumham itu juga sempat dipertanyakan Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG), Mu­­ladi. Ia menilai alasan pengakuan Kemenkumham atas Ketua Umum Golkar Munas Ancol, tidak dapat diterima. Sebab, MPG tidak pernah me­mutuskan soal keabsahan salah satu Munas Golkar.

Baca Juga : Ada 52 Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kota Padang Tahun 2020, Penyebab Utama 'Hamil Duluan'

Dalam keterangannya di Kan­tor Kemenkumham, Selasa (10/3) kemarin, Kementerian Hu­kum dan HAM mengakui ke­pengu­rusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, keputusan tersebut diambil berdasarkan keputusan Mahkamah Par­tai Golkar yang me­nerima ke­pe­ngu­rusan Golkar ver­si Agung.

Baca Juga : Cuma 2 Menit, Cetak Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang dengan Anjungan Dukcapil Mandiri

“Seka­rang kita pu­tuskan bah­­wa yang kita terima adalah sesuai amar keputusan Mahkamah Par­tai Gol­kar (MPG) ha­sil Munas An­­­col di ba­wah ke­­pe­mim­pi­nan Agung Lak­­­sono,” ujarnya.

Yasonna mengatakan, menu­rut Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Par­pol No­mor 2 Tahun 2011, putusan mah­kamah partai bersifat final dan mengikat. Dasar tersebut yang menjadi landasan Yasonna untuk me­nga­kui kepengurusan Gol­kar versi Munas Ancol.

Baca Juga : Terdampak Pandemi Covid-19, Angka Pernikahan di Kota Padang Turun 10 Persen

“Sebelumnya kami sam­­­pai­kan bahwa per­selisihan hasil Mu­nas Bali dan Ancol ma­salah inter­nal yang harus di­se­le­saikan di in­ter­­nal, yaitu me­la­lui Mahkamah Partai. Setelah kita da­pat kepu­tusan soal Mah­­­ka­mah Partai, kita pelajari dan men­dalami pu­tu­san tersebut,” ka­ta Yasonna.

Sebanyak 19 Ketua Dewan Pim­pinan Daerah (DPD) Golkar kabu­paten dan kota  se-Sumatera Barat ditambah satu DPD Provinsi Suma­tera Barat mempertanyakan surat yang dilayangkan Menkum dan HAM Yasonna Laoly kepada DPP Golkar pada Selasa (10/3). Meski­pun tidak secara tegas menyatakan menolak keputusan Kemenkum dan HAM, Ketua DPD Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim mem­perli­hatkan ketidaksukaannya terhadap sikap Kemenkum HAM.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

“Pemerintah mestinya melihat secara rill. Jangan ikut berpihak. Putusan Mahkamah Partai jelas terbagi dua, Kemenkum dan HAM mestinya melihat ini,” terang Hen­dra, ketika dihubungi, Selasa (10/3).

Hendra juga mengatakan pihak­nya bersama seluruh Ketua DPD se-Sumbar dan se-Indonesia sepakat mempertanyakan apa yang dilaku­kan Kemenkum dan HAM. Kemu­dian juga turut mendukung pela­poran kepada Mabes Polri terhadap penyimpangan-penyim­pangan yang terjadi di Munas Ancol.

“Masa ada orang yang dari partai lain, membuat surat mandat atas nama Golkar dan datang ke Munas Ancol. Bahkan ada yang tidak punya hak suara datang dengan membawa mandat sebagai ketua dan sekretaris. Jika mau dibuat rusuh, ya seperti inilah jadinya,” ucap Hendra.

Terkait adanya kekhawatiran hal ini akan mempengaruhi Pilkada di Sumbar, ia mengatakan nantinya akan ada kebijakan yang memuat hal tersebut. Sebagai partai pemenang Pileg di Sumbar, Golkar memiliki andil yang cukup besar dalam menen­tukan peta perpolitikan di Sumbar.

“Yang jelas tidak ada gejolak di Sumbar, kami semua di Jakarta, satu suara,” tegas Hendra.

Sementara, pengurus Partai Golongan Karya Kota Padang me­nya­takan secara tegas menolak keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar versi Musyawarah Nasional di An­col. Kepengurusan yang diketuai Agung Laksono itu dinilai tak memiliki legitimasi.

“Kami masih mengakui Abu­rizal Bakrie sebagai ketua yang sah,” ujar Ketua Partai Golkar Padang Wahyu Iramana Putra.

Menurut Wahyu, yang memiliki legitimasi itu adalah Munas di Bali karena musyawarah itu sesuai de­ngan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Musya­warah itu juga, “Dihadiri para ketua DPD Golkar se-Indonesia,” ujar Wahyu.

Dia heran dengan adanya penge­sahan oleh pemerintah itu, padahal, menurutnya, Munas Ancol itu tak sesuai dengan AD/ART partai.

Dia mengatakan pengurus Gol­kar akan menindaklanjutinya lewat gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kebenaran akan terungkap nanti. Tunggu saja,” ujarnya.

Di samping itu, Wahyu menya­rankan sebaiknya para petinggi di dua kubu itu melakukan rekonsiliasi sehingga persoalan partai berlam­bang beringin itu tak berlarut-larut. Sebab, Wahyu menduga, ada upaya untuk memecah partai ini.

“Jika kader tak arif dalam menyi­kapi ini, Golkar akan kerdil,” katanya.

Dilapor ke Polisi

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, memastikan akan melaporkan kubu Agung Laksono ke polisi pada hari ini (Rabu, 11/3) besok. Menurutnya, pelaporan dilakukan atas permintaan kader-kader Golkar di daerah yang mene­mukan adanya pemalsuan dokumen dalam Munas Ancol, Jakarta, yang diselenggarakan kubu Agung.

“Itu satu upaya yang sudah di­min­ta oleh daerah-daerah, karena setelah kami dapat data dari suatu musyawarah partai, maka data itu kami cek ke daerah. Ternyata bahwa surat-surat kuasa itu banyak yang palsu,” ujarnya.

Untuk mengumpulkan data dan bukti mengenai dugaan dokumen palsu tersebut, Aburizal mengum­pulkan seluruh kader Dewan Pimpi­nan Daerah tingkat I dan II dari seluruh Indonesia. Menurut dia, sudah ditemukan bukti-bukti yang cu­kup untuk melengkapi laporan ke polisi.

“Banyak hak-hak suara itu ada­lah palsu, maka apa yang dinamakan Munas Ancol tentu itu tidak sah. Dari kader daerah saya mendengar akan melaporkannya ke polisi,” ujarnya.

Bingung

Di tempat terpisah, Ketua MPG, Muladi menilai alasan pengakuan Kemenkumham atas Ketua Umum Golkar Munas Ancol, tidak dapat diterima. Sebab, kata dia, MPG tidak pernah memutuskan soal keabsahan salah satu Munas Golkar.

Ditegaskan Muladi, keputusan MPG tidak bisa dijadikan acuan pemerintah untuk mengesahkan kepengurusan Golkar. Sebab, ma­jelis MPG tak berhasil memutuskan perkara dualisme Golkar dengan mufakat. Yang ada, kata dia, kepu­tusan MPG, adalah interpretasi pribadi para hakim.

“Terus terang, saya sebagai Ketua MPG, juga bingung. Kita tidak sekalipun memutuskan Munas yang sah,” ujarnya.  Mantan Menteri Kehakiman itu menegaskan, penge­sahan Kemen­kumham atas kepe­ngu­rusan Golkar Munas Ancol, tidak sesuai dengan keputusan MPG.

Peruncing Kisruh

Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara, Ridwan Bae meni­lai, putusan Menkumham tersebut membuat Partai Golkar terombang ambing. Lebih dari itu, putusan itu juga dinilai akan membawa perse­teruan Golkar lebih meruncing lagi.

Ridwan yang dekat dengan Abu­rizal Bakrie ini menilai harusnya negara tidak mengintervensi dengan mengeluarkan surat yang malah membuat bingung masyarakat. Sela­ma ini, kubu Aburizal merasa sudah melaksanakan amanat partai, Un­dang-undang partai, dan masih ada proses hukum yang belum selesai. “Negara malah mengombang am­bing kita, padahal proses hukum di PN Jakbar saja juga belum final,” ujarnya.

Tak Ada Sapu Bersih

Sementara itu AGung Laksono memastikan, pihaknya tidak akan melakukan sapu bersih terhadap kubu Aburizal Bakrie yang diha­silkan Munas Bali. Susunan kepe­ngurusan dipastikan akan menga­komodasi pengurus hasil Munas Bali meski Menkumham hanya mengakui pengurus hasil Munas Jakarta.

Ia juga akan akan berkomunikasi dengan pimpinan Golkar hasil Munas Bali untuk merumuskan susunan kepengurusan secara bersa­ma. Bagi Agung, prioritas setelah keluarnya putusan Menkumham adalah mengembalikan soliditas Golkar dengan mengajak kubu Aburizal masuk dalam kepengu­rusan berdasarkan penilaian pada prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).

“Ada berbagai cara, menyam­paikan surat, mendekati satu per satu nama yang kami nilai PDLT-nya tinggi, tidak punya masalah hukum, dan bukan pihak keonaran,” ujarnya.

Menurut Agung, penyusunan kepengurusan dengan melibatkan kubu Aburizal dapat mengem­bali­kan suasana nyaman di internal Golkar. Ia mengaku tak akan segan menemui langsung Aburizal Bakrie untuk mencari jalan terbaik dalam penyusunan pengurus.

“Kami tidak ingin membangun permusuhan, kami buka selebar-lebarnya. Jumlah pengurus bisa bertambah atau berkurang, kami harap Pak Akbar Tandjung mau bergabung,” ungkap Agung.

Ricuh

Hingga tadi malam, kubu Aburi­zal Bakrie masih menggelar rapat konsolidasi bersama sejumlah pim­pinan DPD I dan II Partai Golkar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Namun rapat itu diwarnai kericuhan setelah salah seorang dituding seba­gai penyusup.

Kericuhan terjadi saat Aburizal menyampaikan pidatonya. Tiba-tiba saja, terjadi keributan di bagian belakang ruangan.Seseorang yang dituding sebagai penyusup itu ter­nya­ta sedang dipukuli oleh kader-kader Golkar lainnya. Terlihat Wasekjen Partai Golkar Ali Moch­tar Ngabalin ikut memukuli pria itu. “Penyusup ini, penyusup, orangnya Yorrys ini,” kata kader Golkar yang ikut mengerumuni pria bertato itu.

Kejadian terjadi beberapa saat hingga Aburizal pun menghentikan pidatonya. Sebelum terlanjur babak belur, pria yang dituduh sebagai penyusup itu langsung diamankan oleh polisi.

Wapres Jusuf Kalla menilai keputusan Menkumham tersebut sedianya mengakhiri kisruh internal Partai Golkar. Menurutnya, masing-masing kubu harus menaati putusan MPG yang memenangkan kubu Agung Laksono.

“Ya kita harus menaati keputu­san mahkamah partai yang kemu­dian disahkan oleh Menkum­ham, begitu garis hukumnya yang jelas, ya kita kita ikut hukum saja,” ujarnya.

Mengenai langkah kubu Aburi­zal Bakrie yang tengah mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kalla hanya menga­takan bahwa pengadilan sejak awal meminta agar permasalahan ini diselesaikan melalui mahkamah partai. “Maka hasilnya harus didaftar ke pemerintah, pemerintah sudah keluarkan pengesahannya, ya selesai sudah,” sambung Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan bahwa kubu Agung selanjutnya harus meng­akomodir kubu Aburizal sesuai dengan perintah mahkamah partai. Terkait kemungkinan Golkar berga­bung dalam koalisi pemerintah setelah pengurusan Agung disahkan, Kalla tidak menjawabnya tegas. Ia hanya mengatakan bahwa selama ini Ia sudah dekat dengan kubu Aburi­zal maupun Agung.

“Namanya politik sekarang pun sudah dekat. Sebelum keputusan, Ical pun sudah berkawan baik de­ngan saya, semua sudah dekat pe­merintah. Kan APBN kemarin kan cepat tidak ada masalah,” ujar dia. (h/eni/lex/bbs/kom/dtc/viv/ral/sis)