Korban Pembebasan Lahan Tak Bisa Tempati Rusunawa

“Sejauh ini, pemko tidak menyediakan tempat bagi ma­sya­rakat yang kena dampak pembangunan Jalan Samu­dera, seperti di rusunawa. Pemko tidak menyediakan rusunawa, kerena tidak ada permohonan ke pemko se­belumnya,” tuturnya.

Baca Juga : Tahun 2020, Capaian PAD Perumda AM Kota Padang Melebihi Target

Ditambahkannya, bahkan apabila ada masyarakat yang mengajukan surat per­mohonan ke Pemko Padang untuk ting­gal di rusunawa belum juga bisa dikabulkan untuk saat ini. Disebabkan, rusunawa masih dalam pendataan ulang dan penertiban oleh UPTD.

Masyarakat yang terkena pelebaran Jalan Samudera, juga mendapat perhatian dari Om­bud­sman RI Perwakilan Sum­bar. Ombudsman men­yaran­kan Pemko Padang un­tuk men­ye­di­a­kan tempat ting­gal di rusunawa.

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Umumkan Pemenang Lomba Karya Tulis Artikel HUT ke-46 Tahun

Assisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yunesa Rahman mengatakan, masya­rakat pasca pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Sa­mu­dera di kawasan Pantai Padang, cukup memprihatinkan. Ada dari mereka yang berada pada ekonomi yang rendah, se­hing­ga tidak mampu untuk mem­bang­un rumah. “Ganti memang telah di­bayar­kan, akan tetapi dengan uang sebanyak itu apa­kah cukup untuk membangun ru­mah baru lagi,” ucapnya.

Apabila Pemko Padang ber­sedia untuk memindahkan masya­rakat tersebut ke rusu­nawa, me­nurut Yunesa, pemko juga harus mempertimbangkan kondisi ma­sya­rakat tersebut. Seperti halnya, pertimbangan jarak ke tempat akses kerja, jarak sekolah anak-anak dan biaya pindah mereka. (h/mg-isr)

Baca Juga : Ada 52 Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kota Padang Tahun 2020, Penyebab Utama 'Hamil Duluan'