Agustus, Pembangkit Listrik DKP Beroperasi

Kepala DKP Padang, Afri­zal Khaidir mengatakan, per­kiraan pengoperasian pem­bangkit listrik tenaga metan itu didapatkan setelah pihak pe­merintah pusat telah mela­kukan tender terhadap genset yang akan dipakai untuk meng­hasilkan listrik.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

“Kami sudah diberitahu, bahwa tender pengadaan gen­set sudah dilaksanakan. Di­per­kirakan, dalam tiga atau empat bulan ini, genset itu bisa tiba di Padang dan pada Agustus, pembangkit listrik bisa di­ope­rasikan,” katanya.

Jika selama ini, sampah hanya dibuang di tempat pem­buangan akhir di TPA Aia Dingin, ke depan sampah-sampah yang sudah me­ng­gu­nung itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasil en­ergi listrik.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Pemanfaatan sampah se­bagai penghasil energi listrik dengan memanfaatkan gas metan, yang dihasilkan dari tumpukan sampah yang di­hasilkan dari rumah tangga maupun pasar tersebut.

Kota Padang merupakan satu dari dua kota yang di­jadikan pilot project pe­ma­nfaatan gas metan, yang di­ha­sil­kan sampah menjadi energi listrik.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Dikatakannya, pe­man­faa­tan gas metan yang dihasilkan sampah tersebut dengan me­nam­bang gas dari zona pem­buangan yang sudah tidak aktif lagi. ”Saat ini, di TPA Aia Dingin, ada empat zona pe­numpukan sampah. Dua zona masih aktif, se­mentara dua lagi sudah tidak aktif atau sudah penuh. Gas metan, yang kami tambang dari dua zona tadi yakni zona A dan B,” katanya.

Dari dua zona tadi, di­perkirakan akan mampu meng­hasilkan tenaga listrik men­capai 130.000 watt atau 130 KVA, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik bagi operasional TPA Aia Dingin, serta masyarakat sekitar.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

“Juga tidak tertutup ke­mungkinan, akan disalurkan ke PDAM. Selain itu, nantinya juga akan memiliki nilai eno­nomis,” lanjutnya.

Saat ini, dari dua zona penambangan gas metan ter­sebut, ada sekitar 29 titik sumur yang akan meng­hasil­kan gas metana. Gas yang di­hasilkan itu, akan disatukan di separator, selanjutnya dialir­kan ke genset.

“Jadi, nanti mesin itu bisa digerakkan dengan me­ng­gu­na­kan gas metan tanpa BBM. Dari operasional mesin ge­ne­rator tersebut, akan dihasilkan 130 KVA listrik perhari,” katanya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Yan­dri mengatakan, pemanfaatan gas metan yang dihasilkan sampah itu, artinya sampah yang selama ini diproduksi masyarakat tidak lagi hanya dibuang atau ditumpuk di TPA saja. Tapi, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dengan meng­hasilkan listrik ini. Kami harap, pemanfaatannya nanti bisa disalurkan ke masyarakat juga.

Selain persoalan listrik, beberapa pekerja non PNS di lingkungan DKP masih me­nge­luhkan minimnya honor yang mereka terima tiap bu­lan. Paling tinggi, mereka hanya menerima Rp1,250 juta. ”Ada yang menerima Rp900 ribu perbulan. Kami mohon, anggota dewan bisa memperjuangkan minimal setara UMP,” kata Muzli, salah seorang tenaga non PNS di DKP, yang mengaku sudah bekerja di dinas itu selama 30 tahun.

Menyikapi hal itu, Helmi Moesim menyatakan pada penganggaran APBD 2015 lalu, pansus pembahasan soal gaji ini sudah menyepakati kenaikan upah pekerja non PNS di lingkungan DKP.

“Namun entah kenapa saat disahkan, ternyata ada pe­motongan dilakukan di TAPD. Kami, tidak bisa mengawal sampai ke sana. Ke depan, kami akan coba maksimalkan pembahasan di Komisi III yang menjadi mitra DKP, sehingga bisa terkawal sampai penge­sahan,” katanya. (h/ade)