Oknum Anggota DPRD Pasaman Dilaporkan ke Kejaksaan


Kamis, 12 Maret 2015 - 19:10:55 WIB
Oknum Anggota DPRD Pasaman Dilaporkan ke Kejaksaan

Terkait dilaporkannya oknum DPRD Pasaman inisial M dari PPP, Ketua Fraksi PPP DPRD Pasaman, Sawal Dt Putih, SH, kepada wartawan menyebutkan, pihaknya segera melakukan kunjungan ke Kejaksaan Simpangempat Pasbar untuk mencari kebenaran informasi yang beredar.

Baca Juga : Hampir Tiap Tahun, Ada Ratusan PNS Sumbar yang Pensiun

Bila terbukti ada indikasi korupsi, menurut aturan partai, yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatannya sementara. “Terkait dengan laporan dugaan korupsi itu, sikap partai adalah menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kejaksaan. Setelah informasi dan bukti-bukti lengkap, partai akan mengambil sikap. Memang secara partai, kita belum pernah memanggil anggota DPRD inisial M tersebut, namun secara pribadi saya pernah bertanya, jawaban yang bersangkutan tidak ada masalah,” terang Sawal.

Sementara itu, Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Pasaman, Hendri Rosya belum mau berkomentar lebih banyak. Dia ingin meminta kejelasan kepada pihak Kejaksaan Simpang Empat, terkait dengan kasus tersebut.

Baca Juga : Pelamar CPNS Sumbar 2019 Tembus 25 Ribu Orang

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Yudi Indra Gunawan, SH melalui Kasi Pidsus, Ihsan, membenarkan adanya laporan kasus dugaan korupsi tersebut ke kejaksaan. Saat ini masih dalam penyelidikan.

Pengadaan barang Pengadaan Pakaian Linmas Kejorongan dengan kode lelang 290301 yang terletak pada satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dengan pagu anggaran Rp1.584.000.000 dan terkoreksi dalam harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp1.257.548.000 yang dimenangkan oleh CV Ditya dari 66 peserta lelang.

Baca Juga : Sebanyak 13 Orang Guru Mengaji Terima Bantuan Kelengkapan Pakaian

Ketika dikonfirmasi ke oknum anggota dewan inisial M, dia membenarkan dirinya dimintai keterangan oleh Kejaksaan Simpangempat. Namun menurut M, siapa saja berhak dimintai keterangan oleh kejaksaan. Selaku warga negara yang taat hukum, M telah memberikan keterangan kepada pihak kejaksaan.

M melanjutkan, sewaktu pengadaan proyek pakaian Linmas tersebut dipajang di LPSE, dia yang memiliki perusahaan mengikuti proses tender sesuai prosedur yang berlaku. “Semua prosedur lelang saya ikuti sesuai mekanismenya. Kalau mengenai perencanaan yang salah, itu bukan domain saya,” ujar M, saat dihubungi Haluan via telepon genggamnya.

Baca Juga : Tahun Ini, Nagari Koto Ranah Pessel Prioritaskan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

M mengaku ikut main proyek, sebelum Pemilu Legislatif dilaksanakan. Posisinya waktu itu adalah calon legislatif yang telah masuk DCT. “Proses lelang itu sudah selesai sebelum Pileg digelar. Kalau sekarang, perusahaan saya sudah dialihkan kepada adik saya,” terang M.

Menurut M, dia dilaporkan oleh LSM karena salah paham tentang dirinya yang juga kader PPP, sementara Bupati Pasbar juga dari PPP. Namun, M tetap teguh pada pendirian kalau dirinya tidak bersalah. M pun membantah kalau proyek tersebut tidak ada istilah dikondisikan. (h/col)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]