Menakar Pemilukada Serentak


Kamis, 12 Maret 2015 - 19:22:50 WIB
Menakar Pemilukada Serentak

Lebih jauh, mereka pada umumnya telah “berani” me­nerima kemenangan dan/atau kekalahan kandidatnya ma­sing-masing dengan lapang dada. Ambil contoh, manakala keputusan telah diambil mere­ka pada umumnya secara lego­wo dapat menerima keputusan tersebut. Inilah, yang saya maksud dengan angin segar praktik demokrasi.

Angin segar praktik de­mokrasi lainnya ditandai de­ngan bermunculannya calon kepala daerah di luar yang diusung oleh partai politik. Mereka lazim disebut sebagai calon kepala daerah in­de­penden. Bermunculannya ca­lon kepala daerah independen tersebut dilihat dari perspektif demokratisasi dapat dibilang positif. Lantaran putra/putri terbaik daerah yang bukan kader partai politik pun me­miliki hak yang sama untuk memimpin terselenggaranya pembangunan di daerahnya masing-masing.

Semakin menarik karena ternyata calon kepala daerah independen pun ada yang benar-benar terpilih menjadi kepala daerah. Sayangnya setelah terpilih menjadi kepala daerah, ada di antaranya yang kemudian memutuskan men­jadi anggota partai politik. Padahal, seharusnya dia tetap sebagai kepala daerah yang non partisan. Sebab, hemat saya, kepala daerah yang diusung partai politik pun kalau sudah menjabat dia tidak lagi men­jadi abdi partai politik. Dia sudah harus memosisikan diri sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Kendati demikian, harus kita akui masih terdapat sejum­lah kelemahan yang terjadi dalam pemilukada yang di­lang­sungkan di negara kita. Antara lain data pemilih yang kurang akurat, sebagian aparat yang terkesan me­mihak pa­­da salah satu ca­lon ke­pala dae­r­ah, dan pe­ngawasan pelak­sanaan pe­milukada dari ma­sya­rakat yang juga masih lemah.

Selain itu, harus kita akui terdapat sejumlah pelanggaran pemilukada yang terjadi ham­pir di semua daerah yang telah melangsungkan pemilukada. Pelanggaran tersebut pada umumnya dilakukan oleh para petugas partai pendukung calon kepala daerah dan sim­patisannya. Dalam konteks ini masih kerap terlihat pro­pa­gan­da hitam (black pro­pa­ganda), politik uang (money politic), dan pemaksaan ke­hen­dak yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertang­gungjawab.

Pemilukada dengan segala kelebihan dan kekurangannya akan dilangsungkan secara serentak mulai Desember 2015. Peristiwa pemilukada serentak ini akan menjadi taruhan demokrasi di negara kita. Oleh sebab itu dengan melihat beberapa kali penye­lenggaraan pemilukada di beberapa daerah, pemerintah pusat diharapkan dapat mem­persiapkan penyelenggaraan pemilukada serentak tersebut lebih baik lagi.

Pemilukada serentak diha­rapkan benar-benar menjadi ajang “pesta” demokrasi. Pe­milukada serentak diharapkan benar-benar mampu me­ning­katkan kualitas de­mok­rasi di negara kita. Ir­man Gusman (DPD RI) ketika berbicara di hadapan pejabat daerah dan KPUD se-Jawa Barat di Ban­dung, Rabu  (11/3) mengat­akan, “Kami harapkan tak ada lagi kendala soal teknis. Soal biaya pengadaan logistik misal­nya sudah tak ada masalah. Ka­mi pun sudah bicara dengan Men­dagri dan mereka menya­ta­k­an siap melaksanakan. Pemi­lu­kada ini memang hajat besar na­mun harus bisa sukes di­gelar”.

Intinya, dia berharap pemi­lukada yang dilangsungkan secara serentak di 272 kabu­paten/kota itu dapat berjalan dengan sukses. Irman Gusman mengatakan, penyatuan pe­milukada secara serentak me­miliki tujuan luhur yakni me­ningkatkan kualitas demokrasi di negara kita. Bagi Irman, meningkatnya kualitas de­mokrasi tersebut sebenarnya sudah punya korelasi dengan meningkatkatnya kualitas hi­dup masyarakat. Hal ini tam­pak jelas dengan melihat kon­disi ekonomi secara makro dalam lima belas tahun terakhir.

“Memang belum sem­pur­na, secara kualitas de­mokrasi Indonesia masih berada di posisi 55 dunia, di bawah Thailand dan Timor Leste. Inilah (salah satu) yang jadi masalah dan (akan) terus di­perbaiki sebab fakta men­ga­takan negara-negara paling sejahtera di dunia, ranking teratasnya adalah negara de­mokrasi. Target inilah yang kita kejar dengan semakin me­naikkan kualitas pemilukada,” imbuhnya.

Diakui Irman, me­nye­leng­garakan pemilukada secara berkualitas memang tidak mudah. Perlu persiapan yang baik dan sikap imparsial dari pada pihak penyelenggara. Di samping itu perlu adanya jiwa besar dari para pelaku yang ikut berkompetisi. Dalam kaitan ini bila mereka yang ikut berkompetisi dalam pe­mi­lukada sudah berjiwa besar tentu perjanjian siap menang siap kalah pun tidak diperlukan lagi. Masalahnya, berjiwa besar itu bukanlah perkara mudah. Sebab, logis belaka bila mereka yang ikut berkompetisi dalam pemilukada itu telah me­ngeluarkan dana ini dan itu yang sangat besar.

Mewujudkan pemilukada berkualitas di Indonesia me­merlukan waktu lama. Pre­diksi saya sekurang-ku­rangnya memerlukan waktu lima ta­hun. Namun, bila kita ber­sungguh-sungguh me­la­kukan langkah-langkah yang se­me­s­tinya, kiranya pra­kiraan waktu ter­sebut masih dapat d­iper­singkat. Ma­sa­lahnya, langkah-langkah apa saja yang se­mes­tinya kita lakukan itu?

Pertama, calon kepala dae­rah seyogyanya figur yang sudah dikenal dengan baik kualitasnya oleh calon pe­milihnya. Dalam konteks ini figur dimaksud sebaiknya bukan figur yang tiba-tiba turun dari langit ketujuh. Figur yang dimaksud sebaiknya da­tang dari kalangan mereka sendiri. Hal ini cukup penting karena diyakini akan lebih “mudah” membangun hu­bu­ngan emosional antara kepala daerah dengan rakyatnya.

Calon kepala daerah yang datang dari kalangan mereka sen­diri biasanya akan lebih “m­­u­dah” men­dapatkan duku­ngan nyata dari calon pe­mi­lihnya. Ji­ka demikian, calon pe­­milih biasanya tidak akan mem­­persoalkan dia diusung o­leh partai apa dan oleh siapa. Ba­h­­kan, calon pemilih pun akan dengan sukarela men­du­kung­nya. Maka, seandainya me­­reka diiming-imingi de­ngan uang pun lumrahnya ti­dak akan berpindah ke lain hati.

Uniknya, bila sudah de­mikian, calon pemilih itu tidak lagi menghiraukan visi dan misi calon kepala daerah. “Apa pun visi dan misi dia, kami tetap akan memilih dia”, kata mereka. Inilah pentingnya membangun kepercayaan (trust) ter­lebih dahulu. Se­makin kuat trust itu semakin kuat pula dukungan yang akan diberikan.

Perilaku demikian bia­sanya terjadi di kalangan pe­milih tradisional. Tentu ada kele­mahannya. Namun perlu kita sadari jumlah pemilih tra­disional ini masih sangat ba­nyak. Kedua, calon kepala daerah seyogyanya figur yang sudah mengenal dengan baik kualitas calon pemilihnya. Dengan kata lain, dia adalah figur yang sudah mengenal dengan baik apa saja ke­bu­tuhan dasar pemilihnya. Mi­salnya, calon pemilih ber­angan-angan dapat memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari. Misalnya lagi, calon pemilih berangan-angan mendapatkan layanan kese­-hatan secara gratis. Atau kalau pun harus membayar, mereka mampu membayar dengan uang sendiri dengan catatan harganya terjangkau.

Dengan begitu, calon ke­pala daerah yang sudah me­ngenal dengan baik calon pemilihnya itu tanpa harus mem­bohongi calon pe­milih­nya dia akan merumuskan visi dan misinya sesuai dengan angan-angan calon pemilihnya.

Bila dua “karakteristik” calon kepala daerah tersebut dimiliki oleh calon kepala daerah yang hendak ber­kom­petisi pada pemilukada yang akan datang, hemat saya, dia akan terpilih secara demo­kratis. Dapat dikatakan demi­kian karena untuk me­me­nang­kan pemilukada, calon kepala daerah tidak selayaknya men­cederai nilai-nilai demokrasi. Dengan kata lain dia tidak selayaknya membagi-bagikan uang untuk membeli suara calon pemilih. Mari kita ucap­kan: Selamat datang pemi­lukada. Selamat datang de­mokrasi. (*)

 

MAHMUD YUNUS
(Tenaga Pengajar STIT Muhammadiyah Banjar, Jawa Barat)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]