Mayoritas Eksaminator Tak Setuju Putusan Hakim Sarpin


Kamis, 12 Maret 2015 - 19:25:10 WIB
Mayoritas Eksaminator Tak Setuju Putusan Hakim Sarpin

Pandangan berbeda disam­paikan oleh Elwi Danil. Tapi soal rekomen­dasi yang diberikan oleh para eksaminator lain. Dima­na, rekomendasi tersebut ber­bunyi KPK harus melan­jut­kan­penyelidikan terhadap pemohon BG sebagai tersangka. Katanya semua pihak harus taat hukum.

“Saya tidak sependapat de­ngan rekomendasi yang perta­ma. Sebab dengan dikeluarkan putu­san prape­radilan maka sejak saat itu penyidikan terhadap BG harus dihentikan demi hu­kum,”­katanya.

Para eksaminator lain seperti Sudi Prayit­no, ­Gandjar Laksmana, Shidarta, dan Shinta Agustina, menyatakan tidak setuju dengan putusan Hakim Sarpin.

Menurut UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, praperadi­lan­mempunyai kewenangan terba­tas. Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan pasal 77 sampai pasal 88  KUHAP adalah memeriksa sah atau tidak­nya upaya pak­sa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Ditambah dengan pasal 95 dan pasal 97 KUHAP, memeriksa dan memutuskan ganti kerugian dan rehabilitasi.

“Dari KUHAP tersebut di­ke­tahui bahwa praperadilan cuma bisa menguji sebagian kewe­nangan penyidik dalam melaku­kan penyidikan dan seba­gian kewenangan penuntut umum dalam melaku­kan­penun­tutan. Dari kewenangan yang diuraikan, sudah jelas tentang penetapan tersangka tidak termasuk da­lam kewenangan prapera­dilan. Penemuan hukum oleh Ha­kim Sarpin dalam pasal 77 huruf a KUHAP dimasuk­kan­pene­tapan tersangka merupakan sebuah kekeliruan,” kata Sudi Prayitno, eksaminator berlatar belakang sebagai advokat itu.

Shinta Agustina menyam­paikan, kesimpu­lan­Hakim Sar­pin yang mengatakan bahwa pe­mo­hon (BG) bukanlah subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewena­ngan KPK, dinilainya sangat keliru.

Dari hasil pembahasan eksa­minator itu, mereka­mereko­men­d­asikan, KPK agar membuka kembali proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pemohon, dan terlebih dahulu melengkapi bukti-bukti yang menunjukkan KPK telah memenuhi seluruh kualifikasi pasal 11 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Ke­dua, Mahkamah Agung perlu menggu­­nakan fungsi penga­wa­sannya untuk memastikan setiap hakim mematuhi hukum acara pidana. Ketiga, kepada pem­bentuk UU (pemerintah dan DPR) segera merevisi ketentuan tentang praperadilan yang diatur dalam KUHAP. (h/eni)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]