Wako Solok 8 Jam Diperiksa KPK


Kamis, 12 Maret 2015 - 19:27:42 WIB
Wako Solok 8 Jam Diperiksa KPK

“Saya dimintai konfirmasi tentang penjualan eks rumah dinas bupati mulai jam 10.00 WIB pagi  dan baru berakhir jam 18.00 WIB sore. Saya dicer­ca sekitar 14 pertanyaan uta­ma,”ujar Irzal Ilyas melalui telepon selularnya.

Kepada tim penyidik KPK, Irzal Ilyas mengungkapkan bah­wa ia  baru mengetahui kalau eks rumah dinas bupati itu telah dijual pada tahun 2012. Padahal tanah dan bangunan itu telah dijual Bupati Solok, Drs.H. Syamsu Rahim bersama sama aparaturnya tanggal 5 Agustus 2011.

Di samping itu, Irzal juga mengatakan Pemerintah Kabu­paten Solok tidak pernah mem­beritahu baik rencana penjualan maupun pelaksanaan penjualan atau pelelangan. Padahal Pemerintah Kota Solok sendiri sangat mem­butuhkan tanah tersebut dan  ingin membeli semua asset Kabupaten Solok yang  berada di Kota Solok dengan harga yang  wajar. Terutama asset Kabupaten Solok yang sudah tak terpakai lagi.

Secara etika semestinya proses lelang ini diberitahukan kepada Pemko Solok. Karena ini menyang­kut penggunaan tanah itu oleh pihak ketiga nantinya. Apa pun yang akan dibangun oleh pihak ketiga atau pembeli diatas tanah tersebut harus seiizin Pemerintah Koata Solok,agar bangunan dan kegunaannya sesuai dengan tata ruang.

Di hadapan tim penyidik KPK, Irzal Ilyas mengatakan, Pemerintah Kota Solok telah mengajukan pena­waran peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabu­paten Solok yang sudah tak terpakai itu pada tanggal 25 Oktober 2010 lau. Ada sepuluh  lokasi yang ditawar ketika itu,dan enam dian­taranya  berhasil dilakukan tukar menukar atau ruislaag.

Sementara empat lokasi lagi belum dapat dilakukan ruislaag karena berbagai alasan. Dian­taranya, tanah bekas kantor bupati tidak bisa dilakukan ruislaag karena telah dibangun oleh Pemerintah Kabu­paten Solok sebagai tempat perbe­lanjaan atau ruko Solinda. Tanah bekas kantor Dinas Pendi­dikan dan Kebudayaan juga tidak bisa dilaku­kan ruislaaag karena sertifikat tanah­nya belum ada kejelasan. Sedangkan tanah dan bangunan eks rumah dinas bupati tidak bisa dilakukan ruislaag karena masih dipakai oleh Pemkab Solok sebagai kantor Badiklat.

Sebagai bukti keseriusan Pemko Solok untuk memiliki tanah dan bangunaeks rumah dinas bupati itu, Pemko Solok bahkan telah me­ngang­garkan dana untuk pembelian tanah tersebut dalam APBD Kota Solok tahun 2011.

Kepada tim penyidik KPK, Irzal Ilyas juga memaparkan asal usul tanah eks rumah dinas bupati yang telah terjual itu. Dikatakannya,tanah itu berasal dari tanah ulayat masya­rakat adat Kota Solok yang dipin­jamkan kepada Pemerintah Kabu­paten Solok. Tanah itu dipinjamkan untuk digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah.

“Begitu tanah itu dipin­jamkan, maka tanah itu berubah status menjadi asset daerah Kabupaten Solok.Pada tahun 2013 tanah itu disertifikatkan oleh Pemkab Solok dengan satatus hak pakai dan pada tahun 2012  tanah itu berubah status menjadi hak milik atas nama Nofi Candra SE,”ujar Irzal Ilyas.

Kantongi Nama Tersangka

Dari Padang dilaporkan, penyi­dik Kejati Sumbar saat ini tengah menyidik beberapa kasus dugaan korupsi di tubuh Pemko Solok. Kasus pertama adalah dugaan ko­rup­si di Setko Solok tahun 2008. Pada kasus ini, penyidik telah mengantongi beberapa nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka, setelah memeriksa 14 saksi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejati Sumbar, Sugiyono di kan­tornya,  Kamis (12/3).

Didesak siapa saja tersangka tersebut, Sugiyono mengaku, pihak­nya tengah melengkapi beberapa hal, jadi belum bisa diekspos. Dari 14 saksi tersebut, dari catatan Haluan, juga ada nama Bupati Solok Syamsu Rahim (SR) juga turut diperiksa. Ia diperiksa  15 Januari lalu.

Pemeriksaan itu dilakukan tim penyidik di Kantor Kejati Sumbar selama tujuh jam dengan 15 per­tanyaan pokok. Dia diperiksa terkait wewenangnya sebagai Walikota Solok ditahun 2008. Dua putra terbaik Solok Raya itu sempat duet menjadi Wako Wawako Solok, 2005-2010 lalu.

Mantan wawako Solok 2005-2010 itu disuguhi 15 pertanyaan pokok. Selain itu, sejumlah pejabat lain juga telah diperiksa sebelumnya. Pejabat tersebut di antaranya man­tan Kepala Dinas Pengelolaan Keua­ngan dan Aset (DPKA) Kota Solok, Kepala Bagian Rumah Tang­ga, Bendahara Penyelenggara dan Ke­pa­la DPKA Kota Solok yang masih aktif. Mereka diperiksa tim penyidik beranggotakan 5 orang yang diketuai penyidik, Idial.

Seperti diketahui, Kejati Sumbar telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) No 06/N.3/Fd.1/01/2015 tertanggal 5 Januari 2015 atas kasus dugaan korupsi di tubuh Pemko Solok tahun 2008. Untuk kasus dugaan korupsi perja­lanan dinas luar fiktif kerugian keuangan negara sekitar Rp787 juta. Sedangkan dua kasus lainnya, duga­an korupsi honor pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah, kerugian negara diperkirakan seki­tar Rp531 juta. Untuk kasus dugaan korupsi biaya rumah tangga kepala daerah, kerugian keuangan negara sekitar Rp303 juta. (h/tim/hel)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]