Selembar Surat Suara Dihargai Rp300

Komisioner KPU Sumbar bidang Logistik, Fikon menga­takan persamaan persepsi itu sangat penting. Soalnya hal itu akan berhubungan dengan pla­fon anggaran Pilkada yang akan digunakan KPU.

“Bagi kami, daftar satuan harga untuk pelaksaaan itu diukur berdasarkan  standar biaya khusus (SBK). Berbeda dengan pola yang diterapkan di Pemprov Sumbar yang meng­gunakan standar biaya umum (SBU). Itu kami lakukan karena anggaran Pil­ka­da ini masuk dalam kelom­pok hibah khusus,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pe­ngang­garan Pilkada yang kem­bali disingkronkan KPU Sum­bar dengan KPU kabu­paten/ kota, diantaranya me­nyang­kut biaya pembelian dan pem­buat­an kertas suara, biaya pendis­tribusiannya hingga ke KPU kabupaten/ kota, serta biaya untuk pelipatan surat suara.

“Sebenarnya ada banyak item yang kami bahas dalam rapat bersama itu, dan apa yang saya terangkan tadi baru seba­gian kecilnya saja,” ulasnya.

Diantara daftar satuan har­ga logistik pilkada yang direvisi itu bisa dilihat, contohnya dari biaya pelipatan surat suara. Jika pada Pilpres lalu biaya untuk pelipatan satu suara suara sebesar Rp100 sampai Rp200 per lembar, maka un­tuk Pilkada serentak nanti, KPU akan menetapkannya sebesar Rp300 per lembar. Dan harga itu adalah kesepa­katan seluruh KPU kabupaten/ kota.

Terkait kepastian kapan dimulainya tahapan Pilkada serentak, menurut Fikon, pi­hak­nya masih menunggu ke­luar­nya Peraturan KPU (PKPU) dari KPU pusat. Mes­ki belum tahu persisnya taha­pan itu dimulai, Fikon berha­rap semua pihak khususnya bisa mempersiapkan diri. ”Kesiapan ini yang paling penting. Sebab, pra tahapan sudah akan dimulai. Angga­rannya harus sudah siap,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Sekre­taris KPU Sumbar Arlis me­nye­butkan untuk saat ini KPU Sumbar kembali menyusun usulan anggarannya, terlebih bagi anggaran pilkada yang tadinya belum masuk dalam pembiayaan hibah khusus. Sejauh ini, KPU memang su­dah mengajukan anggaran un­tuk pelaksanaan pilkada lang­sung 2015 kepada Pemprov Sumbar sebesar Rp60 miliar, namun dialokasikan sebesar Rp45 miliar.

“Namun kenyataan yang kami terima bahwa aturan pencairan dana pilkada masih menunggu surat dari pusat karena hibah dana untuk pilka­da itu masuk dalam kategori hibah khusus. Ya terpaksa kami menunggunya,” tambah­nya.

Menurutnya, dari hasil pertemuan dengan semua KPU kabupaten kota yang digelar di kantor KPU Sumbar itu, nantinya akan disampaikan kepada Gubernur. Setelah itu kami menunggu sinyal dari gubernur untuk kemudian dimasukkan dalam pembuatan nota hibah khusus bagi KPU,” pungkasnya. (h/mg-rin)