Nama Peserta Lelang Jabatan Dirahasiakan


Jumat, 13 Maret 2015 - 19:41:24 WIB
Nama Peserta Lelang Jabatan Dirahasiakan

“Inspektorat akan melihat rekam jejak dari masing-ma­sing calon ini sebelum diputus­kan,” terang Jayadisman.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Dilanjutkannya, bobot re­kam jejak ini akan menjadi acuan oleh tim Panitia Seleksi (Pansel) dalam penilaian.

Dari empat jabatan eselon II yang dilelang memiliki pendaftar yang beragam. Le­lang jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) sebanyak 6 pen­daftar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sebanyak 9 pen­daftar, Kepala BPBD sebanyak 8 pendaftar dan Kasatpol PP tercatat 12 orang pendaftar.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

“Untuk pendaftar ini bera­gam, dari Pemprov Sumbar ada dan dari kabupaten/kota juga ada. Yang dominan dari ling­kungan Pemprov Sumbar,” terang Jayadisman.

Jayadisman mengatakan, untuk tes tertulis akan dila­kukan serentak,  tes wawancara akan dilakukan secara terpisah.

Baca Juga : Jadikan Padang Kota Bersih, Danlantamal II Ajak Warga Perang dengan Sampah

“Nanti kita akan keluarkan jadwal tesnya masing-masing,” ujarnya.

Kerahasiaan Terjamin

Baca Juga : Warga Sungai Sapiah Padang Mulai Berdatangan Menyambut Kedatangan Jenazah Angga

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan nama Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang mengikuti seleksi terbuka untuk empat jabatan eselon II ini  tidak akan dibuka untuk umum.

Meski hal ini menjadi perdebatan kata Jayadisman, tidak diumumkannya nama peserta ini untuk melindungi privasi ASN yang mengikuti seleksi terbuka, maka identitas dan hasil tes peserta akan dirahasiakan.

”Secara aturan perundang-undangan ini tidak melanggar. Bahkan dalam Peraturan Men­teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjadi lan­dasan hukum pelaksanaan seleksi terbuka pun tidak ada masalah,” ujar Irwan.

Meskipun berpegang pada UU Keterbukan Informasi Publik ujar Irwan, tidak dibu­kanya ke publik informasi ini juga mendapatkan penge­cua­lian, tidak harus diumumkan kepada publik.

“Ada kekhawatiran ketika identitas dan hasil tes mereka diumumkan ke publik, akan ada rasa tidak enak bagi peser­ta. Selain itu untuk selanjutnya mereka akan enggan untuk ikut seleksi terbuka ini,” terangnya.

Ditambahkannya,  me­mang tidak ada keharusan bagi calon pejabat eselon di jajaran pemerintahan harus mela­kukan uji publik.

“Namun rekam jejak itu bukan berasal dari uji publik yang mengikutsertakan ma­sya­­rakat umum, tetapi pihak in­spek­torat,” ungkapnya. (h/mg-isr)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]