KMP di DPR Akan Lawan ‘Begal Politik’

“Bila dalam keadaan ter­paksa, kami mem­per­tim­bang­kan untuk menggunakan hak konstitusi yang diberikan UUD 1945 dan UU,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bam­bang Soesatyo yang mem­bacakan Pernyataan Bersama Fraksi KMP,” di Gedung DPR, Jum’at (13/3). Hadir dalam penyampaian pernyataan sikap itu Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin; Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis; dan Fraksi PPP versi Djan Faridz, Dim­yati Natakusumah.

Mereka mengingatkan Men­kum dan HAM Laoly bahwa negara ini negara hu­kum, bukan negara ke­kua­saan.Seharusnya menurut me­re­ka, Laoly bertindak hati-hati, tidak melawan hukum dan menabrak undang-undang.

“Apa yang dilakukan Men­kumham terhadap Golkar dan PPP, jelas tindakan melawan hukum dan sarat dengan ke­pentingan politik. Kami yakin, keputusan itu tidak melalui persetujuan presiden. Bahkan berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Jokowi tidak me­nge­tahui tindakan Laoly yang me­mihak kepada salah satu kubu,” kata Bambang.

Bambang menegaskan, Men­kum­ham telah memanipulasi kepu­tusan Mahkamah Partai Golkar yang tidak memenangkan salah satu kubu, baik kubu Ancol (Agung Laksono maupun kubu Bali (Aburizal Bak­rie/Ical). “Pak Muladi sebagai Ketua Mahkamah Partai Golkar sendiri telah menyatakan keheranannya karena isi keputusan yang yang dikutip Laoly salah besar dan mani­pulatif,” kata Bambang.

Begitu juga langkah Laoly yang melakukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan SK Men­kumham terhadap kepengurusan PPP kubu Romy. “Ini tindakan tercela seorang menteri hukum yang tidak patuh hukum, bahkan mela­kukan perlawanan terhadap hu­kum,” ujarnya.

Mereka menduga ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan politik, mengail di air keruh jika Golkar dan PPP terus berkonflik. “Agenda kelompok ini jelas anca­man bagi tatanan demokrasi yang telah dibangun selama ini. Tindakan ‘begal politik Laoly terhadap Golkar dan PPP hanyalah pintu masuk bagi agenda politik lain yang bisa me­ngan­cam kepentingan nasional,” tegas Bambang Soesatyo.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi heran dengan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengakui Golkar pimpinan Agung Laksono. Padahal, Mahkamah Partai tak pernah memenangkan salah satu kubu di Golkar.

“Saya anggota Mahkamah Partai agak bingung baca itu. Karena, MPG tidak pernah putuskan siapa yang menang,” kata Muladi di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Muladi menyampaikan, dirinya dan Nattabaya berpendapat bahwa penyelesaian konflik di Golkar harus melewati jalur pengadilan. Sedang­kan Djasri Maarin dan Andi Matalatta menilai kubu Agung harus menyusun pengurus dengan meng­akomodir kubu Ical yang dinilai layak.

“Kami (Mahkamah Partai) be­lum tentukan siapa yang sah,” tegas Muladi.

Menurut Muladi, Menkum HAM menafsirkan keputusan Mah­kamah Partai hanya dengan melihat kepentingan politik. “Secara yuridis kami belum tentukan yang benar. Tapi, nampaknya Menkum HAM itu milih yang mungkin cocok itu. Ya itu urusan dia,” tutur Muladi.

Sementara itu,  Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berpandangan Menkum­ham Yasonna Laoly tidak langsung menguatkan legitimasi keabsahan kepengurusan Agung Laksono.Ada tiga hal penjelasan menteri kepada Golkar, pertama menginstruksikan kepada Agung Laksono untuk segera membentuk kepengurusan partai. Kedua, memilih kader partai sesuai dengan AD/ ART. Ketiga, segera mendaftarkan kepengurusan partai yang sudah ditulis di atas akta notaris, untuk kemudian langsung dise­rahkan kepada Menkumham.

“Surat penjelasan ini secara tidak langsung menguatkan legitimasi keabsahan kepengurusan kubu Agung Laksano oleh Menkumham. Jelas keputusan ini amat disa­yang­kan karena terkesan ada politik adu domba dari Yasonna Laoly, sehingga meruncingkan konflik di internal Golkar,” kata Ketua Umum Pengu­rus Pusat KAMMI, An­driyana.

Seharusnya, lanjut Andriyana, Menkumham menjaga netralitas pemerintah dan menjadi pihak penengah, bukan malah sebaliknya. Dalam kasus ini, secara keor­gani­sasian Mahkamah Partailah yang berwenang memberikan putusan.

“Tugas Menkumham ialah me­nin­daklanjuti putusan yang dike­luar­kan Mahkamah Partai,” tambahnya.

Andriyana menuding langkah Menkumham itu bermakna adanya desakan pihak tertentu agar partai Golkar masuk ke dalam koalisi pemerintah.  Ketua Bidang Kebi­jakan Publik PP KAMMI Barri Pratama menambahkan, bahwa tidak ada diktum dalam putusan Mahkamah Partai Golkar yang menyatakan mengabulkan dan me­ne­rima kepengurusan salah satu pihak yang berselisih.

“Quod non apabila ada putusan Mahkamah partai tersebut batal demi hukum karena bertentangan pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 11 ayat 1 UU Nomor 49 tahun 2009,” ujar Barri.

Perlu dilihat lebih lanjut ihwal perselisihan ini, lanjutnya, bahwa belum ada penyelesaian final dari internal partai. “Diktum “tidak tercapai kesepakatan” tidak perlu ditafsirkan kembali. Karena dengan tidak tercapainya penyelesaian perselisihan, maka mutatis mutandis berlaku ketentuan pasal 33 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui pengadilan negeri,” terang Barri. (h/sam/rel)