Tersangka Dugaan Korupsi Alkes Menyerahkan Diri


Jumat, 13 Maret 2015 - 19:47:35 WIB
Tersangka Dugaan Korupsi Alkes Menyerahkan Diri

Tersangka Dani sendiri begitu sampai  di Gedung Kejati Sumbar, pukul 14.00 WIB, langsung memasuki ruang penyidik di lantai empat. Tepat pada pukul 15.30 WIB, tersangka dan kuasa hukumnya keluar dari ruang penyidik. Kemudian, dengan menggunakan mobil tahanan Kejati Sum­bar, tersangka Dani yang datang dengan baju kaus berkerah langsung digelandang ke Lapas Muaro Padang.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Tersangka Dani tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh awak media yang sudah menunggu sejak pukul 13.00 WIB. “Tanya saja langsung pada PH saya,” sebutnya sambil berlalu menuju mobil tahanan.

Kuasa Hukum tersangka Dani setiawan, yakni Fauzi Novaldi, kepada awak media lagi-lagi membantah kalau kliennya ini telah melarikan diri atau menjadi DPO. “Pengakuan klien saya, dia tidak ada kemana-mana. Dia masih tetap di Bukit­tinggi, di rumahnya. Dani juga masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa,mengantar anak seko­lah dan sebagainya. Namun memang benar, Dani sudah tidak masuk kerja,” sebut Fauzi.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Pada kesempatan ini Fauzi No­val­di lagi-lagi menyebutkan bahwa ketiga kliennya ini tidak pernah mencoba melarikan diri seperti yang disebutkan oleh tim penyidik Kejati Sumbar. Kedatangan dua kliennya yakni Mawardi, selaku pihak kon­traktor serta Sri Ambarwati selaku PPK ke Jakarta adalah untuk men­cari kebenaran. “Mereka menemui ahli ekonomi yang bisa mengaudit pembukuan mengenai uji coba uji fungsi terhadap alat Cath Labo­ratorium yang telah dilakukan pada tanggal 18 Februari 2013 lalu,” tambahnya.

Sebelumnya, sebut Fauzi, Ma­wardi sendiri telah melaporkan Johanes ke Polres Bukittinggi terkait dengan penerbitan surat palsu yang dilakukan Johanes . “Oleh pihak penyidik Polres Bukittinggi sendiri Johanes telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat-surat. Dan dalam kasus pemal­suan surat ini, penyidik Polri juga sudah melakukan gelar perkara, baik di tingkat Polres maupun tingkat Pol­da Sumbar,” tambah Fauzi Novaldi.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Kendati demikian, yang perlu ditekankan adalah, mengenai masa­lah uji coba uji fungsi alat kesehatan tersebut sebenarnya sudah dilaku­kan. Posisi barang itu adalah milik Negara, bukan milik Johanes. Tidak ada total loss seperti yang disebut­kan. “ini bisa kita buktikan tercatat dalam Sistim Mengenai Barang Milik Negara (Sima BMN) atau laporan neraca keuangan Rumah sakit. Ini juga sudah ditandatangani oleh Direktur Utama yang lama yakni Budiarto,” sebutnya.

Kalau diakui barang ini menjadi masalah, tegas Fauzi, Dirut yang lama Budiarto juga harus jadi ter­sang­ka. “Dirut lama ini harusnya jadi tersangka, jangan tebang pilih me­netapkan orang jadi tersangka. Karena dia yang menerima barang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” tegas Fauzi.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Menyikapi status buron tiga tersangka ini, pihak Kejati Sumbar sendiri dengan tegas mengatakan, ketiganya telah ditetapkan sebagai DPO sejak enam bulan lalu, tepat­nya pada bulan September 2014 lalu. Penetapan status DPO ini setelah melewati proses empat kali pemanggilan yang disampaikan kepada ketiga tersangka ini. “Keti­ganya telah empat kali kita panggi. Namun ketiga tersangka tidak per­nah memenuhi panggilan penyidik,” sebut Kasi Penkum Kejati Sumbar, Ikwan Rasudi kepada Wartawan.

Untuk Mawardi dan Sri Am­barwati, lanjut Ikwan, statusnya sudah beralih dari tersangka menjadi terdakwa. Sedangkan Dani Setiawan, masih berstatus tersangka. Dani menjadi tahanan penyidik Kejati,” jelas Ikwan.

Tadi, lanjutnya, tersangka penye­rahan diri tersangka Dani Setiawan, diterima langsung oleh penyidik Dodi Arifin Cs di lantai empat Gedung Pidana Khusus Kejati Sum­bar. “Tadi, tim penyidik sempat memproses Dani Setiawan sebelum diantar ke Lapas Muaro Padang. Diambil kebi­jakan untuk mela­kukan penahanan guna mem­perlan­car penyidikan lebih lanjut,” pung­kasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus korupsi tersebut berawal saat Ru­mah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi melakukan pengadaan alat kesehatan (alkes) catchlab pada tahun 2012 dengan anggaran Rp16,8 miliar.

Dalam pengadaannya, alat kese­hatan catchlab tersebut memang ada. Namun, sejak dilakukan pe-ngadaan hingga kini, barang tersebut tidak berfungsi sehingga tidak dapat diman­faatkan oleh masyarakat yang mem­butuhkan. Setelah dilakukan perhi­tungan beban loss, negara merugi sekitar Rp14 miliar rupiah. (h/hel)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]