Payakumbuh Keluhkan Bantuan ABK


Ahad, 15 Maret 2015 - 19:17:44 WIB
Payakumbuh Keluhkan Bantuan ABK

Bicara layanan pendidikan ABK di Payakumbuh sendiri,  menurutnya, anak-anak dan orang tua ABK tak akan berkecil hati dengan daerah tersebut. Sebab,  sejak tahun 2012 Kota Payakumbuh serius menghapus jurang perbedaan antara anak-anak normal dan mereka yang ABK.

Baca Juga : Aktifitas Balimau di Padang Dibubarkan Polisi

“Di sini anak-anak ABK  bisa diterima  pada semua sekolah di Kota Payakumbuh.  Selain ada 9 SLB,  kita telah mempunyai 23 SD, 3 SLTP, dan 4 SLTA yang telah menjadi sekolah inklusif.  Kemu­dian sebanyak 720 guru juga telah kita latih dengan pengetahuan pendidikan inklusif,”  jelasnya.

Untuk ini juga,  tambah Edvianus lagi, sejak dua tahun yang lalu Payakumbuh juga telah membentuk kelompok kerja (pokja) yang menga­jak orang tua ABK agar mengizinkan anak mereka mendapatkan pendidikan selayaknya anak yang normal.

Baca Juga : Akibat Covid-19, Jumlah Pengunjung Museum Adityawarman Padang Hanya 17 Ribu Per Tahun

“Alhamdulillah berkat kerja keras  itu,  bisa dikatakan, saat ini sudah tak ada ABK yang tidak tersentuh pendidikan di Kota Payakumbuh.  Atas apa yang kita lakukan juga,  pada tahun yang sama (2012, red) daerah ini telah berhasil mendapat penghargaan inklusif education  award dari  MDGs,”  paparnya.

Berangkat dari berbagai terobosan yang telah dilakukan tadi, lanjut Edvianus, Payakumbuh memang sangat berharap mendapat dukungan penganggaran dari provinsi dalam menjalankan program inklusi dan pengembangan SLB di sana.

Baca Juga : Bulan Ramadan, Rutan Klas II B Padang Gelar Pesantren untuk Warga Binaan

Menurutnya, bantuan dari  provinsi  begitu dibutuhkan, karena seiring  juga dengan sedang dibahasnya Ranperda tentang pemenuhan dan perlindungan hak disabilitas  oleh DPRD Sumbar. “Saat regulasi yang akan jadi payung hukum untuk kabupaten/kota itu disahkan, mau tak mau, kita memang butuh dibantu dalam hal pengang­garan. Kalau tidak, takutnya Perda yang dibentuk hanya jadi nota tetulis yang tak bisa diterapkan,” pungkasnya.

Menanggapi ini, Koordinator Komisi V DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menyebut sesuai UU 19 tahun 2011 tentang perlindungan penyan­dang disabilitas,  ada 26 hak yang harus disediakan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi  untuk penyandang disabilitas.  Termasuk didalamnya mendapat layanan pendidikan, kesehatan, keaga­maan, dan mendapat peluang pekerjaan yang layak.

Baca Juga : Jelang Safari Ramadan, Hendri Septa Berikan Arahan Pada 66 Pengurus Masjid dan Musala

Berangkat dari UU tadi, katanya, DPRD menginginkan pemerintah provinsi dan kabupaten memang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas.  Sementara, bicara penganggaran, Karena kewenangan SLB memang ada di propinsi, ke depan DPRD juga telah siap meloloskan bantuan anggaran.

“Sejauh daerah mengikuti mekanisme  dengan membuat proposal tentang apa yang dibutuhkan, dan diteruskan ke provinsi,  dari DPRD sendiri kita siap untuk menganggarkan. Semoga bisa diperjuang­kan  di  APBDP 2015 atau APBD 2016,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Mockhlasin mengatakan permasalahan terkait pemberian layanan ABK yang dihadapi kabupaten/kota, memang diprioritaskan DPRD agar mendapat perhatian yang serius dari provinsi dan kabupaten/kota  “Terkait SLB center ini, kita memang belum menge­tahui kalau ada SLB center di sini, dan belum mendapat laporan hal yang dibutuhkan,” ucap Mockhlasin.

Namun, katanya juga, kunjungan hari itu akan jadi masukan bagi DPRD dalam mendukung penganggaran  SLB Center Payakumbuh,  dan penyediaan layanan pendidikan ABK Kota Payakumbuh ke depan.  “Sebab, ini berkaitan erat juga dengan Ranperda  perlindungan dan peme­nuhan  hak disabilitas yang tengah dibahas DPRD,  dan akan disahkan 25 Maret mendatang,” tandasnya (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]