MUI Diminta Keluarkan Fatwa Haram


Senin, 16 Maret 2015 - 20:00:33 WIB
MUI Diminta Keluarkan Fatwa Haram

Dia juga meminta Kementrian Informasi segera memblokir situs-situs yang menyediakan layanan nikah online tersebut. Jangan sampai situsnya merebak seperti situs-situs porno.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

“Fenomena nikah siri online ini tidak menutup kemungkinan merupakan modus baru dalam men­jalankan bisnis prostitusi. Seluruh pihak terkait harus segera bergerak untuk menanganinya,” ungkap dia. Dia berharap kepada masyarakat khususnya kaum wanita lebih paham mengenai nikah siri ini. Menurut dia, hanya akan merugikan wanita. Pasalnya, nikah siri tidak memiliki landasan hukum negara sehingga akan menyulitkan wanita ketika pernikahannya tersebut bermasalah.

“Pembagian gono gini, ahli waris anak. Susah nanti,” imbuhnya,

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Dia tidak ingin kaum wanita yang menjadi korban tersebut lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, tambah Ikhwan harus ada sosialisasi kepada masyarakat. “Perempuan merugi, ini modus,” tutup dia.

Nikah di bawah tangan (siri) online kini tengah marak di Jawa Barat. Cara menikah melalui situs dunia maya ini menghebohkan masyarakat. Cara menikah tersebut katanya berdalih menghindari zina. Bahkan jasa menikah secara agama marak diiklankan di dunia maya.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Di kawasan Jawa Barat, situs online yang me­nawarkan jasa nikah kontrak mulai marak. Para penikmat libido pun berlomba menggunakan situs tersebut. Mereka tidak perlu repot menikahi pa­sangannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Cukup lewat situs sudah bisa menikah. Untuk memfasilitasi penghulu, saksi, dokumentasi dan surat keterangan menikah, penyedia jasa di situs online itu memasang tarif Rp 2 jutaan.

Fenomena tersebut telah mengundang perhatian Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Mereka mengecam aksi nikah siri online yang kini marak terjadi lantaran merugikan kaum perempuan. “Nikah siri saja sudah enggak bener, apalagi online,” tegas Ketua P2TP2A Netty Prasetyani Heryawan. (h/inl)

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]