Masa Pengabdian Jangan Berakhir di Balik Jeruji


Senin, 16 Maret 2015 - 20:01:04 WIB
Masa Pengabdian Jangan Berakhir di Balik Jeruji

Kita barangkali masih ingat dengan Ketua DPRD Padang Pariaman Eri Zulfian dan dua pimpinan dewan lainnya di DPRD tersebut yang berurusan dengan lembaga penegak hukum, karena diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi uang makan. Berikutnya juga ada kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Pessel pe­riode 2009-2014 terus meng­gelin­ding. Terkait dengan itu, mantan Ketua DPRD Pesisir Selatan, Mardinas N Syair akhirnya ditahan pihak penyi­dik Polres Pessel setelah dila­kukan pemeriksaan selama 2 jam mulai pukul 12.00 WIB hing­ga 14.00 WIB, Jumat (6/3). Selain Mar­di­nas, mantan Ben­dahara DPRD, Af­ri­yanti Belinda juga ditahan. Itu terkait du­gaan kasus perja­lanan dinas fiktif tahun ang­g­aran 2011.

Baca Juga : Selamatkan Rakyat dari Covid-19, Kapolri: Semua Jajaran harus Edukasi Soal Larangan Mudik

Kasus yang terbaru, tim penyidik Kejati Sumbar kian mengembangkan kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Bank Nagari Cabang Utama, Padang tahun 2010. Setelah sebelumnya penyidik Kejati Sumbar menetapkan empat tersangka, masing-masingnya, mantan Wakil Pemimpin Cabang Utama berinisial RM, Pemimpin Bagian Kredit inisial R, Loan Officer inisial H yang menjabat pada tahun 2010, serta pengusaha peminjam dengan inisial HA. Kali ini, penyidik berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.460.000.000 serta sejumlah dokumen tanah.

Kajati Sumbar Sugiyono, saat penyitaan barang bukti di ruang Pidana Khusus (Pidsus) lantai empat Gedung Kejati Sumbar, Senin (16/3).Uang itu berasal dari penjualan aset tanah atau agunan dari salah seorang tersangka, di mana agunan ini sudah dalam posisi penyidikan, tapi masih dilakukan penjualan. Makanya, hasilnya disita menjadi barang bukti

Baca Juga : Tinjau Bandara Soetta, Kapolri Minta Perketat Pengawasan Warga dari Luar Negeri

Kita semua tentunya ingin, para pejabat kita yang ada di eksekutif dan legislatif bisa menjalankan tugas dan juga masa pensiun  dengan senyuman. Akan sangat repot dan berat jika kiranya  sisa hidup mereka mesti dihabiskan dibalik jeruji besi. Selain harus menghadapi proses hukum dan begitu kalah di pengadilan  juga merasa sangat tidak nyaman dengan terbawa-bawanya nama nama anak dan keluarga. Karena itu sudah semestinya para calon dan yang sedang menjabat untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan.

Kita tentunya tidak ingin kejadian di Provinsi Riau,  terjadi pula di Sumatera  Barat. Tiga Gubernur Riau di era reformasi, mesti berakhir di balik jeruji penjara. Kabar yang tak menggembirakan itu terjadi pada Gubernur Riau Saleh Djasit, Gubernur Riau Rusli Zainal dan terakhir Annas Ma’moen.  Di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat kepala daerahnya yang secara berikut terjaring oleh hukum dalam kasus dugaan korupsi. Mulai dari kasus Daeng Rusnadi, Hamid Rizal dan Raja Amirullah. Sedangkan di Provinsi Kepri, gubernur  pertamanya Ismeth Abdullah juga meringkuk di penjara karena kasus korupsi.

Tentu saja sangat tidak nyaman jika  karir pejabat diwarnai dan akhiri dengan meringkuk di dalam penjara terkait dengan kasus korupsi. Malu kasus korupsi hingga tujuh keturunan. Hanya orang-orang yang terbiasa melakukan praktik korupsi saja yang tetap bisa tersenyum begitu wajahnya dilihat masyarakat.  Tak jarang pula seorang pejabat terseret dalam lingkup tuduhan ikut melakukan kejahatan korupsi, karena buruknya tata kelola keuangan di instansi yang dipimpinnya. Sedangkan pejabat itu sendiri bisa jadi tak pernah menikmati uang yang dituduhkan dikorupsinya olehnya. Karena itu sangat penting setiap pejabat berhati-hati dalam pengelolaan keuangan agar terbebas dari berbagai tuduhan tindak pidana korupsi. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]aluan.com