Perdagangan Pakaian Bekas Masih Marak


Senin, 16 Maret 2015 - 20:06:42 WIB
Perdagangan Pakaian Bekas Masih Marak

Seorang pedagang pakaian bekas sebut saja Agung (bukan nama sebenarnya, red), mengatakan ia memang sudah mendengar adanya larangan pen­jualan pakaian bekas dikeluarkan pemerintah.  Kendati begitu ia tak mau menanggapi.

Baca Juga : Penertiban Balap Liar di Padang, Seorang Personel Polisi Ditabrak

“Dari dulu kan pemerintah memang begitu, ini dilarang itu dilarang. Kami yang akan ke­hilangan pekerjaan pernah tidak dipikirkan. Biarkan saja pemerintah mengurus aturan yang mereka buat, kalau kami, sejauh tak ada konsumen yang  mengeluh kami masih akan ber­dagang,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan  pedagang lain bernama Lina, me­nurut­nya meski pemerintah me­nga­takan pakaian bekas mengandung bakteri berbahaya, namun hingga sekarang ia belum menemukan pembeli yang mengeluh terserang penyakit usai menggunakan pakaian bekas yang dijualnya.

Baca Juga : Batang Arau Disiapkan untuk Berlabuhnya KRI Dewa Ruci pada Festival Jalur Rempah dan Pelayaran Muhibah Budaya Tahun 2021

“Kalau pembelinya aman-aman saja, berarti tidak ada yang perlu dipermasalahkan,” ucapnya singkat.

Sementara itu seorang pembeli pakaian bekas, Ilis  yang juga maha­siswa di sebuah perguruan swasta ternama di Kota Padang me­nga­takan, meski sudah tahu ada la­rangan ia tetap menyambangi lapak pakaian bekas langgannya di Pasar Raya dan di beberapa titik lainnya di Kota Padang.

Baca Juga : Geledah Kamar Hunian, Petugas Lapas Klas II B Padang Temukan Sajam

“Mahasiswa ini kan uang sa­ku­nya terbatas, Kalau bisa gaya dengan yang murah kenapa tidak. Untuk bakteri yang sering dibilang, saya tak kuatir karena sebelum memakai saya rendam pakai air panas dulu,” papar Ilis.

Tidak hanya, tambahnya, ia juga menyukai pakaian yang diimpor  dari luar ini, karena tidak semua yang dijual itu bekas. “Namanya saja yang pakaian bekas, tapi kalau pandai-pandai mencari ada juga yang baru dan belum buka merek. Karena itulah saya senang membeli pakaian di sini,” ulasnya.

Baca Juga : Resmikan Surau Papan Palinggam Padang, Gubernur: Mari Ciptakan Pemimpin Masa Datang

Menanggapi kurangnya ke­sa­da­ran pedagang dan pembeli tentang bahaya pakaian bekas, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar (bidang perekonomian) Iradatillah menga­takan, pemerintah harus melakukan sosialiasasi terkait bahaya pakaian bekas ke tengah masyarakat. Baik untuk pedagang atau pembelinya sendiri.

“Harus dijelaskan bahaya apa yang akan timbul dari penggunaan pakaian tersebut. Kalau sosialisasi masih kurang, masyarakat memang akan sulit menjauhi baju-baju yang terkenal dengan harga murah itu,” jelasnya.

Selain sosialiasi, tambahnya, pengawasan atas keluar masuknya pakaian bekas yang datang ke Sum­bar juga harus ditingkatkan.

“Harus di stop di pintu masuk. Sebab kalau sudah sampai ke tangan pedagang akan sulit untuk me­narik­nya,” tandas anggota dewan dari fraksi PPP ini.

Hal ini juga dikuatkan oleh Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Sabrana. Menurutnya masyarakat memang harus diberi kesadaran tentang bahaya bakteri yang melekat di baju  bekas impor. Sementara untuk masyarakat, ia mengimbau agar mau menjauhi pakaian bekas dan mengikuti apa yang disarankan pemerintah. Sebab, katanya, pe­merintah melarang tentunya punya alasan kuat dan telah dilandasi oleh penelitian yang bisa dibuktikan.

“Tujuan pemerintah untuk me­larang jual beli pakaian bekas ini kan untuk kebaikan kita bersama, untuk kesehatan masyarakat. Maka dari itu, kita minta pada masyarakat agar mengikuti apa yang disampaikan pemerintah,” pungkasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan pemerintah  pusat sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait larangan per­dagangan barang bekas seperti pa­kai­an bekas impor di pasar dalam negeri.

Perpres ditargetkan selesai tahun ini, sehingga mulai 2016 diharapkan sudah tidak ada lagi kegiatan per­daga­ngan pakaian bekas impor di seluruh Indonesia.

Untuk ini , Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Dirjen SPK) Ke­men­terian Perdagangan (Ke­mendag) Widodo mengatakan setelah diuji coba di laboratorium ternyata pa­kain bekas mengandung  sekitar 216 ribu koloni bakteri berbahaya setiap per gramnya.

Selain soal bakteri, perdagangan pakaian bekas juga dilarang karena dikuatirkan akan  menimbulkan persaingan usaha antara produk dalam negeri dan produk impor yang dijual lebih murah. (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]