Dua Terdakwa Divonis Berbeda


Selasa, 17 Maret 2015 - 18:40:43 WIB
Dua Terdakwa Divonis Berbeda

“Dalam hal ini, kami tidak setuju dengan pendapat JPU yang menuntut terdakwa de­ngan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagai­mana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. Dalam keterangan sejumlah saksi, ditambah dengan sejum­lah alat bukti dipersidangan, kami sepakat menjatuhkan hukuman terhadap Irham Mu­naf dengan hukuman penjara selama empat tahun, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan,” sebut hakim dalam amar putusan yang dibacakan, Selasa (17/3).

Baca Juga : Sumarak Alek Nagari, Koarsa Laksanakan Sunatan Massal di Sungai Batang

Sedangkan terdakwa Edis­man, divonis dengan hukuman selama dua tahun penjara, denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Hukuman yang diterima kedua terdakwa, jauh lebih ringan dari tuntutan JPU Dicky Wirabuana pada sidang sebelumnya, yakni menuntut kedua terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagai­mana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang tindak pidana korupsi dengan hukuman masing-masingnya satu tahun enam bulan.

Usai mendengarkan amar putusan, terdakwa Irham Mu­naf yang didampingi tim pena­sehat hukumnya, Rimai­son Syarif Cs langsung meyatakan banding. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir dengan vonis hakim tersebut. Semen­tara, terdakwa Edisman, usai menerima putusan hakim me­nya­takan pikir-pikir.

Baca Juga : BMKG Maritim Teluk Bayur: Waspadai Angin Kencang dan Gelombang Hingga 4 Meter

Diberitakan sebelumnya, terjeratnya kedua terdakwa berawal saat terdakwa Edis­man, menjabat sebagai penga­was teknis lapangan. Semen­tara Irham Munaf, Direktur CV Irza, Kontraktor Pelaksana dalam proyek tahun 2012 tersebut.

Saat itu RSUD Prof MA Hanafiah Batusangkar men­dapat anggaran sebesar Rp2,2 miliar untuk Program Pening­katan Sarana dan Pra­sana Kegiatan dan Penambahan Ruang Rawat Inap.

Dalam perjalanan proyek tersebut terjadi perubahan kontrak/addendum. Namun hal ini tidak didukung dengan adanya data dari hasil perhitu­ngan di lapangan berupa back-up data pekerjaan tambah kurang antara CV Irza dengan pengawas lapangan, Edisman. Akibatnya terjadi kelebihan pembayaran berupa kekura­ngan volume pekerjaan oleh para terdakwa. Perbuatan ke­dua terdakwa ini menim­bul­kan kerugian keuangan negara sebesar Rp108.114.638.

PPTK dan PA Seharusnya Ikut Bertanggung Jawab

Sebelumnya selama proses persidangan, terdakwa Edis­man dan Irham Munaf menga­ku telah bekerja semaksimal mungkin dan sesuai tupoksi mereka dalam proyek pemba­ngunan gedung Pelayanan Obstetri Neotal Emergency Komprehensif (PONEK) RSUD­ Prof MA Hanafiah, Batu Sangkar. Sedangkan da­lam dakwaan dan nota tuntu­tan JPU dijelaskan, kasus ini mencuat kala RSUD Prof MA Hanafiah mendapat anggaran sebesar Rp2,168 miliar untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasana Kegiatan dan Penambahan Ruang Rawat Inap. Saat itu Edisman selaku pengawas teknis lapangan, dan Irham Munaf, Direktur CV Irza, Kontraktor Pelaksana dalam proyek tahun 2012 tersebut.

Dalam kontrak yang dibuat panitia dengan rekanan, pro­yek ini memiliki rentang wak­tu pengerjaan sebanyak 135 hari dari tanggal 6 Agustus 2012 hingga 18 Desember 2012. Akan tetapi rekanan tidak mampu mengerjakannya sesuai rentang waktu kontrak. Sehingga terjadi perpanjangan kontrak selama satu minggu. Akibatnya terjadi perselisihan nilai kontrak dari Rp2,168 miliar menjadi Rp2,199 mi­liar. Selain itu, dalam per­jalanan proyek tersebut terjadi perubahan kontrak/adden­dum. Dalam persi­dangan yang telah digelar, muncul beberapa fakta baru yang diawali dari pertanyaan penasehat hukum Rimaison Syarif.

Dimana ia mempert­anya­kan beberapa kejanggalan da­lam adendum itu. Ia menilai, seharusnya bukan hanya ter­dak­wa Irham munaf dan Edis­man yang dijerat melain­kan juga pihak lain yang bertanda tangan dan menyetujui aden­dum yang dikatakan berma­salah. Yakni Pengguna Angga­ran (PA) seka­ligus pejabat pembuat komit­men Ermon Reflin, dan peja­bat pelaksana teknis kegiatan Reri Warman.

“Pihak rekanan Irham Mu­naf dalam adendum berposisi sebagai pengaju, sedangkan yang memberikan persetujuan bukan dia. Seha­rusnya jika adendum dinyatakan berma­salah, yang salah tentu pihak yang ikut menyetujui,” kata PH ter­dakwa.

Sedangkan Ermon Revlin dan Reri Warman, pernah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sebelumnya. Akan teta­pi menurut PH hal ini telah diperhitungkan oleh Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Peng­­guna Anggaran (KPA) dengan mengadakan rapat bersama panitia lainnya ter­masuk pengawas lapangan dan kontraktor. Sehingga terbit persetujuan Addendum ke-1 dari PPK. Hal ini berdasarkan barang bukti berupa foto copy berita acara pemeriksaan atau penilaian hasil pekerjaan Fisik (PHO) No. 14 tanggal 27 juni 2012 yang telah dilampirkan dalam persidangan.

“Maka dari itu tidak ada terjadi kelebihan pemba­yaran karena proyek telah dikerjakan sesuai kontrak dan RAB. Kalaupun ada yang bertang­gungjawab atas kasus ini bu­kan­lah para terd­akwa melain­kan PPTK, PPK atau KPA yang ikut me­nye­tujui terja­dinya addendum ke-1,” tegas PH Rimaison Syarif. (h/hel)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]