Rezimentasi Parpol Oposisi


Selasa, 17 Maret 2015 - 18:51:24 WIB
Rezimentasi Parpol Oposisi

Golkar adalah partai te­r­besar dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Oleh karena itu pula kegalauan Golkar secara otomatis akan menjadi kega­lauan KMP juga. Jika Golkar akhirnya melonggarkan hasrat oposisionalnya, apalagi ter­begal oleh rezim penguasa, maka nafas KMP akan sesak sesaat itu juga.

Baca Juga : DPD RI Serahkan Bantuan Buat Korban Bencana Banjir Bandang NTT

Otomatis yang tersisa se­bagai kekuatan oposisi vocal plus vital  di KMP adalah Gerindra dan PKS yang disi­nyalir tidak mempunyai terlalu banyak track record dosa untuk dinegoisiasikan dengan penguasa plus KIH. Meski demikian, dua partai ini di­perkirakan akan sangat  ke­teteran jika hitungan akhir pertarungan berlabuh pa­da me­­­kanis­me vo­ting ka­rena akan kalah suara secara telak.

Pertahanan  Aburizal Bak­­rie akhirnya jebol setelah pemerintah disatu sisi mulai mengarahkan pandangan pada penyelesaian dana kompensasi masyarakat Sidoardjo yang berlarut-larut di era SBY. Sementara itu disisi lain,  konflik internal Golkar juga memaksa Ical meminta-minta legitimasi politik (pengakuan) pada rezim penguasa. Dua faktor ini menjadi titik awal melemahnya daya gedor dan kritisisme Golkar sebagai salah satu partai penyeimbang di parlemen.

Baca Juga : Ini Cara Cek Pajak Kendaraan Tanpa Perlu Datang ke Samsat

Namun faktanya sampai hari ini, ternyata tendensi politik istna masih mengarah pada kubu Agung laksono. Meski banyak kritikan muncul atas tindakan Yosana Laoly, Menkum-HAM, yang mem­berikan legitimasi konsti­tusional kepada kubu Agung, namun setidaknya sang men­teri tidak akan pernah berani mengambil sikap sejauh itu jika tak berkoordinasi terlebih dahulu dengan istana, terutama dengan JK, yang sangat berke­pentingan dengan Golkar.

Di sisi yang lain, semburan lumpur Lapindo adalah kele­mahan politik Ical plus Golkar yang juga telah membuat Gol­kar merapat menjadi penum­pang gelap di dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY jilid kedua. Padahal pada Pilpres 2009, Golkar me­maksakan diri memajukan JK sebagai calon presiden karena SBY sudah tidak merasa satu hati lagi dengan beliau.

Baca Juga : Larangan Mudik 6-17 Mei 2021, Semua Moda Transportasi Stop Beroperasi

Namun  pada waktu itu, paska kekalahan JK, ke­pen­tingan taktis partai beringin (baca: kepentingan Ical) harus diselamatkan dengan  segera merapat ke pemerintahan SBY. Disinyalir  yang menjadi salah satu kepentingan uta­manya  adalah untuk men­jinakan bola liar lumpur La­pindo agar tidak menyembur ke muka Ical, lalu kemudian ikut melemahkan posisi politik Golkar.

Posisi mengambang Partai Demokrat pun tanpaknya tak jauh berbeda dengan Golkar. Kepentingan praktis dan jang­ka pendek  telah menge­n­dorkan daya kritis dan hasrat “penyeimbang” partai  yang berlogo bintang mercy ini. Sedari awal memang partai demokrat sudah mem­prok­lamirkan diri sebagai penye­imbang (bukan oposisi) yang bisa berayun sesuai “political profit” alias keuntungan po­litik yang ada. Saat penentuan jajaran pemimpin DPR dan MPR silam misalnya, De­mok­rat tampak sangat akrab de­ngan lingkaran KMP, na­mun setelah isu Perppu Pilkada mulai merebak lagi, SBY kem­bali melabuhkan Demokrat ke Istana yang selanjutnya secara “familial”  juga akan menyeret PAN ke biduk KIH.  Pasalnya, akan sangat tidak tidak me­nguntungkan bagi kedua ketua partai yang berbesanan ini untuk saling beda pendapat di ruang publik. Inilah salah satu factor mengapa Amien Rais tak rela PAN kembali di­pim­pin oleh Hatta Rajasa karena PAN diprediksi akan bergerak ambigu diatara Demokrat, Istana, dan KMP, tanpa pakem yang jelas.

Baca Juga : Jangan Makan Petai, Jengkol dan Bawang Putih saat GeNose, Bisa Mempengaruhi Hasilnya

Ketidakjelasan posisi po­litik dua partai besar ini, Golkar dan Demokrat,  mem­buat pembeda antara koalisi pendukung pemerintah (KIH) dengan koalisi penyeimbang pemerintah (KMP)  menjadi kabur. Mekanisme check and balances pelan-pelan menjadi basi.  Interpelasi BBM  tak jelas  lagi rimbanya. Bos ke­jak­saan yang notabene dari Parpol melenggang bebas ke puncak pimpinan. Aku­n­ta­bilitas kartu-kartu sakti pe­merintah  juga kian  sumir sampai hari ini, tanpa ada sedikitpun control dari opo­sisi. Dan terakhir,  calon Ka­polri yang diteriyaki “ter­sangka’ oleh KPK malah dilo­loskan  secara aklamasi oleh kubu oposisi.

Peristiwa politik  yang terakhir terasa sangat kentara betapa kekuatan penyeimbang itu ternyata basa-basi. Usulan calon Kapolri oleh pemerintah dihiasi dengan kisruh status tersangka yang dicantelkan KPK kepada sosok Budi Gu­nawan sebagai calon tunggal. Situasi ini mirip dengan pe­netapan ketua DPR beberapa waktu lalu dimana Setya No­vianto juga diteriaki KPK sebagai kandidat yang ber­masalah secara hukum.

Namun apa lacur, pada akhirnya KPK hanya tampak sebagai “pedagang” status tersangka yang pelan-pelan terlupakan oleh memori sing­kat publik menyusul absennya kekuatan politik resmi yang berdiri satu suara dengan KPK.  Buktinya setelah, itu Setya Novianto makin kokoh di puncak pimpinan DPR. BG pun demikian, meski batal menjadi Kapolri, namun status tersangka rekening gendut yang melekat pada dirinya terlepas begitu saja.  Akhirnya sekarang  KPK malah lebih mirip sebagai pesakitan yang taringnya dicabut dan sta­minanya digembosi.

Yang dialami KPK sama saja dengan yang dialami oleh partai-partai oposisi bela­kangan ini, yakni sebuah upaya rezimentasi politik atau upaya penyesuaian struktural dalam tubuh institusi-institusi ini agar lebih ramah terhadap rezim.

Secara politik, peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi oligarkis yang arah­nya sangat ditentukan oleh kepentingan politik para elit. Ayunan demokrasi bergerak sesuai keuntungan yang bisa didapat dari aksi-aksi tran­saksional yang sangat elitis.

Itulah mengapa sedari awal saya  kurang percaya dengan teori popular tentang bagaimana transisi demokrasi terjadi di negeri ini, terutama  teori popular yang lebih mengedepankan kekuatan ma­hasiswa dan masyarakat sipil sebagai katalisator transisi dari rezim Soeharto menuju rezim demokrasi.

Bukan maksud me­nge­sampingkan peran dari kedua kekuatan ini, tapi secara po­litik, dua kekuatan ini hanya tampak sebagai kekuatan kom­­­plementer dari proses pergeseran  majikan  politik,  dari Soeharto sebagai ma­jikan lama ke majikan baru yang sangat diuntungkan oleh lengsernya sang diktator. Inilah salah satu fakta yang me­nyebabkan saya lebih memilih pendekatan “pergeseran pat­ron politik” yang diper­ke­nalkan Yuki Fukuoka dari Bristol University sebagai pendekatan teoritis untuk membedah masa transisi Indo­nesia di tahun 1997-1998 lalu.

Pergeseran rezim akan memaksa semua institusi un­tuk menjilat pada rezim yang baru dan berbondong-bondong menjadikan penghuni istana baru sebagai patron politik utama. Jika partai oposisi  tidak terkonsolidasi dengan sempurna dan  tidak memiliki kepemimpinan dengan ka­pasitas integratif yang kuat, maka akan terezimentasi se­cara perlahan. Penguasa selalu punya cara untuk menjinakan para lawan-lawannya, mulai dari menabur berbagai godaan kekuasaan dan godaan sumber daya di setiap persinggungan politik sampai pada pen­cip­taan konflik-konflik in­ternal yang sangat melemahkan ins­titusi terkait.

Pendeknya, rezimentasi kekuatan oposisi ini tidak saja terjadi akibat campur tangan penguasa yang sangat kuat, tapi juga karena dosa-dosa masa lalu para elit  politik oposisi dan lemahnya bangunan moral demokrasi  dari  partai-par­tai yang berada di luar pemerintah. ***

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]