Tambang Ilegal Dibawa ke KPK


Selasa, 17 Maret 2015 - 19:06:14 WIB
Tambang Ilegal Dibawa ke KPK

Direktur Eksekutif Wahana Ling­kungan Hidup (Walhi) Sumbar Uslai­ni dihubungi Haluan Selasa (17/3) sore mengatakan, Walhi Sumbar  telah mendokumentasikan aktivitas penam­bangan ilegal dan menyusun langkah advokasi yang tepat.

Baca Juga : Pemko Padang Siap Kawal Pesantren Ramadan dari Covid-19

Walhi sebagai lembaga yang terga­bung dalam Aliansi Anti Tambang telah menyampaikan persoalan ini dalam rapat konsolidasi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK terkait tambang Minerba di Jakarta tanggal 12 – 13 Maret lalu.

“Walhi tengah melakukan riset terkait sektor pertambangan  mine­ral dan batu bara di Sumbar me­nyang­kut kerusakan lingkungan. Aktivitas penambangan ilegal me­nya­lahi Undang Undang. Selain itu juga menghitung potensi kehilangan ruang kelola rakyat dan potensi konflik ke depan,” terang Uslaini.

Baca Juga : Sepekan Puasa, Harga Cabai Rawit Bergerak Turun di Padang

Setelah riset selesai kata Uslaini, akan dibawa ke Korsup Tambang dan Minerba di Medan tanggal 25 Maret mendatang. “Pada pertemuan ini KPK akan mengumpulkan se­mua pimpinan Walhi daerah dari Sumatera Utara, Aceh, Riau dan Sumbar,” katanya.

Dikatakan Usalini, penam­ba­ngan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip penambangan yang baik akan sangat sulit dipulihkan dan diperbaiki. Dampak lainnya akan sangat sulit menentukan pihak yang bertanggungjawab untuk me­rek­lamasi pasca tambang ini.

Baca Juga : Penertiban Balap Liar di Padang, Seorang Personel Polisi Ditabrak

“Kerusakan ekologis yang ditim­bulkan dari penambangan ilegal ini akan memicu persolan lain ke­depan,” ujar Uslaini.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Unand Bustanul Arifin ketika dihu­bungi Haluan mengatakan, kegiatan penambangan menggunakan ekska­vator setahunya hanya dilakukan oleh dua perusahaan, yaitu PT Geomenik Solok Selatan (GSS) dan PT Geomenik Sapek (Sapek). Selain itu terdapat penambang tradisional tanpa ekskavator yang terdiri dari perorangan atau perkumpulan da­lam koperasi setempat.

Baca Juga : Batang Arau Disiapkan untuk Berlabuhnya KRI Dewa Ruci pada Festival Jalur Rempah dan Pelayaran Muhibah Budaya Tahun 2021

“Jika kedua perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan aturan yang tertera dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), maka keru­sakan lingkunan dan ekosistem, terutama sungai akan dapat dimi­nimalisir. Tapi, apakah kegiatan tersebut dipantau atau tidak. Apakah sesuai atau tidak,” ucap Bustanul setengah bertanya.

Ia melanjutkan, setiap peru­sahaan setidaknya memiliki 50-60 asbok (mesin pengolahan). Tiap asbok itu dioperasikan 2 ekskavator. Sehingga bisa dibayangkan dampak buruk yang akan terjadi jika penam­bangan tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang tertera dalam dokumen lingkungan.

“Belum lagi soal bak sedi­men­tasi, atur jarak antar asbok, penu­runan kualitas air dan penurunan badan sungai. Dampak penurunan badan sungai jika terus dibiarkan karena penambangan tanpa aturan bisa menyebabkan Bendungan Ba­tang Hari yang berada di bawahnya akan jebol,” cemas Bustanul.

Bustanul berharap agar peme­rintah terkait serius dalam mela­kukan pemantauan terhadap akti­vitas penambangan tersebut. Jika tidak dampaknya akan sangat buruk, terlepas dari besarnya biaya yang akan dilakukan untuk pemantauan karena lokasi penambangan me­mang cukup jauh.

Berkaitan dengan hasil rapat koordinasi (rakor) pengelolaan sumber data air di Wilayah Sungai Batang Hari perihal penambang emas liar di Kabupaten Solok Sela­tan dan Dharmasraya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah me­nyam­paikan kepada kementerian dan lembaga terkait mengenai kon­ser­vasi dan pemulihan Sungai Ba­tang Hari.

Dalam laporan yang dilayangkan dinyatakan bahwa akibat tidak terkendalinya aktivitas penam­bangan di lokasi tersebut menye­babkan kondisi badan dan tebing sungai semakin parah (sangat kritis) serta pencemaran kualitas air yang melebihi ambang batas, sehingga membahayakan bagi masyarakat di bagian hilir (lintas provinsi Sumbar-Jambi).

“Kita berharap instruksi presi­den terkait pengawasan, pengen­dalian dan rehabilitasi sungai akibat penambangan dapat diterbitkan dalam waktu dekat, sehingga bisa menjadi payung hukum bagi aparat terkait untuk melakukan penga­wasan, pembinaan ataupun pener­tiban,” ucap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (h/mg-isq/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]