15.000 TKI Purna Dilatih Jadi Wirausaha Baru


Rabu, 18 Maret 2015 - 20:08:09 WIB
15.000 TKI Purna Dilatih Jadi Wirausaha Baru

“Mereka akan dilatih se­suai minat dan keinginannya. Bisa berupa pelatihan untuk jadi wirausaha di sektor per­tanian, perdagangan, maupun ekonomi kreatif, serta ku­liner,” kata Nusron.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Dalam acara itu, hadir antara lain BP3TKI seluruh Indonesia dan UPT-P3TKI Surabaya, Bank Indonesia, OJK, Perbankan, Civil Society, dan para pelaku usaha. Pejabat dari BNP2TKI yang turut hadir dalam acara tersebut yakni Deputi Penempatan Agusdin Subiantoro, Deputi Perlindungan Lisna Y. Poe­loengan, Direktur Pem­ber­dayaan Arini Rahyuwati, Di­rektur Pelayanan Pengaduan Muhammad Syafrie, Direktur Mediasi dan Advokasi, Teguh Hendro Cahyono.

Menurut Nusron, program tersebut sejalan dengan pro­gram Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencetak sebanyak-banyaknya wirau­saha baru dari para generasi muda. Dan hal itu juga se­kaligus sebagai tindaklanjut rencana Presiden Joko Wi­dodo (Jokowi) di 2015 untuk memulangkan sebanyak 1,8 juta WNI Overstayers/TKI bermasalah.

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

Nusron mengatakan, pem­berdayaan TKI Purna ini di­nama­kan sebagai program “In­do­nesia Memanggil”, di­ma­na BNP2TKI setelah me­mu­langkan TKI bermasalah akan melaksanakan program pem­binaan dan pemberdayaan. Hal itu agar para TKI yang kembali ke Indonesia tidak kembali lagi ke luar negeri.

“Tujuan dari di­se­leng­gara­ka­nya acara ini adalah untuk mensinergikan program pem­berdayaan TKI Purna dan keluarganya dengan mitra terkait, serta memperoleh model pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya,” kata Nusron.

Baca Juga : Berikut Daftar Pengurus Masyumi Reborn: Ahmad Yani Ketum, Alfian Tanjung Waketum

“Dari pertemuan ini kita cari solusi bersama dalam hal pemberdayaan purna TKI. Tugas ini tidak bisa dijalankan satu kelompok saja, baik pe­me­rintah atau civil society saja, ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh satu tim yang solid, semua pihak harus terlibat,” jelas Nusron.

Nusron mengatakan bahwa program pemberdayaan TKI Purna saat ini masih sporadis dan belum terintegrasi. Ins­tansi pemerintah memiliki program pemberdayaan, selain itu perbankan dan pelaku pe­ngu­saha juga memiliki pro­gram yang serupa.

Baca Juga : AHY Temui Ketum PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Bahas Soal Ancaman Demokrasi

“Untuk itu, perlu men­si­ner­­gikan program pem­ber­dayaan agar tercipta model pemberdayaan yang tepat bagi TKI Purna,” tukasnya.

Dari kegiatan rapat koor­dinasi pemberdayaan yang mempertemukan antara usaha TKI Purna dengan pihak sta­keholders yang utamanya per­bankan ini, Nusron Wahid berharap nantinya akan ada aksi nyata dan akan ada ja­minan akses, baik modal, ja­minan akses produksi dan jaminan akses pasar.

“Jadi dari usaha yang di­laku­kan TKI Purna ini nanti­nya akan langsung dapat “di-absorb” terserap oleh pasar,” ungkapnya. (h/trn)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]