Dana Parpol dan Mental Korupsi


Rabu, 18 Maret 2015 - 20:12:34 WIB
Dana Parpol dan Mental Korupsi

Dana 1 Triliun

Baca Juga : Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi, Menko Airlangga Terima Kunjungan Ombudsman RI

Munculnya wacana Men­teri Dalam Negeri Tjahjo Ku­molo tentang dana Parpol sebesar 1 Triluan pertahun, bagi sebagian kalangan ini menjadi solusi keberadaan partai politik, yang tak me­miliki operasional anggaran organisasi yang jelas. Makanya, Parpol Indonesia “selalu” menjadi kecurigaan akan dana yang mereka dapatkan dan kelola, sebagai anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan.

Jika benar, wacana yang dikemukakan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai rea­lisasi dalam kenyataan Partai Politik kita kedepannya. Ada hal yang patut kita apresiasi, dan adapula beberapa fakta penting yang harus kita kha­watirkan jika dana 1 Tri­liun ini tak akan mengubah sikap par­tai yang belakangan ini, sebagai dalang “pembegalan” ang­garan negara, dengan legiti­masi kekuasan.

Baca Juga : Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat untuk Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

Penghargaan akan kebi­jakan ini jika dilaksanakan kebiasaannya  selalu dilakukan oleh Partai Politik dalam me­mungut biaya operasional Parpol dari seperempat/sete­ngah gaji anggota dewan yang sedang bertugas dari fraksi partai masing-masing.  Ini bagi sebahagian anggota dewan adalah biasa. Tetapi, jika hal ini terus dilakukan oleh parpol yang ada di Indonesia, masalah yang lebih besar sering menjadi dalih bagi anggota dewan untuk melakukan “korupsi”.

Besarnya biaya yang dike­luarkan oleh seorang anggota DPR dalam meng­kam­pa­nye­kan diri mereka akan terpilih, terkadang melawan akal logi­ka. Gaji mereka lima tahun , kalah bersaing dengan biaya kampanye yang mereka laku­kan. Pertanyaan besarnya, dengan apa mereka akan me­ngeluarkan dana yang “besar pasak daripada tiang”, dalam kajian angka-angka—penge­lolaan biaya kampanye caleg, dengan gajinya tidak masuk akal—sebagai langkah ia akan mengeluarkan biaya kam­pa­nye yang melebih gaji mereka. Tetapi, senyata dalam praktik itu masuk akal bahkan me­nguntungkan.

Hal positif yang ada, jika anggaran 1 Triliun satu partai pertahun adalah langkah da­lam menekan kejujuran partai, dalam membangun deal-deal politik dengan swasta. Swasta memberikan deal modal poli­tik dan calon mempermudah legitimasi swasta, jika men­dapatkan “kekuasannya” ter­sebut. Tetapi, anggaran 1 Tri­luan jangan hanya menjadi rutinitas yang memperalat “dana tahunan”, sebagai lang­kah dalam membangun partai baru, atau partai lama yang sudah terseok-terseok tetap dipaksa membawa beban berat amanah rakyat, dengan mencu­ri anggaran tahunan Parpol  sebagai “ladang penghidupan” kader/petinggi partai.

Langkah strategis

Penambahan anggaran, untuk Parpol Indonesia ke depannyannya memang perlu, karena jika modal yang dike­luarkan negara hanya meng­hitung jumlah kursi yang dida­patkan di parleman. Maka, pertarungan partai besar dan kecil tetap menjadi masalah dari pemilu ke pemilu.

Dana 1 Triliuan, hen­dak­nya tidak sebesar itu diberikan kepada partai jika partai poli­tik kita masih berada dalam jumlah yang relatif banyak jika kita mengukur efektifitas ang­garan yang akan diberikan negara, dengan Parpol kita yang belum dikurangi jum­lahnya. Makanya, banyaknya Parpol tanpa memberikan kontribusi dan fungsi bagi masyarakat dalam refresentasi  politik, hen­daknya mem­bu­bar­kan diri/bergabung dengan partai yang sama dengan “ko­mit­men”ideo­logi yang mereka bawa.

Faksi yang terjadi di kala­ngan parpol besar malahan menjadi masalah untuk mun­culnya partai-partai baru yang merupakan embrio partai la­ma. Karena, persoalan pem­bagian kekuasaan dan egois­me politik, mendirikan par­pol baru sebagai “intrik” me­nyelinap dalam “ruang pub­lik” demokrasi, bisa meng­hasilkan partai baru sebagai landasan dalam “kekalahan” dari partai mereka dilahirkan, melawan dengan mendirikan partai baru. Sehingga kom­petisi yang ada dalam ruang demokrasi Indo­nesia, lebih cenderung perta­rungan “se­per­guruan silat politik”. Kare­na, saat meng­hadapi dunia nyata berben­turan dengan perpecahan “ni­lai”,  bukan  karena langkah “ideologi”, tetapi kepentingan yang me­nga­lahkan “ideologi” ber­buat untuk negara, dikalah­kan dengan “niatan” pribadi.

Kemunculan wacana dana 1 Triliun, bagi Parpol yang masih tetap menjaga “garis ideologi” dengan pengelolaan partainya.  Dana ini, adalah vitamin dalam menekan ka­dernya tak lagi mencari dana “hitam” untuk operasional partai, dengan melepaskan fungsi sebagai wakil rakyat yang biasanya, membangun deal-deal dengan cukong de­mokrasi sebagai “aktor baya­ngan” pengendali parpol.

Harapan

Jika wacana ini menjadi kenyataan, mental wakil rakyat harus diberikan juga vitamin. Setelah itu, Parpol men­dapat­kan amunisi sebagai “penye­hatan” organisasi dari kete­r­purukan. Sedangkan kader, sebagai orang yang sudah ter­biasa dengan sistem lama, tradisi panjang deal-deal de­ngan cukong demokrasi harus menjadi pengawasan penting bagi masyarakat dan Parpol itu sendiri. Langkah negara lebih peduli dengan Parpol, me­nyun­tikkan dana 1 Triliuan perta­hun, itu semua juga mem­be­rikan efek kepada pe­ngu­rangan “tindakan korupsi”. Karena, alasan yang selalu didalihkan jika anggota DPR korupsi, gaji mereka dise­torkan kepada partai sebagai anggaran operasional orga­nisasi.  Ini takkan ada lagi menjadi alasan, anggota dewan tak lagi memberikan yang terbaik pada kualitas undang-undang. Karena operasional partai telah selasai dengan bantuan negara.

Jika nantinya aturan ini telah disahkan, mental Parpol dan kadernya juga tak berjau­han dengan pengharapan. M­a­ka, Parpol kita bukanlah rusak karena anggarannya tetapi karena mental kadernya. Sete­patnya, jargon Revolusi Men­tal lebih didahului dari Partai Politik, setelah itu baru me­nuju rakyat!

 

ARIFKI
(Analis Politik Dan Pemerintahan UKM Pengenalan Hukum Dan Politik Universitas Andalas)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]