Mahasiswa Berencana Demo Besar-besaran

Menurutnya, banyaknya persoalan yang terjadi di tubuh bangsa hari ini membuat akti­vis mahasiswa prihatin. Dis­kusi dan kajian dalam rang­ka mengawal kebijakan peme­rintah rutin dilakukan oleh Presma bersama Aliansi Ma­ha­siswa Sumbar.

Baca Juga : Lakukan Mutasi Besar-besaran, Hendri Septa: Penyegaran Birokrasi

“Sejak awal sampai hari ini, praktis tidak ada peru­bahan yang lebih baik dit­o­rehkan oleh pemerintah. Mala­han kondisi rupiah tidak sesuai dengan apa yang pernah dijan­jikan Jokowi saat kampanye yang menja­min nilai tukar rupiah akan dijaga di level Rp9.000 per dolar AS. Nyatanya berada di level Rp13.000. Ditambah lagi harga kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, cabe, dan kebutuhan lainnya tidak stabil,” jelasnya lagi.

Tidak hanya itu, sampai hari ini, belum ada jalan keluar yang dibe­rikan pemerintah terhadap kondisi yang terjadi hari ini. “Setelah lebih dari seratus hari kami menyimak program kerja serta kebijakan peme­rintah. Ternyata belum memberikan jawaban terhadap segala persoalan yang sedang terjadi,” tegas Galan.

Baca Juga : Hendri Septa Kembali Lantik 194 Pejabat Eselon III dan IV

Apa yang terjadi hari ini menu­rut Aliansi Sumbar yang diwakili Galan adalah sebuah petaka. Selaku mahasiswa yang mengemban Tri­dhar­ma, wajib menyampaikan agen­da rakyat kepada pemerintah. Re­n­cana aksi yang akan digelar Aliansi Mahasiswa Sumbar ini akan diwar­nai petisi dan surat terbuka untuk presiden. Selain itu, gerakan maha­siswa juga akan menuntut janji Jokowi saat Pemilu 2014 yang lalu.

Sementara itu, aktor gerakan 1998 Sumatera Barat, Eka Vidia Putra menilai sibuknya pemerintah mengurus agenda elit meng­akib­at­kan agenda rakyat terabaikan. Janji-janji pada Pilpres tahun lalu belum seutuhnya direalisasikan oleh presi­den Jokowi. Hal itu harus segera dituntaskan oleh pemerintah.

Baca Juga : Walikota Padang Hendri Septa Terima 500 Paket Sembako bagi Petugas DLH dari BNI Wilayah 02 Sumbar Riau Kepri

“Lemahnya kepemimpinan na­sio­nal makin memperburuk situasi, hal itu membuat rakyat makin tidak percaya terhadap pemerintah hari ini,” ujar Eka.

Eka menjelaskan, janji-janji pe­milu yang pernah disampaikan dalam program kerja Pilpres tahun lalu ternyata belum seutuhnya direa­lisasikan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi ekonomi, melemahnya rupiah yang menyebabkan tidak menentunya harga kebutuhan masyarakat. Dari segi sosial dan politik, meningkatnya perseteruan antar golongan dan lembaga, sperti KPK VS POLRI dan kisruh partai politk. Hal itu begitu menyita perhatian presiden sehingga persoalan di masyarakat terabaikan. Alhasil menabah buruk tingkat kepercayaan masayrakat kepe­mim­pinan nasional.

Baca Juga : Bangun Industri CPO dan Turunannya di Kota Padang, Hendri Septa Tinjau PT Padang Raya Cakrawala

Minim Partisipasi Rakyat

Aktivis 98 Syahrul Ramadhan juga menambahkan, dengan kondisi darurat kepemimpinan ini, dipre­diksi agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar di Sumbar 2015 ini, akan minim partisipasi rakyat.

“Penilaian itu tidak jauh dari apa yang telah terjadi hari ini. Pasalnya, kondisi masyarakat yang memburuk di tengah himpitan ekonomi, mem­buat masyarakat acuh. Hal itu terli­hat dalam hasil survey yang pernah kita lakukan,” jelasnya.

Krisis kepemimpinan yang terja­di hari ini, bepotensi melemahkan partisipasi masyarakat menghadapi Pilkada. Bergantinya kepimpinan nasional tidak serta merta menim­bulkan perbaikan bagi kehidupan masyarakat. Malah kondisi ma­syarakat diperburuk oleh kebijakan yang tidak pro rakyat. “Yang terpen­ting yang harus diingat jika kondisi ini diabaikan maka masyarakat akan bersikap apatis terhadap agenda pemerintah seperti pemilihan kepala daerah,” timpal Eka.

Rencana aksi turun ke jalan yang akan dilakukan BEM UNP dan Alainsi Mahasiswa Sumbar hari ini, akan dimulai dari depan kampus UNP, dilanjutkan menuju Gedung DPRD Sumbar. Aksi dilanjutkan longmarch menuju Jalan Bagindo Aziz Chan. Sedangkan aksi akan dipusatkan di depan DPRD.

Sementara, pengurus Pusat Ke­sat­uan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) juga mem­berikan ultimatum kepada Presiden Jokowi. Dalam rilisnya kepada Haluan, meski baru bebe­rapa bulan menempati singgasana kepre­side­nan, PP KAMMI menggap Jokowi tidak becus mengurusi negara.

“Jokowi seakan linglung dan lupa bahwa dirinya seorang presiden, sehingga ketika permasalahan besar ini terjadi, ia hanya mengatakan, “Hehe, itu bukan urusan saya….”. Presiden macam mana pula yang mampu berkata dengan santainya menanggapi permasalahan besar bangsa sekarang ini,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Andriyana.

Ketua Biro Politik Hukum dan Keamanan Kebijakan Publik PP KAMMI Irawan Malebra Kholidi menjelaskan bahwa aksi #Ulti­matumJokowi akan berlangsung terus hingga kebijakan Jokowi dirasa membaik.

“Aksi ini akan serentak dilaku­kan tanggal 19 besok, namun secara kontinyu PP KAMMI akan menga­wal terus, bahkan jika dirasa perlu PP KAMMI akan menginstruksikan delegasi wilayah dan daerah untuk turun aksi ke Jakarta,” tegas Irawan. (h/mg-yas/rel)