Sekwan DPRD Limapuluh Kota ‘Kambing Hitamkan’ BPK


Kamis, 19 Maret 2015 - 19:48:13 WIB
Sekwan DPRD Limapuluh Kota  ‘Kambing Hitamkan’ BPK

Tak hanya Syafril Nita yang mempertanyakan sikap ‘di­ngin’ DPRD kepada pers yang bertugas di daerah ini. Taufik, Meddy Sulhendi, Jonres Ma­rianto, Kumis, Sardi Nefri, Ali Rahman dan beberapa warta­wan lainnya, dengan berapi-api juga menyampaikan keluhan­nya sekaligus mengkritik DPRD dan sekretariat DPRD yang terkesan tidak peduli dengan keberaradaan pers.” Sudah satu periode masa bakti DPRD, kenapa lembaga wakil rakyat Limapuluh Kota tidak pernah memperjuangkan nasib wartawan.

Baca Juga : Kapal Ramadan Mentawai Antarkan Bantuan 10 Ton Pangan dan Logistik

Misalnya, soal ber­lang­ganan koran, kunker dan pari­wara serta bentuk perha­tian lainnya, tidak pernah ada di DPRD Limapuluh Kota. Sedangkan di daerah lain, seperti DPRD Kota Payakum­buh, Pariaman, Bukitnggi, Agam dan Pariaman kebera­daan wartawan sebagai mitra kerja selalu mendapat perha­tian. Lantas  kenapa di DPRD Limapuluh Kota hubungan kemitraan dengan wartawan itu ‘hambar’ dan malah tidak pernah ada.” ungkap para wartawan itu bertubi-tubi.

Usai menyampaikan unek-unek, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Sastri Andiko dan Sekwan Husin Daruhan, me­ngaku sangat memahami tun­tutan para wartawan itu. “Jujur, bukan kami tidak peduli de­ngan para wartawan. Namun, setiap kami buat program baik soal berlangganan surat kabar, kunker dan pariwara, selalu menjadi temuan Badan Peme­riksa Keuangan (BPK)” ujar Wakil Ketua DPRD Limapu­luh Sastri Andiko dan dibenar­kan oleh Sekwan Husin Da­ruhan.

Baca Juga : SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Resmi Dibatalkan, Ketua LKAAM Sumbar: Negeri Ini Masih Punya Keadilan

Menurut Husin Daruhan, kalau kawan-kawan wartawan tidak percaya jika anggaran kunker DPRD mengikut­serta­kan wartawan, berlangganan surat kabar dan pembuatan pariwara itu tidak dibolehkan BPK, silahkan kawan-kawan mendatangi BPK untuk ber­tanya.

Mendapat penjelasan Sek­wan yang selalu memberi ala­san dan ‘mengkambing hitam­kan’ BPK, membuat kawan-kawan wartawan dengan nada tinggi menyikapinya. “:Pak Sekwan, kenapa di daerah lain tidak ada temuan BPK. Per­gilah Sekwan belajar ke DPRD Payakumbuh, mencari tahu kenapa para wartawan bisa difasilitasi oleh DPRD “ ujar  Jonres Marianto dengan nada tinggi.

Meski pertemuan itu ber­lang­sung hangat, namun sikap kebersamaan masih terbangun antara DPRD dengan para wartawan itu, setelah Wakil Ketua DPRD Sastri Andiko berjanji akan menyampaikan dan memperjuangkan keluhan para wartawan itu dalam rapat resmi DPRD. (h/ddg)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]