Perludem Temukan Pembengkakan Dana Kampanye Pilkada


Kamis, 19 Maret 2015 - 20:00:21 WIB
Perludem Temukan Pembengkakan Dana Kampanye Pilkada

“Ada titik lemah dari ru­mus yang dituangkan dalam Draf PKPU sehingga dana batas maksimalnya terlalu besar dan jauh melampaui pengalaman belanja pilkada,” kata Ketua Perludem Didik Supriyanto di KPU, Jakarta Pusat, Kamis (18/3).

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

Seperti dalam data per­hitungan standar kampanye pilkada berdasarkan Draf PK­PU 12 Maret 2015 yang di­berikan Perludem, mencatat standar biaya pertemuan ter­batas serta pertemuan tatap muka dan dialog untuk Eselon I dan II Jawa Barat mencapai Rp 58 miliar, untuk Eselon III mencapai Rp 46,7 miliar. Bahkan ketika Eselon III diturunkan menjadi 50 persen, angkanya masih tetap tinggi, sebesar Rp 4,6 miliar.

Demikian untuk tingkat kabupaten/kota Jawa Barat, standar Eselon I dan II men­capai RP 64,8 miliar dan untuk Eselon III mencapai Rp 14,9 miliar. Bahkan ketika di­turun­kan menjadi 50 persen, biaya­nya hanya berkisar Rp 7,5 miliar.

Baca Juga : Bangkit Kembali, Partai Masyumi Targetkan 5 Besar Pemilu 2024 di Sumbar

Lebih lanjut, Didik men­jelaskan, Draf PKPU mengu­bah jumlah penduduk menjadi jumlah pemilih. Men­yama­kan cakupan atau luas wilayah sebagai wi­layah administrasi atau kabupaten/ko­ta untuk pilkada provinsi, dan keca­­matan untuk pilkada kabu­paten/kota. Juga standar biaya daerah tidak didasarkan pada pengalaman belanja kampanye.

Berdasarkan kesalahan ter­sebut, Perludem mengajukan rumus alternatif kepada KPU agar pembatasan dana kam­panye tersebut bisa diper­timbang­kan kembali. Sehingga sesuai dengan undang-undang dan pengalaman belanja pa­sangan calon pilkada.

Baca Juga : Resmi Dideklarasikan, Ini Susunan Majelis Syuro dan DPP Partai Ummat

Rumus alternatif tersebut, meng­guna­kan basis kepadatan penduduk yang men­cakup jumlah penduduk dan cakupan atau luas wilayah, dan standar biaya daerah kegiatan per­temuan paket fullday Ke­menterian Keuangan. “Biaya kampanye per kegiatan ter­sebut diberlakukan per ka­bu­paten/kota untuk pilkada pro­vinsi, dan per kecamatan untuk pilkada kabupaten/kota,” jelas Didik seperti dilansir mer­deka. (h/yan)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]