Menteri PU Akan Turun ke Solsel


Kamis, 19 Maret 2015 - 20:12:20 WIB
Menteri PU Akan Turun ke Solsel

Seperti tambang ilegal yang marak di Solok Selatan, kata Irwan pemerintah provinsi telah dengan tegas menin­dak­nya. Namun penindakan ter­sebut masih ditemukan banyak kendala dan polemik.

Baca Juga : Selama Larangan Mudik, Sebanyak 300 Kendaraan Disuruh Putar Balik di Sumbar

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sum­bar, Ali Musri yang dihu­bungi terpisah mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mocha­mad Basuki Hadimuljono dijadwalkan akan ke Sumbar meninjau langsung lokasi tam­bang emas ilegal di Solok Selatan. Pihaknya sangat kha­watir dengan aktivitas tam­bang ilegal tersebut yang su­dah mencemarkan ling­ku­ngan dan membahayakan kesehatan ma­syarakat.

“Pemprov Sumbar sudah menyampaikan masalah ini ke Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Pak menteri juga su­dah melihat foto-foto yang diambil Polda Sumbar tentang kondisi terkini di Solok Selatan. Beliau sangat prihatin dan berniat untuk meninjau langsung. Namun belum bisa dipastikan jad­walnya,” kata Ali Musri.

Baca Juga : Dibangun dalam Waktu Sangat Singkat, Masjid Ihsan Sungai Patai Sudah Dibuka

Penandatanganan Nota ke­sepahaman (MoU) tersebut diiniasiasi oleh Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) dengan beberapa kementerian, lembaga negara dan gubernur.

Gubernur Irwan Prayitno menambahkan, penan­da­ta­nganan MoU, sebelumnya juga telah diteken bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Menteri Ling­kungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Sementara itu, Plt Pim­pinan KPK Johan Budi me­nya­­takan, MoU yang dila­kukan adalah pintu masuk KPK untuk menyelamatkan  SDA. Nantinya ada rencana aksi mulai dari sisi aturan maupun lapangannya. “Kita berharap 2015 ini potensi kekayaan kelautan, perke­bunan, kehutanan yang masuk dalam sumber daya alam bisa terselamatkan,” ujar Johan.

MoU yang dilaksanakan ini, kata Johan adalah bentuk dari pencegahan yang dilaku­kan secara simultan dan cepat. Karena Presiden Joko Widodo menyampaikan pencegahan lebih penting daripada penin­dakan. Dia berharap, sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, jangan hanya sekedar tanda tangan pada MoU. Tapi butuh bukti kong­kretnya da­lam pencegahan tindak pidana korupsi sumber daya alam.  (h/lex/vie)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]