Tidak Ada Suntikan Modal untuk BUMD di Riau


Ahad, 22 Maret 2015 - 19:28:36 WIB
Tidak Ada Suntikan Modal untuk BUMD di Riau

“Kita akan dorong BUMD untuk go publik. Tapi persyaratan masuk ke bursa saham itu kan banyak. Sehatkan dulu BUMD, baru investor tertarik,” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Baca Juga : Kolam Pemandian Hotwater Boom Solsel Tetap Buka, Satpol-PP Gelar Patroli

Bila tidak sehat, otomatis Pemrov tidak akan membantu. Bagi BUMD yang tidak memberi keuntungan untuk kas daerah, bisa saja ditutup atau dijual. Namun Andi Rahman, demikian panggilan akrabnya, me­min­ta seluruh BUMD yang ada menata kembali manajemennya agar lebih baik pengelolaannya. “Dengan demikian, BUMD kita bisa berjalan baik dan memberikan keuntungan untuk kas daerah,” harapnya.

Saat ini ada, beberapa BUMD yang terdaftar di bawah naungan Pemprov Riau, yakni PT Bumi Siak Pusako (BSP), PT Riau Petrolium (RP), Bank Riau Kepri (BRK), PT Riau Air (RA), PT RIC, PT Pe­ngem­bangan Investasi Riau (PIR), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dan PT Asuransi Bangun Krida (ABK). Dari seluruh BUMD tersebut di atas, ada yang sudah memberikan kontribusi dan ada juga yang tidak memberikan kontribusi sama sekali.

Baca Juga : Hati-hati! Eksploitasi Anak Rawan Terjadi di Wisata Indonesia

Audit Semua

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson meminta Pemprov Riau kembali mengajukan permintaan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan untuk meng­audit seluruh BUMD Riau. Audit tersebut dinilai penting, agar DPRD Riau bisa memberikan rekomendasi terkait dengan kinerja perusahaan plat merah.

Baca Juga : Sandiaga Uno Mengaku Merinding Saat Salat Isya di Hotel Marbella Anyer, Ada Hantu?

Dikatakan, sesuai dengan renca­na, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan BPKP terkait penilaian BUMD Riau. Namun pertemuan itu belum membuahkan hasil, karena BPKP Riau baru mengaudit dua BUMD, sesuai per­min­taan Pemprov Riau. Sedangkan yang lainnya, belum diketahui bagai­mana kondisinya saat ini.

“Kita di komisi C menargetkan pada akhir Maret ini pembahasan terhadap BUMD ini sudah selesai. Tapi dalam pertemuan kita dengan BPKP, baru dua BUMD yang diau­dit, sehingga kondisi yang lainnya kita tak tahu. Jadi kita minta Pem­prov melaporkan semua BUMD untuk diaudit BPKP,” ujarnya, Minggu (22/3).

Baca Juga : Pariwisata Era Baru, Sandiaga: Berbasis Alam Terbuka

Dijelaskan Aherson, jika hanya dua BUMD yang diaudit, maka akan timbul kesan seolah-olah Pemprov Riau melindungi BUMD yang lain. Walaupun BUMD lain itu tidak ada yang bermasalah, namun Komisi C berhak mengetahui laporan lengkap setelah diaudit BPKP.

“Kita sampaikan ke Pemprov untuk mengaudit semua BUMD oleh BPKP. Biar secara keuangan jelas, apakah perusahaan itu sudah menghasilkan dividen atau belum. Kalau tidak diaudit, sulit bagi kita memberikan rekomendasi. Mung­kin secara manajemen mereka ba­gus, tapi kalau keuangannya, ba­gaimana kita mau tahu kalau tidak diaudit BPKP,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Aherson, seharusnya BUMD yang ada saat ini sudah memiliki studi kelayakan. “Kalau ada studi kelayakannya dari awal kan jelas, dibidang apa perusa­haan ini berjalan, dan berapa PAD yang dihasilkan setiap tahunnya. Maka bisa dipastikan pengembalian modal ke Pemprov, selama ini hal itu tidak dilakukan,” ungkapnya.

Rencanakan RUPS LB

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Syahrial Abdi menuturkan, Pemprov masih melakukan evaluasi dan tidak bisa dihentikan karena berkaitan dengan masalah kinerja.

“Kita sudah merencanakan akan menjadwalkan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bia­sa, red) bagi 4 BUMD, yakni BRK, SPR, PIR dan PER,” ujarnya.

Dijelaskannya bahwa peme­rin­tah sudah melakukan audit melalui BPKP, dari hasil audit akan ditin­daklanjuti mana yang sudah diambil keputusan dan yang belum. Maka­nya untuk itu akan dijadwalkan RUPSLB segera untuk memutuskan beberapa hal. Namun pada prinsip­nya, seluruh BUMD akan dilakukan evaluasi atau audit tanpa terkecuali.

“Bagi yang menolak kita sudah tindaklanjuti, apa permasalahan dan sudah dilakukan pemanggilan mela­lui dewan komisaris. Setelah dida­patkan keterangan tertulis apa yang menjadi masalah, maka dalam RUPSLB lah diminta pertanggung jawabannya,”ungkap Syahrial. (hr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]