Jembatan Kuranji Tak Bisa Digunakan Tahun Ini


Selasa, 24 Maret 2015 - 20:03:20 WIB
Jembatan Kuranji Tak Bisa Digunakan Tahun Ini

“Tanah kami yang ada sekarang adalah tanah pusako (warisan). Kaum kami menginginkan ganti rugi adalah Rp1,5 juta permeter. Tapi, pemko sanggupnya hanya Rp450 ribu permeter. Karena itu, kami belum mau melepasnya,” sebut Siti Sumarsih, sebagai pemilik tanah yang berada di Simpang Tiga Kuranji.

Baca Juga : Di Depan Doni Monardo, Gubernur Rekomendasikan Pinago sebagai Penahan Abrasi

Sementara warga lain, Hasan mengatakan, dari informasi yang ia dapat harusnya pada tahun 2015 sekarang pembangunan jembatan sudah harus selesai. Namun, karena sebab yang juga ia tak ketahui, sampai sekarang kontraktor yang me­ngerjakannya masih belum memulai pengerjaan.

“Harapan masyarakat, jembatan ini memang segera diselesaikan. Sebab, jika jembatan ini sudah ada, maka macet di Bypass itu akan berkurang,” paparnya.

Baca Juga : Ini Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 2021 di Padang

Menyikapi kondisi permasalahan yang tengah menghambat dan masih belum bisa digunakannya jembatan baru Kuranji tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Suwirpen Suib mengatakan, Pemko Padang harus segera menyelesaikan pembebasan lahan tersebut.

“Kita mengharapkan Pemko Padang melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat pemilik tanah. Untuk masalah seperti ini, masya­rakat harus diberi pengertian,” ujarnya, saat ditemui di Gedung DPRD Sumbar, kemarin.

Baca Juga : Alhamdulillah, Perumda AM Padang Gratiskan Air Masjid dan Musala Selama Ramadan

Dikatakannya, keinginan masyarakat untuk meminta ganti rugi yang lebih tinggi dari anggaran ganti rugi yang disiapkan, memang akan sulit diwujudkan. Sebab, dalam melakukan ganti rugi berasal dari dana appraisal, jika melebihi dari anggaran yang telah ditentukan, memang tidak akan bisa dilakukan.

Untuk permasalahan seperti ini, katanya, pembebasan lahan harusnya sudah selesai dil­akukan sebelum pembangunan mulai dijalankan. Sebab, saat dilakukan ketika pembangunan sudah berjalan, tak dipungkiri permintaan dengan ganti rugi yang tinggi terkadang memang datang dari pihak masyarakat.

Baca Juga : Aktifitas Balimau di Padang Dibubarkan Polisi

Kendati begitu, sehubungan dengan masalah ini ia mengimbau, agar pemilik lahan mau berbesar hati menerima ganti rugi sesuai dengan ditetapkan tadi. Itu menjadi harapan besar bagi warga untuk mendorong segera dapat digunakannya jembatan yang menghubungkan Kuranji dan Koto Tangah tersebut. Mungkin ini menjadi solusi yang terbaik dalam penyelesaian pembebasan lahan.

Sementara Kabag Pertanahan Kota Padang, Amasrul yang dihubungi saat hari yang sama menerangkan, pembangunan memang belum bisa dilanjutkan, karena terkendala dengan masyarakat yang belum bisa diajak kompromi terkait harga tanah dalam pembebasan lahan.

“Ganti rugi tersebut dilakukan dengan dana yang bersumber dari dana pemerintah, kita harus menjalankannya sesuai aturan. Kalau bisa, kita pasti menuruti keinginan masyarakat yang meminta dengan harga yang tinggi itu. Tapi apa mau dikataka, aturan tidak memungkinkan untuk melaksanakan itu,” pungkas Amasrul.

Sebelumnya, peletakan batu pertama jembatan Kuranji-Pauh ini dilakukan sejak awal Juli 2011 oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno bersama Wawako Mahyeldi Ansharullah. Pembangunan jembatan akan menggunakan APBD Provinsi Sumbar, dengan kontraktor pelaksana PT Duta Graha Indah, Konsultan PT. Herda Carter Indonesia, menargetkan masa pelaksanaan 395 hari. Namun hingga saat ini, masih ada lahan yang belum bisa dibebaskan, menyebabkan jembatan ini masih belum bisa digunakan. (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]