DPRD Bakal Kembali Habiskan Uang Rakyat


Selasa, 24 Maret 2015 - 20:04:08 WIB
DPRD Bakal Kembali Habiskan Uang Rakyat

Sekwan DPRD Kota Pa­dang, Ali Basyar mengaku, tidak tahu menahu soal kunker pansus. Termasuk, anggaran kunker pansus ini. “Saya tidak tahu rencana kunker itu, bukti­nya belum ada surat yang ma­suk ke meja saya,” jelasnya. Padahal sebelumnya, DPRD telah melakukan pelewaan melalui internal DPRD, Senin (23/3) lalu.

Baca Juga : Hadiri Wirid di Perumda AM Padang, Hendri Septa Ajak Tingkatkan Kepedulian

Pengamat Adminitrasi Ne­gara UNP, Fachri Adnan me­nga­takan, kunker yang dila­kukan anggota dewan, agar efektif dan tidak dinilai pem­borosan. Tentu, harus mem­pertimbangkan jumlah rom­bongan yang berangkat, ke­mudian harus sesuai dengan bidang dan ke­ahlian­nya. Se­hingga, ketika mereka kembali apa yang didapatkan bisa di­sin­kronkan di Kota Padang.

Setiap kunker harus di­agen­dakan dengan jelas, serta transparan kepada publik, baik mengenai tujuan, agenda yang dilakukan dan hasil yang di­dapat dari kunker itu. “Kunker itu harus akuntabel, karena ini sudah diamanatkan dalam birokrasi,” jelasnya. Jika perlu, setiap kunker DPRD menga­jukan proposal dan dijelaskan siapa yang pergi dan apakah orang yang ikut itu benar-benar orang yang menguasasi di bidangnya.

Baca Juga : Pemko Padang Gelar Bimtek PPRG Tahun 2021

Aktivis Aliansi Lingkar Masyarakat Minangkabau Ra­ya (Limasmira), Ferdinal Ma­gel­han mengatakan, uang rak­yat yang digunakan kunker anggota DPRD Kota Padang dinilai pemborosan. Pasalnya, hasil kunker tidak pernah dilaporkan kepada masyarakat. Termasuk, anggaran yang di­ke­luar­kan di setiap ke­berang­katan tidak pernah disampaikan.

Menurutnya, dari pada me­ng­habiskan uang miliaran rupiah setiap tahun hanya untuk kunker. Lebih baik, digunakan untuk revatilisasi dan rekontruksi di Kota Pa­dang, yang saat ini butuh per­hatian khusus.

Baca Juga : Pandemi Belum Reda, Warga Padang Takut Berobat ke Puskesmas

“Secara moralitas kepada masyarakat, tentu harus ada kajian kunker yang dilakukan dan membawa dampak yang jelas kepada masyarakat,” katanya.

Zaman  moderen, yang sudah canggih tidak perlu kunker. Cukup, gunakan in­ter­net sudah bisa melihat dunia. Masyarakat, harus mengawal kinerja dari DPRD Kota Pa­dang, agar dipertanggung­jawaban kinerja dari DPRD itu sendiri.

Baca Juga : Jumlah Penerima BST di Padang Berkurang 2 Ribu KPM

Dalam tahun ini ada 11 ranperda inisiatif dan 28 ran­perda usulan Pemko Padang, tentu akan banyak kunker yang akan dilakukan DPRD Kota Padang. Satu perda saja, sejak pembahasan hingga ter­bentuk­nya perda menghabiskan ra­tusan juta rupiah.

Perdewan, tiap kunker minimal menerima Rp7 juta. Jika dikalikan 45 anggota dewan, maka menghabiskan Rp315 juta. Bila 39 kali kun­ker, maka menghabiskan lebih dari Rp1 miliar pertahun. (h/ade)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]