Dua Wajah Indonesia dalam Konflik Israel Palestina


Selasa, 24 Maret 2015 - 20:08:05 WIB
Dua Wajah Indonesia dalam Konflik Israel Palestina

Namun demikian, ke­se­riusan Pemerintah In­donesia mengecam agresi Israel de­ngan tidak membuka hub­u­ngan diplomatik dengan Israel patut dipertanyakan. Dalam beberapa tahun terakhir, hu­bungan perdagangan antara kedua negara dilaporkan se­makin meningkat. Majalah Times of Israel melansir nilai perdagangan antara kedua negara ditaksir mencapai $400-500 miliar dollar dengan 80 persen diantaranya di­dominasi oleh ekspor indo­nesia. Jika mengacu pada data Kementrian perdagangan In­donesia, dalam periode 5 tahun terakhir, total perdagangan antara kedua negara telah tumbuh 18,01%. Komoditas yang diperdagangkan sebagian besar berasal dari produk ekspor non migas seperti CPO, rotan, dan produk- produk pertanian.

Baca Juga : Elektabilitas Capres Oposisi, Gatot & Rocky Gerung Tertinggi

Menariknya, hubungan per­­­dagangan kedua negara tidak dilakukan secara ter­buka, melainkan secara diam-diam. Kerja sama dilakukan dengan bantuan kedutaan Is­rael di Singapura dengan proses penawaran perdagangan yang melibatkan pihak ketiga. Ada­pun pihak ketiga yang terlibat aktif membangun hubungan perdagangan antara Israel dan Indonesia adalah Indolink. Broker dagang yang bermarkas di Israel ini tidak hanya mem­berikan layanan negosiasi dan transaksi perdagangan tetapi juga solusi birokrasi ekspor impor. Di Indonesia sendiri, terdapat IIPAC. Organisasi pro Israel yang beranggotakan 4,450 orang ini juga terlibat aktif menginisiasi lobi bisnis antara Indonesia dan Israel.

Hu­bungan kerjasama ke­dua negara bahkan tidak ter­batas hanya di sector per­dagangan. Di sector pariwisata, turis Israel bisa mendapatkan visa menuju Bali melalui Si­ngapura. Sedangkan di sector infrastruktur, baru-baru ini Indonesia berniat melakukan kerja sama dengan Israel dalam pembangunan jalan sepanjang 290 kilometers di Papua.

Baca Juga : THR Pekerja Wajib Dibayar H-7 Lebaran

Kondisi ini adalah ironi sekaligus bentuk inkonsistensi Pemerintah Indonesia ter­hadap konflik Israel-Palestina. Disatu sisi, Indonesia men­dukung secara penuh ke­mer­dekaan palestina, tetapi disisi lain justru meningkatkan hu­bungan perdagangan dengan Israel melalui jalur non-di­plomatik.

Ironi ini tentu saja me­munculkan kritik publik. Apa tujuan Indonesia menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Apakah benar-benar didasari atas agresi Israel di Palestina, ataukah hanya meru­pakan bentuk pemenuhan tun­tutan mayoritas masyarakat Indonesia yang mengecam ekspansi Israel di Palestina.

Baca Juga : Tertarik Beasiswa LPDP, Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Antara tuntutan publik dan kepentingan ekonomi

Motif dibalik sikap diam-diam Pemerintah Indonesia sebenarnya sangat mudah un­tuk ditebak. Pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Is­lam. Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia juga ingin mengambil keuntungan dari hubungan perdagangan antara kedua Negara.

Baca Juga : Aa Umbara Tersangka, Hengky Kurniawan Ditunjuk Jadi Plt Bupati

Dengan PDB sebesar 23414.98 USD, tidak bisa dipungkiri Israel adalah daya tarik tersendiri bagi Peme­rintah Indonesia. Kerja sama ekspor dengan Israel adalah kerja sama potensial untuk mengembangkan produk lokal Indonesia yang selama ini kalah bersaing dengan negara lain. Sedangkan bagi Israel, Indonesia adalah pasar po­tensial dengan populasi lebih dari 250 juta penduduk.

Secara hukum, pemerintah Indonesia juga tidak me­lang­gar peraturan perun­dangan, terutama  pasca dicabutnya larangan hubungan dagang dengan Israel oleh Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla yang tertuang dalam surat bern­o­mor 26/MPP/Kep/11/2000 tertanggal 1 Februari 2000.

Pemerintah Indonesia bisa saja berkilah bahwa kerja sama itu dilakukan hanya demi ke­pentingan dagang. Namun demikian, sikap Pe­me­rintah Indonesia yang secara diam-diam men­jalin hubungan dagang dengan Israel adalah sikap yang kontraproduktif dengan semangat negara-negara Asia Afrika serta berbagai ko­mu­nitas di berbagai belahan dunia yang saat ini tengah gencar menyerukan boikot terhadap ekonomi Israel. Selain itu, inkonsistensi ini juga ber­potensi menjadi boomerang bagi Indonesia pada pelak­sanaan Konferensi Asia Afrika. Kemunafikan Indonesia tentu saja bisa menghilangkan ke­per­cayaan negara Asia Afrika atas kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam merumuskan resolusi konflik Israel-Pa­lestina.

Kepentingan Ekonomi Politik Israel

Bagaimanapun juga, Peme­rintah Indonesia seharusnya tidak melihat Israel hanya sebagai mitra dagang. Sebagai negara yang tengah berjuang meraih kepercayaan dunia international atas pen­du­dukan­nya di palestina, kepentingan ekonomi Israel tidak bisa dipisahkan dari kepentingan politik. Bagi Israel, Indonesia bukan hanya negara yang po­ten­sial secara ekonomi me­lain­kan juga sebuah kekuatan politik. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, keberhasilan mem­bangun kepercayaan dari Indo­nesia tentu akan menjadi mo­dal besar bagi Israel atas pen­dudukannya di Palestina.

Dari sisi perdagangan, In­donesia juga tidak sepantasnya gelap mata dengan potensi perdagangan dengan Israel. Atas dasar motif politik, Pe­merintah Israel bisa saja mem­berikan insentif khusus bagi perusahaan yang berhasil me­lakukan hubungan dagang de­ngan Indonesia. Akibatnya produk-produk Israel jauh lebih murah dan kompetitif dibandingkan pesaing lainnya.

Dalam konteks ini, In­donesia harus belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Israel di Romania pada tahun 1950s, ketika Israel meng­gunakan transaksi ekonomi untuk tujuan politik. Pada saat itu, Israel secara rahasia men­jual mineral dari The Dead Sea Works ke Romania -meskipun terdapat embargo terhadap kelompok Negara komunis-  untuk tujuan memaksa peme­rintah Ro­ma­nia membiarkan orang Yahudi untuk mening­galkan Romania menuju Is­rael.

Konferensi Asia Afrika yang akan dilaksanakan pada bulan April di Bandung sebe­tulnya bisa menjadi mome­n­tum bagi Indonesia untuk merebut kembali kepercayaan dunia. Namun demikian, Indo­nesia hanya bisa berada di garis depan proses rekonsiliasi, sepanjang Indonesia memiliki sikap yang tegas atas hubu­ngannya dengan Israel. Sangat tidak etis apabila Indonesia masih terus meningkatkan hubungan dagangnya dengan Israel secara diam-diam, disaat negara-negara Asia Afrika lainnya justru tengah bingung memikirkan bagaimana stra­tegi efektif menekan Pe­me­rintah Israel.

Jika Indonesia berani ber­sikap tegas dengan meng­hen­tikan hubungan gelapnya nya dengan Israel, Indonesia mung­kin saja kehilangan pemasu­kan negara. Tapi disisi lain, In­donesia akan mendapatkan kepercayaan dunia sekalikgus menjadi aktor kunci dalam perdamaian Israel dan Pales­tina. .Indonesia harus me­milih. ***

 

MEDIA WAHYUDI ASKAR & M. ZULFIKAR RACHMAT
(Mahasiswa University of Manchester)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]