DPRD Minta Pemprov Segera Siapkan Pergub


Rabu, 25 Maret 2015 - 19:39:24 WIB
DPRD Minta Pemprov Segera Siapkan Pergub

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan ketiga Ranperda tadi, fraksi-fakrasi di DPRD Sumbar meminta Pemprov segera mengeluarkan Pergub atas peraturan yang telah dibuat.

Baca Juga : Pasar Murah di Padang, Banyak Diskon yang Ditawarkan

“Agar Perda ini bisa di­opere­sionalkan secara efektif, kami dari Golkar meminta gubernur mengeluarkan Per­gub untuk ketiga Perda paling lama enam bulan dari seka­rang. Jika tidak dilaksanakan, ditakutkan peraturan yang kita buat ini hanya akan jadi nota tertulis yang tak mampu di­terap­kan di lapangan,” ucap juru bicara fraksi Golkar, Afrizal.

Ia mengatakan, ketiga Ran­perda tadi memang ditunggu kehadirannya karena akan me­ngatur masalah-masalah kursial ditengah masyarakat. Misalnya saja Perda tentang Retribusi Jasa Usaha. Sesuai tujuannya, kata Afrizal, akan bermanfaat untuk meng­iventa­risasi dan memelihara aset daerah.

Baca Juga : Malamang, Tradisi Unik Jelang Ramadan di Padang

“Yang utama sekali adalah, dengan adanya  Perda Retri­busi Jasa Usaha, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga  akan bisa meningkat,” tegas Afrizal.

Senada dengan itu, juru bicara fraksi PKS, Rahmad Saleh menuturkan, dengan ditetapkan tiga Ranperda  tadi Pemda diminta segera me­ngam­bil langkah-langkah kon­krit agar Perda yang dibentuk dapat aplikatif di lapangan.

Baca Juga : Kembangkan Bakat Remaja, Rabbani Sport Center Hadir di Padang

“Dan yang penting, harus ada sosialiasi pada masyarakat tentang ketiga Perda yang telah disahkan,”  jelasnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Hanura, Armiati juga bertutur, dengan ditetap­kan­nya tiga Ranperda menjadi Perda secara tidak langsung ini telah menambah payung hu­kum dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca Juga : Pedagang 'Bunga Rampai' Musiman di Padang Menjamur

Sehubungan dengan ini, Ketua DPRD Provinsi Sum­bar, Hendra Irwan Rahim menyebut, hari itu memang ada tiga Ranperda yang dite­tap­kan jadi Perda. Terkait dua Ranperda  yang sebelumnya juga sama-sama dibahas, ke­dua­nya belum bisa ditetapkan. Karena ada hal-hal yang masih harus dikaji lebih jauh.

Salah satunya adalah, Ran­perda Nagari. Rancangan pera­turan ini masih butuh peng­kajian  mendalam ke kabu­patan/kota sehingga Perda yang akan menjadi payung hukum Perda Nagari di kabupaten/kota tersebut bisa meng­ako­mo­dir seluruh kepentingan masyarakat.

“Untuk dua Ranperda lain­nya sebetulnya tidak ada ken­dala. Namun masih ada hal-hal yang perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut agar aturan yang dilahirkan bisa akomodatif,” kata Hendra.

Namun demikian, Hendra menegaskan dua Ranperda tersebut sudah bisa ditun­taskan sebulan ke depan. DPRD akan berupaya semak­simal mungkin agar Perda Nagari dan Perda Jasa Kons­truksi yang belum ditetapkan saat ini bisa dibahas tuntas selama satu bulan. “DPRD akan berusaha maksimal dan dalam sebulan ini bisa tuntas,” pungkasnya. (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]