Baliho Marak, Kontribusi PAD Tak Banyak


Rabu, 25 Maret 2015 - 19:40:01 WIB
Baliho Marak, Kontribusi PAD Tak Banyak

Kepala DPKA Kota Padang, Syahrul melalui Kepala Bidang Pendapatan, Alfiadi di kantornya, kemarin (25/3) meminta kepada pelaku reklame terutama yang mempromosikan dirinya untuk kepentingan tertentu, agar memberikan contoh yang baik. Dia sebagai pemungut pajak juga kewalahan. Belum lagi, persoalan pe­nurunan atau pembongkaran reklame tersebut yang ditinggalkan saja.

Baca Juga : Sidak ASN Pemko Padang, Arfian: Tingkat Kehadiran Mencapai 99 Persen 

“Berikanlah contoh yang baik, masya­rakat pun bisa melihat siapa yang memasang reklame menggunakan parpol atau orga­nisasi atau promosi diri pribadi tak bayar pajak. Malu kan,” jelas Alfiadi.

Saat ini, dari target pajak reklame Rp55 miliar baru terealisasi 15,27 persen atau Rp839 juta, seharusnya sudah 20 persen. Dengan keterbatasan anggota, Alfiadi mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk memungut pajak dari pemasang baliho para calon pemimpin negeri ini. Kalau menga­tas­namakan organisasi sosial atau partai politik, memang bebas pajak. Hal itu, karena diatur oleh Perda No. 8 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Baca Juga : Setelah Ambulance untuk Palestina, Kota Padang Kembali Salurkan Bantuan Sebesar Rp100 Juta 

“Tokoh-tokoh yang muncul sekarang kebanyakan tidak membayar pajak reklame. Tapi, kita tak bisa pungut pada mereka, karena sudah diatur perda. Kalau kita pungut, berarti kita yang menyalahi aturan. Jadi, pesta demokrasi ini juga tidak nampak kesadarannya,” ulasnya lagi.

Meski banyak baliho yang gratis di pajang, tetapi  masih ada di antaranya yang mem­bayar pajak kepada Pemko Padang. Baliho dibuat atas nama pribadi, bukan me­nga­tas­namakan organisasi sosial, parpol. Contoh, seperti itu sangat diharapkan sebagai negeri ini. Alfiadi juga meminta kepada calon pengguna papan reklame, agar melaporkan ke DPKA jika ingin memasang iklan.

“Berlaku baik dan taat aturan itu memang susah. Tapi kami minta kepada calon pemimpin ini, untuk melapor dulu ke DPKA berapa tiang yang dipakai, agar kami bisa menghitung. Yang terjadi selama ini, di pasang oleh outsersing kami pun tak tahu jelas pajaknya tak ada. Akhirnya kami surati peringati 1, 2 dan 3 tak juga, kami turunkan paksa. Itu contoh tak baik nanti­nya,” terang Alfiadi.

Menurut Alfiadi, reklame yang dipasang dengan atas nama pribadi inilah yang dikatakan sangat membantu dalam PAD. Karena pada 2013 ini, target PAD dari pajak reklame mencapai Rp3 miliar. Jika banyak yang gratis, maka dia pesimis juga target tersebut bisa tercapai.

“Ya mau gimana lagi, aturan perda yang mengaturnya. Kita tak bisa pungut pajak dari mereka,” ujarnya.

Menurutnya, memasang alat peraga sosialisasi di titik-titik legal, adalah langkah untuk menunjukkan keseriusannya calon pemimpin untuk membangun kota, tanpa harus menyiasati atau berkilah cara mem­bayar pajak.

Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu menyebutkan, seorang calon pemimpin daerah harus menunjukkan kepedulian terhadap PAD kota. Jika masih menyiasati dengan kedok sosial, parpol, apalagi tidak memasang di tempat yang telah ditetapkan, adalah langkah yang tidak. (h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]