JK: Kaji Aliran Dana ISIS


Rabu, 25 Maret 2015 - 19:44:23 WIB
JK: Kaji Aliran Dana ISIS

Menurut Wapres, penelusuran dan pengkajian yang dilakukan itu juga harus dilakukan dengan teliti agar benar-benar diperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Dengan adanya pengkajian yang jelas, lanjutnya, dinilai agar jangan sampai ada kecurigaan terhadap transaksi ke luar negeri karena hal itu juga terkait aktivitas perekonomian.

Ia mengemukakan, kewaspadaan terhadap aliran dana memang penting apalagi mengingat ISIS memiliki jaringan internasional.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan layanan video, Youtube, untuk menangkal video-video yang mempromosikan terorisme gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Sudah-sudah (Koordinasi). Kita terus (koor­dinasikan), kita sama Youtube, Youtube kan Google, Google ada di sini kan (kantornya), kalau ada apa-apa langsung ke situ aja,” katanya di Jakarta, Selasa (24/3).

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Diblokir Menkominfo mencontohkan bahwa ta­yangan video anak-anak Indonesia yang ikut pelatihan ISIS dapat segera diblokir.

Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengatakan bahwa Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah mengancam Indonesia secara langsung melalui dunia maya.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

“Kita sedang berperang melawan teroris melalui dunia maya, hal ini tetap berbahaya,” kata Hen­dropriyono usai menghadiri konferensi internasional tentang ancaman teroris dan ISIS di Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3).

Hendropriyono menjelaskan, Indonesia harus bersatu dalam permasalahan penanggulangan ancaman teroris melalui berbagai media.

Sedangkan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti minta pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur penanganan para pengikut kelompok radikal seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

“Memang sebaiknya segera dibuat perppu bagaimana menanggulangi ISIS ini atau dengan merevisi UU antiteror. Supaya dasar hukumnya jelas. ISIS dilarang tapi dasar hukumnya nggak ada,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/3).

Menurut dia, dalam menangggulangi aksi-aksi teror di Tanah Air selama ini, pihaknya menggunakan UU Antiteror dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum. (h/inl)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]