Perang Baliho Jelang Pilkada


Rabu, 25 Maret 2015 - 19:45:21 WIB
Perang Baliho Jelang Pilkada

Demikian pula untuk Pilkada Kabupaten/Kota, baliho yang banyak terpasang adalah baliho para incumbent kepala daerah, yakni bupati dan walikota. Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang akan menggelar Pilkada adalah, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Solok.

Baca Juga : Elektabilitas Capres Oposisi, Gatot & Rocky Gerung Tertinggi

Baliho para petahana yang terpampang di ruang publik masing-masing  jumlahnya berpuluh-puluh, bahkan mungkin ada yang lebih dari seratus unit untuk semua ukuran (mini, menengah hingga jumbo). Pertanyaannya adalah; mengapa para petahana mesti memasang balihonya begitu banyak? Padahal kalau untuk memberi tahu masyarakat, bahwa petahana itu akan ikut bertarung di Pilkada mendatang, rasa-rasanya sudah terlalu berlebihan. Apalagi, untuk Sumbar sangat minim jumlah masyarakat yang buta huruf atau tidak tersentuh berbagai media informasi (baik cetak, elektronik dan online).

Sulit dihindari, dari fakta bertaburnya baliho para petahana muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik di masyarakat perihal keberadaan dan gejala-gejala dari para petahana tersebut. Apakah itu menandakan petahana tersebut merasa bahwa masyarakat belum banyak tahu tentang capaian-capaian para petahana selama menjadi kepala daerah, karena merasa belum terkenal, merasa tidak/belum percaya diri, takut kalah bersaing dengan petahana/calon baru lainnya dan sebagainya. Atau ada juga masyarakat yang pertanyaan dan anggapannya lebih liar lagi, bahwa baliho itu ditujukan untuk menutupi ketidakberhasilan para petahana atau para balon tersebut di posisi startegis yang selama ini dipegangnya.

Baca Juga : THR Pekerja Wajib Dibayar H-7 Lebaran

Apapun pertanyaan nakal dan kritis serta anggapan masyarakat tentang keberadaan berbagai baliho para petahana yang jelas fakta itu masih terus menjadi trend politik nasional dan daerah sejak beberapa tahun terakhir. Sejauh ini tampaknya memang belum ada regulasi yang mengatur tentang pemasangan baliho-baliho tersebut. Petahana atau para calon, yang punya banyak duit silahkan pasang baliho sesukanya, terutama sebelum  memasuki tahapan Pilkada, karena saat itu barulah ada regulasi yang mengaturnya.

Menyoal keberadaan baliho para petahana yang akan bertarung di 14 Pilkada (Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota), kita berharap agar tetap memerhatikan etika dan kepatutan. Meskipun belum  tersentuh oleh regulasi Pilkada, tapi di atas regulasi itu semestinya azas kepatutan, etika dan rasa-rasa juga perlu menjadi pertimbangan. Jangan sampai kebablasan dan kurang memerhatikan efisiensi dan pesan-pesan moral yang benar-benar mengedukasi  masyarakat. Jangan seolah-olah mengedukasi, padahal subtansi dan semangat yang terbangun dari keberadaan baliho-baliho tersebut justru kontraproduktif dengan semangat di masyarakat.

Baca Juga : Tertarik Beasiswa LPDP, Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Tentu saja kita sangat berharap para petahana yang merupakan bahagian dari masyarakat Minang kembali ke kitahnya. Di antaranya memiliki rasa malu dan tidak saja rancak di labuah. Jan tinggi ruwok dari pado boto. Sungguh lebih afdhal, para petahana kepala daerah bekerja dengan baik menjalankan amanah masyarakat secara optimal. Bawalah daerah yang dipimpinnya menjadi daerah yang lebih maju. Tinggalkan berbagai pencitraan yang membodoh-bodohi masyarakat. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]